Zakat ASN Jangan Menjadi Cara Untuk Menutupi Defisit Negara.

Kita tahu, zakat adalah ranah privat dan sifatnya sukarela. Kalau kemudian hal yang bukan ranah negara itu harus diatur dengan Perpres, maka berpotensi memunculkan polemik baru.
publicpolicy zakat menteri Jokowi pajak defisit kemenag agama asn negara
844 View 0 comments
Add to Favorite
0
Login and hide ads.
Partai Gerindra @Gerindra 09/02/2018 15:33:32 WIB
1. Sekarang kita akan membahas wacana @Kemenag_RI @lukmansaifuddin terkait zakat 2,5 persen yang dipotong dari gaji ASN yang beragama Muslim.
Partai Gerindra @Gerindra 09/02/2018 15:35:03 WIB
2. Kita mengetahui bahwa, zakat adalah ranah privat dan sifatnya sukarela. Kalau kemudian hal yang bukan ranah negara itu harus diatur dengan Perpres, maka berpotensi memunculkan polemik baru. @lukmansaifuddin @jokowi
Partai Gerindra @Gerindra 09/02/2018 15:36:39 WIB
3. Belum lagi pada kelompok ASN yang beragama Muslim tidak tertutup kemungkinan ada yang wajib diberi zakat. Bagaimana mungkin orang yang wajib menerima, justru dipungut zakat? @lukmansaifuddin @Kemenag_RI
Partai Gerindra @Gerindra 09/02/2018 15:38:53 WIB
4. Wacana tersebut juga seperti tidak sensitive terhadap kesanggupan ASN. Disebutkan bahwa ASN yang wajib dipungut zakat adalah penghasilannya setara 85 gram setahun. @Kemenag_RI @lukmansaifuddin
Partai Gerindra @Gerindra 09/02/2018 15:39:22 WIB
5. Kalau kita pakai patokan harga emas per 7 Februari 2018 sebesar Rp576.511 per gram, maka emas 85 gram itu setara dengan penghasilan Rp49.003.435 per tahun atau per bulannya sebesar Rp4 juta. @Kemenag_RI @lukmansaifuddin
Partai Gerindra @Gerindra 09/02/2018 15:40:23 WIB
6. Artinya, ASN dengan penghasilan minimal Rp4 juta per bulan dikenai potongan zakat. Dengan gaji sebesar itu banyak ASN yang tidak cukup memenuhi kebutuhannya karena alasan macam-macam: dari kebutuhan harian, bayar sekolah anak, sampai bayar kredit dan utang.
Partai Gerindra @Gerindra 09/02/2018 15:42:36 WIB
7. Ini menimbulkan polemik. Bahkan, banyak yang beranggapan bahwa pemerintah sedang mencari dana untuk menambal defisit anggaran saat ini. @jokowi
Partai Gerindra @Gerindra 09/02/2018 15:43:34 WIB
8. Wacana ini sangat tidak tepat dan perlu kajian berulang-ulang. Apalagi itu dicetuskan di tahun politik. Sangat sensitif sehingga perlu kehati-hatian penuh. Apalagi potensinya tidak sedikit. Bisa mencapai di atas Rp200 triliun. @Kemenag_RI @lukmansaifuddin
Partai Gerindra @Gerindra 09/02/2018 15:47:34 WIB
9. Anggota @DPR_RI Partai Gerindra @HeriGunawan88 menyatakan bahwa @lukmansaifuddin harus memikirkan soal mekanisme perhitungan jumlah pendapatan ASN setelah dipotong semua pengeluaran kebutuhan dasarnya, ..
Partai Gerindra @Gerindra 09/02/2018 15:47:50 WIB
9a. utangnya, dan pengeluaran dengan biaya operasional dalam bekerja, sehingga negara bisa menetapkan yang bersangkutan telah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat profesi.
Partai Gerindra @Gerindra 09/02/2018 15:48:47 WIB
10. Begitu juga dengan kontroversi ranah privat yang sudah diatur negara. Hal tersebut bisa memunculkan polemik yang lebih sensitif. @lukmansaifuddin @Kemenag_RI
Partai Gerindra @Gerindra 09/02/2018 15:50:02 WIB
11. Juga perihal timing-nya yang bertepatan dengan tahun politik di saat pemerintah @jokowi sedang menghadapi defisit anggaran dan soal pungutan zakat di saat kepercayaan umat terhadap pemerintah dan lembaga pengelola zakat yang masih kurang.
Partai Gerindra @Gerindra 09/02/2018 15:51:07 WIB
12. Partai Gerindra berpendapat bahwa ketimbang berpolemik terkait mekanisme memungut zakat dari penghasilan, sebaiknya pemerintah membenahi mekanisme pengelolaan zakat agar lebih profesional dan transparan. @Kemenag_RI
Partai Gerindra @Gerindra 09/02/2018 15:51:29 WIB
13. Dengan begitu, kepercayaan umat terhadap pengelolaan zakat oleh pemerintah akan lebih baik lagi. @lukmansaifuddin
Partai Gerindra @Gerindra 09/02/2018 15:52:53 WIB
14. Banyak yang bertanya jika zakat dialokasikan langsung dari penghasilan, lalu apa bedanya dengan pajak??
Partai Gerindra @Gerindra 09/02/2018 15:53:34 WIB
15. Sepintas, keduanya memiliki fungsi yang sama: Sebagai alat distribusi kesejahteraan. Bedanya adalah pajak itu ranah publik sedangkan zakat adalah ranah privat.
Partai Gerindra @Gerindra 09/02/2018 15:54:36 WIB
16. Jadi, sekali lagi, bahwa zakat adalah suatu yang bersifat sukarela dan sudah diatur berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Negara tidak perlu ikut campur di situ. @lukmansaifuddin @jokowi
Partai Gerindra @Gerindra 09/02/2018 15:56:46 WIB
17. Jangan sampai rakyat berpikiran pungutan zakat lewat Perpres itu adalah cara tersembunyi pemerintah @jokowi untuk menutup defisit anggaran karena penghasilan pajak yang terus meleset dari target, sementara 80 persen pendapatan pemerintah bergantung dari sana. @lukmansaifuddin
Partai Gerindra @Gerindra 09/02/2018 16:04:56 WIB
18. Oleh karena itu Partai Gerindra menegaskan sekali lagi kepada @Kemenag_RI wacana tersebut harus ditinjau ulang dengan hati-hati. Pemerintah perlu melibatkan seluruh elemen atau organisasi Islam untuk memusyawarahkan hal tersebut. @lukmansaifuddin pic.twitter.com/HL9QF1Zhqd
 Expand pic

Bookmarked tags

No tags
Login and hide ads.