0
#TakeOver# @GheMaX
Pilpres hanya tinggal hitungan bulan akan tetapi hasil dari mufakat busuk rezim Jokowi agar terpilih lagi sebagai Presiden 2 periode masih masih berlanjut melalui PT 20%
#TakeOver# @GheMaX
Bukan hanya tidak relevan dari sisi hukum karena bertentangan dengan Konstitusi dan pelaksanaan secara teknis dengan acuan PT dilandasi hasil keterpilihan partai peserta pemilu pada 2014 untuk capres di tahun 2019
#TakeOver# @GheMaX
Jelas pikiran yang bodoh seperti yang disebutkan oleh @rockygerung PT 20% adalah bibit busuk hasil dari politisi pro rezim Jokowi dan sejarah akan mencatat pada saat era Jokowi ada sistem politik hasil dari kebusukan para elit politik
#TakeOver# @GheMaX
Karena bagaimana bisa, andaikan adanya partai baru mendapat suara sekitar 98% tetapi partai lama pro Jokowi mendapatkan 2% suara, partai baru tidak dapat mencalonkan capresnya tetapi partai almarhum di pemilu bisa mencapreskan calonnya
#TakeOver# @GheMaX
Jelas analogi yang dikatakan @rockygerung secara tidak langsung menyindir elit politik partai pendukung mempunyai IQ200 sekolam
#TakeOver# @GheMaX
Bahkan secara sistem demokrasi adanya PT tersebut, merampas hak publik dan merampas hak polittik partai dalam memilih bahkan mendukung sosok untuk dipilih
#TakeOver# @GheMaX
Karena sistem presidential threshold hanya memungkinkan diikuti maksimal hanya 3 pasangan capres walupun realitas saat ini mengerusut hanya kepada 2 nama saja
#TakeOver# @GheMaX
Yang paling mengherankan setelah partai idaman dan beberapa partai politik lainnya serta beberapa tokoh masyarakat menjudicial review aturan tersebut MK menolak
#TakeOver# @GheMaX
Justru ini menjadi sebuah indikasi jika di MK Sang Penjaga Konstitusi sekarang disusupi orang-orang rezim busuk ini khususnya arief hidayat Ketua MK yang saat ini didesak agar mundur dari jabatan Ketua MK
#TakeOver# @GheMaX
Baru kali ini MK tidak konsisten dalam membuat keputusan pasalnya, pada saat sistem pemilu dijudicial review pada 2013 oleh Efendi Ghazali yang pada saat itu MK dipimpin Hamdan Zoelva
#TakeOver# @GheMaX
Dalam putusan MK jelas menyatakan bahwa Pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan serentak dan akan dilaksanakan pada 2019
#TakeOver# @GheMaX
Secara hukum putusan tersebut disebut negatif legislator yang artinya putusan MK wajib untuk dijadikan hukum positif oleh pembuat UU DPR dengan Pemerintah untuk dijadikan UU Pemilu
#TakeOver# @GheMaX
Namun faktanya DPR dan Pemerintah Jokowi tidak melaksanakan putusan MK tersebut pelanggaran UU bisa untuk diimpeachment
#TakeOver# @GheMaX
Yang membuat bahwa adanya kolaborasi jahat antar lembaga untuk memenangkan Jokowi, disaat MK menolak gugatan dari Partai Idaman padahal putusan yang sebelumnya wajib melaksanakan pemilu serentak
#TakeOver# @GheMaX
Dapat dimaknai karena pemilu dilangsungkan serentak maka secara otomatis Presidential threshold dihilangkan karena tidak relevan cara penghitungan PT apabila dilaksanakan.
#TakeOver# @GheMaX
Bukan hanya hukum konstitusi bahkan demokrasi pun dirampas secara membabi buta dengan menggunakan alat hukum dari produk busuk yang cacat secara nilai hukum
#TakeOver# @GheMaX
Publik wajib meghukum mufakat busuk DPR Pro Rezim, Rezim Jokodok dan Ketua MK yang didasari oleh politik kepentingan, politik busuk sudah merajai Indonesia tidak ada lagi
#TakeOver# @GheMaX
Direzim ini sistem politik ideal dan sistem hukum konstitusi untuk menjalankan negara sesuai dengan landasan pembentukan negara yang dicita-citakan
#TakeOver# @GheMaX
Negara dikelola secara amatir hanya untuk mempertahankan kekuasaan, DPR, Rezim Jokodok dan MK berkolaborasi sangat baik demi Jokowi 2 periode tapi disayangkan strateginya kurang cantik karena persoalan ini jelas akan memicu kemarahan publik.

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.