Hidupkan Kembali Pasal Penghinaan Presiden, Semangat Reformasi Telah Padam.

Siapapun yang ingin menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden harus dilawan. Jangan sampai negeri ini mundur ke belakang hanya gara-gara ada segelintir orang yang ingin presiden yang didukungnya tidak ingin dikritik.
presiden 263 otoriter aktivis pasal pdip publicpolicy reformasi Jokowi penghinaan kuhp
0
Partai Gerindra @Gerindra
1. Partai Gerindra menganggap kemunculan Pasal 263 tentang Penghinaan Terhadap Presiden dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), membawa Indonesia mengalami kemunduran politik. #TolakRKUHPPasal263
Partai Gerindra @Gerindra
2. Padahal kita semua telah mengetahui bahwa pasal tersebut pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. @Humas_MKRI #TolakRKUHPPasal263
Partai Gerindra @Gerindra
3. Sangat aneh jika di era Reformasi ini ada sejumlah pihak yang ingin menghidupkan kembali pasal tersebut, terlebih lagi upaya penghidupan pasal penghinaan terhadap presiden, didukung oleh mantan aktivis yang saat ini bergabung di partai penguasa. #TolakRKUHPPasal263
Partai Gerindra @Gerindra
4. Siapapun yang ingin menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden harus dilawan. Jangan sampai negeri ini mundur ke belakang hanya gara-gara ada segelintir orang yang ingin presiden yang didukungnya tidak ingin dikritik. #TolakRKUHPPasal263 pic.twitter.com/g82ALFE0cp
 Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
5. Oleh karena itu, sebelum RKUHP diketuk palu maka pasal-pasal yang mirip lesse majeste, yakni pasal yang bertujuan melindungi martabat keluarga Kerajaan Belanda, harus dihapuskan. #TolakRKUHPPasal263
Partai Gerindra @Gerindra
6. Indonesia sudah diakui dunia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia jangan sampai mundur menjadi feodalistik kembali. #TolakRKUHPPasal263
Partai Gerindra @Gerindra
7. Siapapun presidennya, jika bekerja di jalur kerakyatan maka akan dicintai rakyatnya. Namun jika presiden bekerja lebih mendahulukan kepentingan asing, menumpuk hutang, dan mengimpor produk-produk kerakyatan, maka akan menerima hujan kritik. #TolakRKUHPPasal263
Partai Gerindra @Gerindra
8. Untuk melindungi presiden tidak perlu dengan pasal dalam KUHP karena akan rentan digunakan sebagai alat represifitas. Presiden cukup bekerja di jalur kerakyatan. Itu perlindungan sejati, karena rakyatlah yang akan melindungi presidennya. #TolakRKUHPPasal263 pic.twitter.com/YzIOAJH2pf
 Expand pic
Login and hide ads.