0
Partai Gerindra @Gerindra
1. Penyelenggaraan operasional bandara penerbangan telah diatur melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. Secara mandiri, bandara udara mesti dikelola oleh pihak dalam negeri.
Partai Gerindra @Gerindra
2. Pemerintah tidak boleh secara serampangan dalam menawarkan pengelolaan bandara udara ke pihak asing. Terlebih, bandara udara menjadi simpul jaringan transportasi. pic.twitter.com/Io1ZIcZjRL
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
3. Aturan penyelenggaraan bandara udara sudah tertuang dalam UU No.9 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Khususnya diatur dalam Pasal 1 ayat (43) yang menyebutkan;
Partai Gerindra @Gerindra
3a. “Badan Usaha Bandar Udara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perserotan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum”.
Partai Gerindra @Gerindra
4. Sebaliknya, keterlibatan pihak asing dalam penyelenggaraan maupun pengoperasian bandara udara di Indonesia justru berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundangan yang ada. pic.twitter.com/iWakdsMjiV
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
5. Bandara udara adalah aset vital, gangguan keamanan di bandara dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah adanya ancaman terorisme.
Partai Gerindra @Gerindra
6. Masalah terorisme merupakan ancaman yang krusial bagi dunia penerbangan. Dalam catatan sejarah penerbangan, terjadi beberapa kasus terorisme yang berimbas pada keamanan dan keselamatan penerbangan.
Partai Gerindra @Gerindra
7. Kegiatan pengusahaan di bandara harus dilakukan oleh badan usaha bandar udara. Sedangkan seluruh atau sebagian modalnya mesti dimiliki oleh badan hukum Indonesia, atau setidaknya warga negara Indonsia.
Partai Gerindra @Gerindra
8. Pengaturan modal badan usaha penyelenggaraan dan operasional bandar udara sudah diatur dalam Pasal 237 ayat (1); Dalam hal modal badan usaha bandar udara yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia ..
Partai Gerindra @Gerindra
8a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas beberapa pemiliki modal, salah satu pemiliki modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemegang modal asing”.
Partai Gerindra @Gerindra
9. Keterlibatan pihak asing selain berpotensi melanggar UU, pun berdampak terhadap penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bandara.
Partai Gerindra @Gerindra
10. Sebab bandara udara memiliki fungsi sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pengusahaan. Selain itu, terdapat kegiatan kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan.
Partai Gerindra @Gerindra
11. Negara sudah berupaya membangun fasilitas umum bagi masyarakat. Namun sebaliknya bila diserahkan ke pihak asing pengelolaannya menunjukan negara tidak lagi hadir.
Partai Gerindra @Gerindra
12. Prinsipnya jika semua dikerjasamakan dengan asing hanya untuk mengambil uang untuk membangun lagi, itu sangat tidak realistis. @jokowi pic.twitter.com/XlY0Ay0uwV
Expand pic

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.