0
Do_Ra_Dong @Ronin1948
Inilah bahayanya Perpres nomor 20 tahun 2018 yang mempermudah tenaga kerja asing Berkaca kepada nasib Angola dengan TKA asal China (video atas) dgn serbuan TKA ilegal asal China di Indonesia, sampai bisa mbuat perkampungan sendiri di Bogor (video bawah) Kepentingan antek aseng pic.twitter.com/3sLb8DialN
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Malam ini saya ingin Share tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, Antara Aturan dan Implementasi. Tema ini kemarin Gak dibahas dalam pidato berapi2 presiden @jokowi padahal penting dan di dalamya ada pelanggaran UU. #WaspadaTKA #DaruratTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah mencantumkan aturan tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini termuat dalam Bab III, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Pada intinya, pengaturan TKA dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur sebagai berikut:
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
*Pemberi Kerja yang menggunakan TKA wajib memeroleh izin tertulis (Pasal 42 ayat 1) *TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu (Pasal 42 ayat 4) #WaspadaTKA #DaruratTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
*Memiliki rencana penggunaan TKA (RPTKA) yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA (Pasal 43 ayat 1). Hal ini menunjukkan bahwa adanya RPTKA merupakan sebuah kewajiban. #WaspadaTKA #DaruratTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
*Ketentuan mengenai jabatan & standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri (Pasal 44 ayat 2) *Kewajiban penunjukan tenaga kerja WNI sebagai tenaga pendamping (pasal 45 ayat 1) #WaspadaTKA #DaruratTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
*TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu (Pasal 46) *Kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah berakhirnya hubungan kerja (Pasal 48) #DaruratTKA #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Dalam perkembangannya, aturan undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Tentang Tata Cara Penggunaan TKA. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya:
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
*Permenakertrans No. 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, *Permenakertrans No. 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, *Permenaker No. 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing,
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Lalu Permenakertrans No. 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Ini adalah beberapa aturan turunan yang relevan. #WaspadaTKA #DaruratTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Dua permenaker terakhir sempat mengundang perhatian publik karena isinya yang dinilai kontoversial. Dan coba kita bahas agak mendalam apa yg terjadi dan apa implikasinya ke depan. Peraturan ini mendatangkan kecemasan yang tidak dijawab oleh presiden kemarin.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Adapun poin-poin utama dalam Permenakertrans tersebut antara lain, bila dalam Permenaker No.16 Tahun 2015, Kewajiban Berbahasa Indonesia dihilangkan, maka pada Permenaker No.35 Tahun 2015 makin mempermudah masuknya TKA dengan:
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
(1) Penghapusan rasio Jumlah TKA dengan Tenaga Kerja Lokal. Sebelumnya di pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 masih mencantumkan 1 orang TKA menyerap 10 tenaga kerja lokal, Akibatnya: porsi TKA TIDAK lagi terikat oleh adanya TK LOKAL.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
(2) Larangan PMDN memperkerjakan Komisaris dari TKA, yang bermakna diseluruh jabatan diperbolehkan (padahal Dalam UU 13 Tahun 2003 ada larangan jabatan yang mengurusi Personalia/HRD),
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
(3) Penghapusan keharusan memiliki IMTA bagi TKA yang tidak berdomisili di Indonesia (menghilangkan ketentuan pasal 37 Permenaker No. 16 Tahun 2015), Akibatnya: tidak ada keharusan ijin dan persyaratan khusus bagi Perusahaan yang menggunakan TKA.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
(4) Penghapusan Aturan mengenai Konversi Iuran DKP-TKA ke Rupiah (ketentuan pasal 40 ayat 2 Permenaker Nomor 16 Tahun 2015). Ketentuan ini relatif dapat dimengerti sejauh itu Hanya terkait mata uang dan nilai tukar.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Tapi selanjutnya Akibat dari ketentuan itu, rasio jumlah TKA dengan tenaga kerja Indonesia tidak ada. Hal ini menyebabkan transfer of jobs dan transfer of knowledge tidak terjadi dan semakin meleluasakan perusahaan untuk memperkerjakan TKA. #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Dihapuskannya kewajiban bagi TKA untuk berbahasa Indonesia, semakin mempermudah masuknya TKA ke Indonesia. Akibat lainnya, transfer of jobs dan transfer of knowledge makin sulit dilakukan karena terkendala faktor komunikasi. #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Saya pernah membuktikan sendiri hal ini sebelum peraturan itu lahir, saya melakukan sidak di salah satu pabrik semen di banten. Saya temukan TKA yg sama sekali tidak bisa berbahasa asing padahal disebut TKA terlatih (skilled workers). #DaruratTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Hal lain yang terjadi adalah diskriminasi upah antara TKA dan pekerja lokal. Karena pada faktanya, upah TKA lebih tinggi dari pekerja lokal. Tentu ini mendatangkan kecemburuan padahal statusnya Sama2 tidak punya keahlian. #DaruratTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Sedikit latar belakang, perlu diketahui bahwa Permenaker No. 16 Tahun 2015 dibuat sebelum adanya kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan RRT pada September 2015. #WaspadaTKA
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Setelah adanya kesepakatan pembangunan infrastruktur yang melibatkan investor Cina, Kemennaker kemudian membuat perubahan terhadap Permenaker No. 16 Tahun 2015 dengan menerbitkan Permenaker No.35 Tahun 2015 tersebut pada bulan Oktober 2015.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Hanya berselang beberapa bulan setelah Permenaker No.16 Tahun 2015 diterbitkan. Perubahan ini merubah syarat waktu dan jabatan tertentu pada Permenaker No.16 tahun 2015 untuk mengakomodir kesepakatan dengan investor RRCina terkait turnkey project.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Mengingat pelanggaran UU Ketenagakerjaan pada Permenaker ini (diantaranya penghapusan kewajiban RPTKA dan IMTA), serta temuan2 fakta di lapangan atas penyalahgunaan aturan ini terhadap unsklilled labour, Komisi IX DPR telah membentuk Panja dan membuat rekomendasi berikut ini:
Load Remaining (27)

Comment

boenga return @boenga_return 13/04/2018 09:34:06 WIB
berharap dibaca presiden dibantu staf ahlinya spy beliau paham, apalg saat diwawancara.
Login and hide ads.