0
Syahri @Syahri35998453
Habib Rizieq, FPI, dan Cita-Cita Politik Syariat Islam by @islamidotco pic.twitter.com/HS5weqthAT
 Expand pic
Syahri @Syahri35998453
Indonesia sebagai negara-bangsa yang besar memiliki sebuah pijakan. Para pendiri bangsa sedari awal sudah mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia. Maka dari itu, founding father kita tidak serta merta memilih ideologi guna dijadikan sebagai ideologi bangsa.
Syahri @Syahri35998453
Karena ideologi bangsa harus mencakupi seluruh keberagaman. Agama, suku, bahasa, ras, dan sebagainya harus menjadi acuan untuk membangun sebuah ideologi bangsa.
Syahri @Syahri35998453
Pancasila yang ditawarkan oleh Soekarno menjadi alternatif bagi terbentuknya ideologi bangsa. Pancasila disarikan dari seluruh unsur yang ada di Indonesia. Bahkan Pancasila sudah terbukti bisa mempersatukan nusantara pada masa kerajaan Majapahit.
Syahri @Syahri35998453
Maka dari itu, Pancasila tidak lahir dari zaman yang kosong. Pancasila lahir dari rahim nusantara sendiri. Akan tetapi, kelahiran Pancasila dipenuhi dengan perdebatan.
Syahri @Syahri35998453
Pada awalnya, Pancasila yg digunakan adalah hasil dr sidang BPUPKI pertama pd tgl 22 Juni 1945 melahirkan Piagam Jakarta. Akan tetapi pd tgl 18 Agustus, sehari seteleh Indonesia merdeka, sidang PPKI dilaksanakan dan menghasilkan pergantian pada Piagam Jakarta ke hasil sidang PPKI
Syahri @Syahri35998453
Sesungguhnya perubahan dari Piagam Jakarta ke rumusan PPKI hanya terletak pda redaksi sila pertama. Pada mulanya, di Piagam Jakarta pada sila pertama berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”.
Syahri @Syahri35998453
Pergantian ini sangatlah penting dilakukan. Sbb pencantuman Islam dlm ideologi bangsa sangat tidak mencerminkan keberagaman agama yg ada di Indonesia. Oleh sebab itu, maka pergantian ini dimaksudkan untuk mendudukkan seluruh agama dalam porsi yang sama dihadapan hukum Indonesia.
Syahri @Syahri35998453
Akan tetapi, perdebatan untuk mengganti hasil PPKI ke Piagam Jakarta saat ini masih terus terjadi. Salah satu ormas yang terus memperjuangkan diberlakukannya Piagam Jakarta adalah Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin oleh Habib Rizieq Syihab.
Syahri @Syahri35998453
Perjuangan ini sesungguhnya untuk memasukkan syariat Islam pada hukum Indonesia. Perjuangan FPI dan ormas-ormas lainnya terlihat sangat jelas pada tahun 2000.
Syahri @Syahri35998453
Mereka mendapat momentum pada sidang MPR pada tahun 2000 untuk memasukkan agenda Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945, namun gagal di tengah jalan. Akan tetapi, perjuangannya tidak berhenti di situ saja.
Syahri @Syahri35998453
Ketika FPI gagal menerapkan Piagam Jakarta, FPI mencoba cara lain seperti tidak memilih pemimpin non muslim, tidak memilih pemimpin perempuan, memilih pemimpin yang kuat agamanya. Proyek syariat Islam yang coba diperjuangkan di tingkat nasional dialihkan ke tingkat daerah.
Syahri @Syahri35998453
Logikanya, jika semua daerah nantinya banyak yang menerapkan syariat Islam, maka untuk mewujudkan syariat Islam ditingkat nasional akan lebih mudah dilakukan. Jadi, pada akhirnya proses syariatisasi ini akan berujung untuk menjadikan Piagam Jakarta sebagai ideologi bangsa.
Syahri @Syahri35998453
Pergantian arah gerak FPI didasarkan atas Munas di bogor pada tahun 2012. Pada saat itu FPI mengevaluasi gerakannya yang pernah dilakukan dan hasilnya tidak signifikan. Maka dari itu, FPI mencoba cara lain dengan cara memilih pemimpin seperti di atas.
Syahri @Syahri35998453
Dalam konteks kepartaian, FPI mengajak kadernya untuk memilih partai Islam seperti PKB, PPP, PKS, PBB. Cara gerak seperti masih jarang diketahui oleh orang di luar FPI. Sampai saat ini gerakan seperti ini masih terus dilakukan.
Syahri @Syahri35998453
Setelah pemimpin yang mereka pilih menjadi kepala daerah, maka langkah selanjutnya adalah mendekati pemimpin tersebut. Ketika kedekatan tersebut sudah terjalin, FPI akan mencoba menawarkan agenda-agendanya supaya menjadi undang-undang di daerah.
Syahri @Syahri35998453
Seperti pada kasus pemilihan kepala daerah Jakarta. Tentu dibenak kita fenomena 212 tdk bisa dilupakan begitu saja. Meskipun disitu ada isu yg jelas, akan tetapi fenomena 212 memperlihatkan bahwa ada penolakan dari Habib Rizieq untuk menjadikan Ahok gubernur krena dari non muslim
Syahri @Syahri35998453
Ketika berhasil menjatuhkan Ahok, agenda selanjutnya yang coba dibangun ialah mendekati pemimpin yang terpilih, lalu kemudian memasukkan agenda-agenda politiknya FPI di pemerintahan. Menitipkan cita-cita FPI di pemerintahan daerah dirasa cukup mudah.
Syahri @Syahri35998453
Desentralisasi daerah mnjdi peluang untuk menitipkan cita2 politik FPI. Dlm proses desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk menentukan peraturan sprti apa yg cocok untuk diterapkan. Peluang ini yg coba dimanfaatkan oleh FPI untuk memasukkan ide syariat Islam dipemerintahan.
Syahri @Syahri35998453
Itulah cita-cita yang ingin dicapai oleh FPI yang dipimpin oleh Habib Rizieq. Sudah banyak kasus di daerah yang menerapkan syariat Islam. Tidak sedikit dari daerah tersebut yang pada akhirnya mendiskriminasi agama minoritas.
Syahri @Syahri35998453
Bahkan ruang2 publik, sprti pusat pemerintahan daerah, sekolah, dan sebagainya, ‘di Islamkan’. Hal tersebut justru memperlihatkan bhw adanya syariat Islam jstru digunakan untuk mendiskriminasi kelompok lain, dan bkn mnjdi jwban atas problematika yg dihadapi di daerah tersebut.
Login and hide ads.