0
KPK @KPK_RI
22 Februari kemarin, Transparency International mengumumkan Corruption Perception Index (CPI) 2017. Apakah itu CPI dan seberapa penting skor CPI berpengaruh terhadap strategi pemberantasan korupsi? Mari kita bahas sedikit
KPK @KPK_RI
Corruption Perceptions Index (selanjutnya ditulis CPI) adalah indeks gabungan yang mengukur persepsi publik terhadap korupsi di negara-negara dunia. Indeks ini digunakan oleh banyak negara sebagai rujukan tentang situasi korupsi dari tahun ke tahun. pic.twitter.com/xPKc19BfEq
KPK @KPK_RI
Indeks yang mengukur tingkat korupsi sektor publik 180 negara dan wilayah ini menggunakan skala 0 sampai 100, di mana 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih
KPK @KPK_RI
Pemerintah Indonesia juga menggunakan CPI sebagai salah satu ukuran indikator keberhasilan dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
KPK @KPK_RI
Sesuai data yang dikeluarkan oleh Transparency International, diketahui bahwa tahun 2017 Selandia Baru dan Denmark menempati peringkat tertinggi dengan skor 89 dan 88. pic.twitter.com/YbVIT8gPR0
Expand pic
KPK @KPK_RI
Sedangkan Suriah, Sudan Selatan dan Somalia berada di peringkat terendah dengan skor masing-masing 14, 12 dan 9. Wilayah berkinerja terbaik adalah Eropa Barat dengan skor rata-rata 66. Wilayah dengan performa terburuk adalah Afrika Sub-Sahara dan Eropa Timur dan Asia Tengah pic.twitter.com/ChATQOUaFx
Expand pic
KPK @KPK_RI
Lalu bagaimana dengan CPI Indonesia?
KPK @KPK_RI
Pengukuran CPI dilakukan oleh Transparency International, dengan survei di tiga kota besar bagian barat, tengah, dan timur yang dianggap paling mewakili Indonesia. Hasil CPI berlaku untuk nilai persepsi korupsi satu Negara, dalam hal ini Indonesia
KPK @KPK_RI
Indonesia dinilai memiliki jalan yang panjang dalam memerangi korupsi. Skor CPI Indonesia bergerak dari 32 menjadi 37 dalam lima tahun terakhir, meningkat secara keseluruhan lima poin.
KPK @KPK_RI
Dadang Trisasongko (Sekretaris Jenderal @TIIndonesia ) mengungkapkan “Indonesia adlh salah satu negara yg problem korupsi politiknya tinggi. Relasi koruptif antara politisi, pengusaha dan penguasa itu sangat erat. Kasus-kasus di KPK membuktikan itu”
KPK @KPK_RI
@TIIndonesia Negara yang ikut dalam pengukuran CPI bertambah dari 176 negara menjadi 180 negara. Kedua hal tersebut diyakini menjadi salah satu faktor stagnannya skor CPI dan menurunnya peringkat CPI Indonesia
KPK @KPK_RI
@TIIndonesia Skor CPI Indonesia pada tahun 2017 mendapatkan skor stagnan tetap di angka 37 dan peringkat yang menurun dari 90 menjadi 96, dimana skor ini merupakan kombinasi dari berbagai indeks pic.twitter.com/YLuGUMCfaX
Expand pic
KPK @KPK_RI
@TIIndonesia Secara global, skor rata-rata CPI negara-negara di dunia tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2015 yaitu berada di angka 43. Adapun skor rata-rata untuk negara-negara di Asia Pasifik adalah 44 dan di ASEAN adalah 41.
KPK @KPK_RI
@TIIndonesia Sebanyak 106 dari 180 negara (60%) memiliki CPI di bawah rata-rata, termasuk Indonesia. Di ASEAN, Indonesia berada pada urutan ke-5 setelah Singapura ,Brunei Darussalam,Malaysia dan Timor Leste.
KPK @KPK_RI
@TIIndonesia Perlu diketahui bersama bahwa KPK bukan satu-satunya penentu dalam pemeringkatan skor CPI ini. Peningkatkan skor CPI tentunya menjadi tugas bersama antara para aparat penegak hukum, DPR dan pemerintah, sebab banyak komponen yang dijadikan penilaian.
KPK @KPK_RI
@TIIndonesia Apa saja komponen penilaian itu? Misalnya seperti layanan publik, kepastian hukum, kemudahan berbisnis, relasi antara politik dengan bisnis, dan lainnya
KPK @KPK_RI
@TIIndonesia Pimpinan KPK, Laode Syarif, mengungkapkan “Untuk meningkatkan CPI, banyak komposit yang bukan ranah KPK sehingga perlu disadari bahwa porsi peningkatan CPI bukan kerja KPK semata, namun juga peran pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, swasta, dan bahkan masyarakat sipil,” pic.twitter.com/tGS6aqEAuk
Expand pic
KPK @KPK_RI
@TIIndonesia Pada tahun 2017, indeks komposit dalam pengukuran CPI bertambah satu, yaitu pengukuran dari Variety of Democracy Project di mana Indonesia memperoleh score 30
KPK @KPK_RI
@TIIndonesia Analisis hasil indeks oleh Transparency International meneliti hubungan antara tingkat korupsi, perlindungan kebebasan jurnalistik dan keterlibatan masyarakat sipil.
KPK @KPK_RI
@TIIndonesia Ditemukan bahwa hampir semua wartawan yang terbunuh sejak 2012 terbunuh di negara-negara korup. Bahkan tak sedikit diantaranya meninggal karena meliput sebuah cerita tentang korupsi
KPK @KPK_RI
@TIIndonesia Transparency International juga melihat hubungan antara tingkat korupsi dan kebebasan dimana organisasi kemasyarakatan dapat berkegiatan dan mempengaruhi kebijakan publik
KPK @KPK_RI
@TIIndonesia Penelitian mengungkapkan bahwa kebanyakan negara yang memiliki skor rendah untuk kebebasan sipil juga cenderung mendapat nilai tinggi karena korupsi.
KPK @KPK_RI
@TIIndonesia Ketua @anticorruption mengungkapkan bahwa “Tingkat korupsi yang tinggi juga berkorelasi dengan lemahnya peraturan undang-undang, kurangnya akses terhadap informasi, kontrol pemerintah terhadap media sosial dan berkurangnya partisipasi warga Negara”
KPK @KPK_RI
@TIIndonesia @anticorruption Dengan demikian, Transparency International meminta masyarakat global untuk melakukan beberapa tindakan berikut untuk mencegah korupsi;
KPK @KPK_RI
1. Pemerintah dan pelaku bisnis harus berbuat lebih banyak untuk mendorong kebebasan berbicara, independensi media, perbedaan pendapat politik dan keterlibatan masyarakat sipil.
Load Remaining (7)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.