0
BaikiUinSuska @laporUinSuska
1.Utk kultweet ini,kami uraikan tentang argumentasi yg dijadikan alasan pimpinan UIN Suska Riau, sehingga terjadi penyimpangan dlm Implementasi Kebijakan Remunerasi yg dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. melalui Peraturan Rektor UIN Suska Riau No.01/2017
BaikiUinSuska @laporUinSuska
2.Sebanyak 438 orang tenaga non ASN di UIN Suska Riau diberikan remunerasi secara melawan hukum dengan sadar oleh pimpinan UIN Suska Riau. (UU Keu Neg,UU Perbendaraan Neg,UU Tipikor,UU ASN dan PP PK BLU,PMA No.06 /2016,dll)
BaikiUinSuska @laporUinSuska
3.Kultweet ini terpaksa kami buat, karena kultweet sebelumnya (kultweet Bagian I),dianggap sampah oleh sebagian pimpinan penting dan berpengaruh UIN Suska Riau
BaikiUinSuska @laporUinSuska
4.Melalui Peraturan Rektor UIN Suska Riau No.01/2017 yg penuh penyimpangan & “gagal menipu” dg rapi itu,negara telah dirugikan dg berpindahnya keuangan negara kpd yg tidak berhak menerimanya (sekitar 2,39 M perbulan & telah berlangsung 5 bulan). Rp.28,68 M setahun jika dibiarkan.
BaikiUinSuska @laporUinSuska
5.Kasihan Rektor UIN Suska Riau, karena niatnya yang baik, diperdaya Tim Remunerasi dan kroninya, sehingga menandatangani Peraturan Rektor itu. Semoga Allah melindunginya. Dan semoga prestasi UIN Suska Riau tidak terabaikan hanya karena uang remunerasi ini.
BaikiUinSuska @laporUinSuska
6.Selama ini,pegwai non PNS UIN Suska Riau menerima gaji &tunjangan yg hampir sama dg PNS yg selevel. Utk Dosen Non PNS bahkan diberi tunjangan sertifikasi yg dibiayai PNBP. Sebagian PNS UIN Suska Riau bahkan spt warga kelas II dalam pelaksanaan program/kegiatan di UIN Suska Riau
BaikiUinSuska @laporUinSuska
7.Untuk non pns di UIN Suska Riau, kelas jabatan dan besaran remunerasi disamakan dengan PNS. “Komponen” remunerasi yg lebih banyak dibandingkan PNS di UIN Suska Riau: gaji,P1,P2 dan P3 (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan).PNS yg tidak setuju diminta mundur sbg PNS oleh pimpinan
BaikiUinSuska @laporUinSuska
8.Nafsu pimpinan UIN Suska Riau memberikan pendapatan yang sama antara pegawai PNS & Non PNS di UIN Suska Riau sungguh luar biasa. Akibatnya,bagian terbesar Pendapatan Negara Bukan Pajak dinikmati oleh Non PNS UIN Suska Riau. Keluarga,kerabat &kroni penguasa sungguh luar biasa.
BaikiUinSuska @laporUinSuska
9.Point kesembilan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 630/KMK.05/2017 Ttg Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola,Dewas,&Pegawai BLU UIN Suska Riau pada Kemenag adalah tameng argumentasi &penyesatan agar non ASN UIN Suska Riau dianggap berhak atas semua komponen uang remunerasi
BaikiUinSuska @laporUinSuska
10.Entah untuk melakukan penyesatan atau memamerkan kebodohan yang memalukan,sayangnya juga diyakini sebagian pimpinan UIN Suska Riau sebagai kebenaran,poin kesembilan KMK itu dijadikan basis argumentasi bahwa non pns (non ASN) di UIN Suska Riau berhak atas remunerasi.
BaikiUinSuska @laporUinSuska
11.Dengan dasar poin kesembilan KMK No.630/KMK.05/2017 itu, Dr.Mahmuzar,MHum,seorang Doktor konon bidang Hukum Tata Negara dari salah satu Universitas terkemuka di Indonesia memobilisasi dukungan untuk menghantam Asosiasi Dosen UIN Suska Riau krn mengusulkan perbaikan (Bag I)
BaikiUinSuska @laporUinSuska
12.Mudah-mudahan Universitas itu tidak menyesal memiliki alumni sepertinya yang terus menerus memamerkan kebodohan atau penyesatan,mudah-mudahan juga bukan demi istri,saudara dan handai tolannya yg non pns di UIN Suska Riau.
BaikiUinSuska @laporUinSuska
13.Tiba-tiba ia muncul sebagai pahlawan pegawai non ASN dan pahlawan pimpinan UIN Suska Riau, menghakimi Asosiasi Dosen UIN Suska Riau yg dituduhnya sebagai perusuh dan perampas hak pegawai non ASN atas remunerasi krn usulan perbaikan remunerasi pd pimpinan
BaikiUinSuska @laporUinSuska
14.Entah dalam posisi apa, dosen yang bernama Dr.Mahmuzar,MHum itu muncul ” seolah gagah” ,namun sebenarnya menyedihkan itu.Doktor Hukum Tata Negara!
BaikiUinSuska @laporUinSuska
15.Dengan gagahnya Dr.Mahmuzar,MHum itu mengatakan bahwa KMK 630/KMK.05/2017 itu Lex specialis derogat legi generali, dengan demikian maka peraturan perundang-undangan yang mengatur “non ASN yang tidak berhak” atas remunerasi menjadi gugur. Doktor Hukum yang mengerikan!
BaikiUinSuska @laporUinSuska
16.Atas penafsiran hukum yang seperti itu, sampai saat ini bersama keluarga dan kelompoknya ia terus menerus menyerang pengurus Asosiasi Dosen UIN Suska Riau. Maka terpaksa kami sampaikan kekeliruannya agar tidak terus menerus menyesatkan.
BaikiUinSuska @laporUinSuska
17.Mudah-mudahan melalui penjelasan kami di sini Rektor UIN Suska Riau segera mengganti Peraturan Rektor UIN Suska Riau No.01/2017 dengan Peraturan Rektor yang baru.
BaikiUinSuska @laporUinSuska
18.Secara terbuka di media sosial WA grup dan FB, dia dan kelompoknya menuntut Asosiasi Dosen Indonesia Cabang UIN Suska untuk minta maaf karena dianggapnya salah.Pernyataannya kami kutipkan sebagai berikut:
BaikiUinSuska @laporUinSuska
19. Asosiasi Dosen Indoesia UIN Suska n bersalah krn berpendapat “pegawai non PNS tdk dpt menerima remunerasi,silahkan baca SK Menteri Keuangan No.630/PMK.05/2017 poin kesembilan menyatakan pegawai non pns diberikan remunerasi."demikian katanya
BaikiUinSuska @laporUinSuska
20. Sebagai penguat argumen, dikatakannya lagi bahwa “,Pegawai non pns di PTN lain, misal UIN Surabaya dan Unhas Makasar juga mendapatkan remunerasi”.
BaikiUinSuska @laporUinSuska
21.Setelah itu,dia mengancam asosiasi dosen dpt dituntut scr hukum krn membuat Analisis Kritis & menyampaikannya kpd pimpinan UIN Suska Riau, krn dlm analisis kritis itu Asosiasi Dosen UIN Suska dianggap berpendapat bahwa non pns di UIN Suska Riau tidak berhak atas remunerasi.
BaikiUinSuska @laporUinSuska
22.Anggota kelompoknya Budi Satriadi (punya 4 saudara kandung+ipar yg pegawai UIN Suska Riau) mengolok-olok analisis Asosiasi Dosen,dibantu oleh Arisman,Hendri Suyuti,Hendrizal Hadi,John Afrizal,Novi Yanti,Alwizar,Rado Yendra,Yusrialis,Candra Asmara dll. Melalui grup WA &Facebook
BaikiUinSuska @laporUinSuska
23.Point kesembilan Keputusan Menteri Keuangan yg dimaksud,lengkapnya berbunyi : “Gaji sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus non PNS yang bersumber dari RM dan/atau PNBP.”
Load Remaining (30)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.