Bupati Ngada Ditetapkan Sebagai Tersangka, Begini Kondisi Laporan Keuangan Pemda Ngada

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan dan menetapkan Bupati Ngada, Marius Sae sebagai tersangka kasus suap proyek jalan di Nusa Tenggara Timur. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan belum diketahui jumlah suap yang diterima Marianus. KPK juga belum merinci proyek apa saja yang diduga terkait suap ini.
ott ngada Korupsi tersangka SCANDAL bupati
5587 View 2 comments
1
Login and hide ads.
Berita Pemerintahan & Keuangan @KeuanganNegara 12/02/2018 16:47:31 WIB
keuangan.co/bupati-ngada-d… 1. Bupati Ngada Ditetapkan Sebagai Tersangka, Begini Kondisi Laporan Keuangan Pemda Ngada
Berita Pemerintahan & Keuangan @KeuanganNegara 12/02/2018 16:38:39 WIB
2. KPK kembali melakukan OTT & menetapkan Bupati Ngada, Marius Sae sebagai tersangka kasus suap proyek jalan di NTT. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan belum diketahui jumlah suap yang diterima Marianus. KPK juga belum merinci proyek apa saja yang diduga terkait suap ini.
Berita Pemerintahan & Keuangan @KeuanganNegara 12/02/2018 16:39:04 WIB
3.Sebelumnya, @bpkri menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan pada Pemerintah Kabupaten Ngada yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2017. Pokok- pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut.
Berita Pemerintahan & Keuangan @KeuanganNegara 12/02/2018 16:40:35 WIB
4. - Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Belum Disesuaikan Dengan PTKP Terbaru; - Terdapat Realisasi Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp400.000.000,00 yang Tidak Sesuai Peruntukannya
Berita Pemerintahan & Keuangan @KeuanganNegara 12/02/2018 16:41:20 WIB
5. - Penerima Dana Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp2.374.900.000,00 - Terdapat Kekurangan Volume Pada Tiga Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Peningkatan Jalan Sebesar Rp65.056.558,82
Berita Pemerintahan & Keuangan @KeuanganNegara 12/02/2018 16:42:07 WIB
6. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Belum Dikenakan Sebesar Rp788.630.563,36.
Berita Pemerintahan & Keuangan @KeuanganNegara 12/02/2018 16:42:32 WIB
7. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Ngada, antara lain agar: - Berkoordinasi dengan KPP Pratama Ende untuk penyelesaian atas kelebihan perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 Tahun 2016 sebesar Rp1.884.684.613,00
Berita Pemerintahan & Keuangan @KeuanganNegara 12/02/2018 16:44:22 WIB
8. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bagian Umum yang kurang cermat dalam melakukan penelahaan pengeluaran belanja Bantuan Tidak Terduga secara cermat dan selanjutnya agar melakukan penelahaan pengeluaran belanja
Berita Pemerintahan & Keuangan @KeuanganNegara 12/02/2018 16:44:52 WIB
9. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran kepada para penyedia barang tersebut dan menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp65.056.558,82
Berita Pemerintahan & Keuangan @KeuanganNegara 12/02/2018 16:44:57 WIB
10. Memerintahkan PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan mengenakan denda keterlambatan pekerjaan sebesarRp788.630.563,36 dan menyetorkannya ke kas daerah.

Bookmarked tags

No tags
Login and hide ads.