"Bejibun Bukti @SBYudhoyono Otak Intelektual/Dalang Kejahatan EKTP"

Perancang korupsi Proyek EKTP tidak ikut dalam korupsi EKTP. Dia hanya menyiapkan umpan dan perangkap untuk politisi tertentu yang dibidiknya agar terjerat korupsi. Kincir Angin Para Dewa
politician korupsi e-ktp Perancang KorupsiEKTP Dalang EKTP
8

Kejahatan EKTP maknanya bahwa kerugian negara yang timbul tidak hanya disebabkan perbuatan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) melainkan juga kerugian negara yang timbul akibat sabotase proyek EKTP. Di mana sabotase pada proyek EKTP itu telah mengakibatkan kekacauan administrasi penduduk dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu, penyusupan orang asing ke Indonesia, pemalsuan kewarganegaraan oleh orang asing dengan menggunakan EKTP Palsu, penggelapan pajak dan pencucian uang hasil kejahatan, pencurangan pemilu, ketidakakuratan penyusunan rencana strategis negara dan daerah yang didasarkan pada jumlah penduduk, kepemilikan aset negara dan lahan tanah negara oleh pihak asing dan seterusnya.
Kejahatan EKTP terjadi pada masa Pemerintahan SBY. Celah atau peluang pertama timbulnya kejahatan EKTP adalah perubahan sumber pembiayaan EKTP dari semula Pembiayaan Hibah Luar Negeri (PHLN) menjadi APBN Murni yang dilakukan secara melanggar hukum oleh pemerintahan SBY.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku menjadi korban penipuan karena ketika baru menjabat Mendagri dia diinformasikan bahwa perubahaan sumber pembiayaan EKTP sudah menjadi kesepakatan antara pihak pemerintah dan DPR. Gamawan tidak menyebut siapa pemberi informasi palsu itu. Gamawan mengaku menyimpan bukti terkait perubahan tersebut.

Dari informasi dan bukti, disimpulkan bahwa kejahatan EKTP termasuk di dalamnya perencanaan agar proyek pengadaan EKTP menjadi perangkap korupsi terhadap pihak tertentu sudah dirancang sedemikian rupa pada jauh hari sebelumnya bahkan sebelum Gamawan Fauzi ditunjuk menjadi mendagri oleh Presiden SBY pada 20 Oktober 2009.

Motif Terselubung Penunjukan Gamawan Sebagai Mendagri

Indikasi bahwa kejahatan EKTP sudah direncanakan sebelum 20 Oktober 2009 semakin kuat dengan keputusan SBY menunjuk Gamawan Fauzi, Gubernur Sumatera Barat yang menang Pilkada Propinsi dengan PDIP sebagai partai pengusungnya. Sulit diterima akal sehat jika keputusan SBY mengangkat Gamawan sebagai mendagri tidak didasarkan pertimbangan sangat matang. Secara rasional, Presiden SBY pasti memilih seorang politisi senior Partai Demokrat, Gubernur kader Parrai Demokrat, atau jenderal senior yang dikenal baik dan dipercaya SBY untuk menjabat posisi strategis Menteri Dalam Negeri.

Penunjukan Gamawan sebagai mendagri oleh Presiden SBY dapat dipastikan karena ada agenda politik terselubung yang akan dilakukan SBY dengan menjadikan Mendagri Gamawan Fauzi sebagai tumbal, korban atau kambing hitam. Agenda politik terselubung itu patut diduga adalah kejahatan EKTP

Korupsi dan suap menyuap di pengadaan EKTP sudah dirancang sedemikian rupa oleh Presiden SBY sebagai jebakan kepada lawan-lawan politiknya.

SBY membutuhkan pengalihan isu atas rencana besar yg disusunnya terkait proyek EKTP

  1. Proyek EKTP harus digagalkan selesai tepat waktu 31 Desember 2012 untuk menghindari terbongkarnya kecurangan pilpres 2009. Pada 2009 Regim SBY dan KPU menetapkan jumlah pemilih sebesar 176 juta orang. Padahal jumlah sebenarnya hanya 151 juta atau di-mark up sebanyak 25 juta pemilih fiktif. Fakta ini akan terungkap jika proyek EKTP selesai 31 Desember 2012 di mana jumlah seluruh pemegang EKTP yg juga adalah DPT 2012 hanya sebanyak 165-167 juta. Selisih puluhan juta pemilih ini pasti menjadi bom atom yg membahayakan posisi SBY jika terungkap ke publik.

  2. Untuk menggagalkan proyek EKTP selesai tepat waktu sesuai target, harus ada kambing hitam atau pihak ketiga yang dimunculkan sebagai pihak yg bertanggungjawab atas kegagalan proyek EKTP. Pihak ketiga itu akan mudah ditimbulkan jika dikaitkan dengan korupsi atau suap pada proyek EKTP. Maka disusunlah rencana untuk membuka peluang sebesar2nya kepada pihak lawan/ketiga untuk dapat dijebak melalui perangkap korupsi EKTP.

  3. Jebakan / perangkap korupsi proyek EKTP siapkan sebaik mungkin sejak 2009. Langkah pertama adalah dengan mengangkat Gamawan Fauzi, Gubernur Sumbar sebagai Menteri Dalam Negeri. SBY menghindari komplikasi politik dgn tidak mengangkat politisi PDemokrat dan atau purnawirawan jenderal TNI sebagai Mendagri karena figur Mendagri kali ini kemungkinan besar akan turut terjebak atau terseret sebagai tersangka korupsi EKTP.

  4. Langkah kedua adalah dengan mengubah Sumber Pembiayaan Proyek EKTP dari PHLN menjadi ApBN Murni. Perangkap/jebakan korupsi EKTP mustahil dapat dirancang jika sumber pembiayaan EKTP dari Hibah Luar Negeri. Selain karena akan melibatkan negara asing sebagai kreditur, proses lelang, pelaksanaan dan pengawasan proyek lebih ketat. Proyek EKTP harus diubah menjadi APBN Murni. Mendagri Gamawan Fauzi diberi info palsu bahwa seolah perubahan sumber pembiayaan EKTP sudah disepakati pemerintah dan DPR sebelumnya untuk diubah. Usulan seolah-olah datang dari Komisi II DPR, lalu diproses Mendagri GF untuk diminta persetujuan perubahan sumber pembiayaan kepada Menkeu.

  5. Langkah ketiga, untuk memastikan perangkap Korupsi EKTP berhasil sesuai harapan, rencana penyiapan perangkap ini sangat dirahasiakan termasuk kepada politisi Demokrat di DPR.

  6. Langkah keempat, SBY melakukan penyadapan ilegal kepada lawan2 politiknya untuk memastikan mereka memakan umpan perangkap proyek EKTP.

Sejak Raker DPR - Mendagri 9 Oktober 2009 perangkap korupsi EKTP sudah dimulai.

Perangkap korupsi EKTP hampir saja gagal dan berantakan karena secara mendadak tanpa diduga sebelumnya, keputusan panitia pemenang lelang EKTP yang ditetapkan Kemendagri tiba2 dianulir oleh LKPP dengan alasan terindikasi KKN.

Untuk memastikan perangkap EKTP terus berjalan, SBY melalui Kantor Wapres cq Deputi Wapres Sofyan Djalil memanggil pejabat tinggi LKPP ke kantor Wapres. Mereka diperintahkan untuk mencabut surat pembatalan lelang EKTP. Kepala LKPP Agus Rahardjo (skrg ketua KPK) dipanggil SBY untuk dipaksa berkolusi dengan membiarkan bawahannya mencabut surat pembatalan lelang EKTP.

Agus Rahardjo kemudian ditempatkan SBY sebagai Ketua KPK sebagai balas jasa dan sekaligus menjalankan agenda politik SBY yaitu menjadikan lawan2 politiknya sebagai tersangka korupsi EKTP untuk kemudian mereka dijadikan kambing hitam atas kegagalan proyek EKTP yang sengaja disabotase SBY.

Setya Novanto dan para tersangka, terdakwa serta terpidana korupsi EKTP boleh jadi memang benar bersalah karena korupsi dan menerima suap. Namun, subtansi kejahatan pada proyek EKTP jauh lebih besar dari sekedar suap menyuap atau korupsi.

Kasus korupsi yang mencuat dari proyek EKTP terbukti berhasil menutupi kejahatan pemilu – pilpres 2009 terkait data jumlah pemilih yang sebenarnya dengan penggelembungan DPT yang dilakukan SBY pada pemilu 2009. Kasus korupsi EKTP berhasil menutup fakta bahwa terdapat 73 juta keping blanko EKTP yang hilang misterius. Kasus korupsi EKTP mengalihkan perhatian publik sehingga tidak fokus pada hilangnya data AFIS 173 juta pemegang EKTP RI dari tangan Johannes Marliem.

Hiruk pikuk korupsi EKTP menjadi penghambat daya kritis rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang memaksa seluruh pelanggaran seluler mendaftar ulang dengan wajib menyertakan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga.

Kejahatan EKTP tidak sebatas korupsi. Kejahatan EKTP terkait erat pencurangan pemilu pilpres 2014 dan rencana mencurangi Pilkada 2018 serta pemilu-pilpres 2019.

Keengganan KPK menyidik korupsi EKTP secara komprehensip bukan parsial sangat beralasan karena KPK sudah dikooptasi oleh SBY dan para kroninya melalui penempatan Agus Rahardjo, Basaria, Saut dan Alexander Mawarta sebagai pimpinan KPK. Dengan keberadaan para kaki tangan SBY di pucuk pimpinan KPK semakin memudahkan SBY untuk menjerat lawan politik dan melindungi pihak tertentu yang terlibat korupsi EKTP.

Dewi Keadilan @Dewi_Themis
13. Pengalihan Isu KPK melalui F Yunadi dkk 14. Penawaran JC untuk Setnov yang dijadikan "Nazar Kedua" 15. Tahapan Politisasi dan Penunggangan KPK melalui EKTP dan Setnov 16. Penyanderaan Tokoh Politik dan Partai 17. Pencurangan Pemilu dan Pilpres 2019 Quo Vadis Indonesia ??
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
7. Penutupan Akses Mendagri 8. Pemberian Akses dan Wewenang Luas Sekjen Kemendagri 9. Penempatan Agus Rahardjo sbg Ketua KPK 10. Dukungan Terbuka Pada KPK Menghadapi Pansus Hak Angket 11. Penjeratan Setnov 12. Tebang Pilih Tersangka Korupsi EKTP oleh KPK 13. Pengalihan Isu KPK
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
Material Fact and Clues Pada Proyek EKTP 1. Perubahan Sumber Pembiayaan 2. Pemasangan Perangkap dan Umpan 3. Pengondisian Kontraktor Pemenang Lelang 4. Pengacauan Pelaksanaan Proyek 5. Penghilangan 72 Juta Keping Blanko 6. Penerbitan 4 PERPRES utk Revisi PERPRES No. 26/2009 7.
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
Menjadi terjawab mengapa dan dengan cara apa presiden sebelumnya membantu diam2 presiden sekarang bisa menang pilpres 2014 Sdh hampir terjawab, bgmn cara presiden lama dan presiden baru bersatu padu utk memenangkan pilpres 2019 Sdh hampir terjawab bgmn KPK ditunggangi mereka
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
Jika penanganan kasus korupsi ektp oleh KPK TIDAK berdasarkan ketentuan UU, maka dipastikan: Demokrasi, pilkada, pemilu, pilpres RI akan dibajak oleh Si Perancang Proyek EKTP melalui politisasi kasus korupsi ektp oleh KPK Luar biasa Benar2 Master Strategi
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
Menjadi terjawab relevansinya penempatan agus rahardjo Kepala LKPP sebagai Ketua KPK 2. Sekaligus menempatkan Agus Rahardjo ex Kepala LKP yg telah jadi Ketua KPK sbg operator utama Si Perancang utk mepolitisasi penanganan kasus korups ektp oleh KPK Pantes Agus ditersangkakan
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
Menjadi terjawab relevansinya penempatan agus rahardjo Kepala LKPP sebagai Ketua KPK 1. Balas budi atas jasa agus yg telah menjalankan skenario si perancang agar perusahaan pemenang lelang ektp sesuai harapan: mendukung berjalannya skenario besar pada proyek ektp Luar biasa
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
Si Perancang menggunakan proyek ektp utk keuntungan sebesar2nya diri sendiri Terbukti ahli strategi terhebat Penunjukan sosok mendagri Pelimpahan kewenangan ke sekjen kemendagri Perubahan sumber pembiayaan Perangkap pada pelaksanaan proyek Penunjukan pemenang dst Luar biasa
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
Semakin didalami kasus korupsi ektp ini semakin mengasyikan, semakin terbuka skenario besar pada kasus korupsi ektp Korupsi ektp adalah bagian kecil dari penyalahgunaan proyek ektp Penyalahgunaan ini dirancang sedmikian rupa utk memberi keuntungan sebesar2nya utk Si Perancang
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
Namun dukungan terbuka mantan Presiden @SBYudhoyono kepada KPK pada saat berlangsung Pansus Hak Angket KPK oleh DPR yg menjadi pertanyaan besar rakyat, sekarang sudah terjawab Mungkin terkait penyidikan korupsi EKTP
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
Lambannya KPK menetapkan tersangka pada ex sekjen Kemendagri DA menimbulkan pertanyaan Pengalihan perhatian publik dari substansi korupsi ektp melalui persidangan perkara Setnov, prapid Yunadi dll, menimbulkan pertanyaan Juga lambannya KPK memeriksa mantan seskab dan presiden
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
Karena dari besarnya kerugian negara, potensi ancaman bahaya terhadap kedaulatan negara, ancaman terhadap demokrasi, dll, akibat dari KORUPSI EKTP ini jauh lebih besar dari Hambalang Rakyat harus menuntut @KPK_RI profesional menangani korupsi EKTP Semua terlibat harus diadili
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
Atas prasangka baik, anggap rezim @SBYudhoyono 2009-2014 sdh terbuka kepada rakyat ttg hilangnya 72 juta keping blanko ektp Mungkin rakyat saat itu teralihkan perhatian pada korupsi Nazar, Hambalang, Wisma Atlit Tapi bisa juga Hambalang dll adalah pengalihan isu korupsi EKTP
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
Sangat besar kerugian negara dan bahaya bagi negara akibat hilangnya 72 juta ektp di era Presiden @SBYudhoyono Menyangkut: hajat hidup rakyat banyak kepastian hukum Pilkada, pemilu, pilpres jurdil Kedaulatan negara Dll Anehnya, mengapa fakta itu disembunyikan dari rakyat?
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
Hilangnya 72 juta keping blanko EKTP mengakibatkan: Kerugian keuangan negara bertambah Rp, 1,5 triliun Adm Kependudukan kacau balau Jumlah penduduk & DPT tdk akurat, rawan dimark up Potensi Kecurangan pilkada, pemilu, pilpres WNA pemegang ektp aspal meningkat Dll
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
KPK sdh periksa Pimpinan Banggar DPR 2009-2014 Kapan penyidik @KPK_RI memeriksa seskab dan presiden periode 2009-2014 terkait penerbitan 4 Perpres yg merevisi Perpres 26/2009 tentang Penerapan EKTP ? Keduanya terkait 72 juta ektp hilang
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
Akibat 72 juta keping blanko EKTP LENYAP Timbul: 1. Anggaran tambahan hampir Rp1.5 Triliun 2. Muncul 4 Perpres baru Keempat Perpres itu diterbitkan utk merevisi Perpres 26/2009 Namun, menjadi pertanyaan ketika setiap tahun Presiden @SBYudhoyono menerbitkan Perpres baru EKTP
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
72 juta keping blanko ektp hilang 1. Muncul anggaran tambahan biaya cetak ulang 72 juta ektp 2. Muncul 4 PeraturanPresiden terkait masalah/hilang/korupsi proyek EKTP 1. Perpres No.26/2009 2. Perpres No.35/2010 3. Perpres No.67/2011 4.Perpres No.126/2012 5. Perpres No.112/2013
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
Penyidik @KPK_RI telah memeriksa keterangan Pimpinan Banggar DPR 2009-2014 terkait persetujuan anggaran tambahan EKTP sebesar 1. Rp 1,045 triliun 2. Rp 447 miliar Kedua anggaran tambahan itu utk biaya pencetakan 65.640.370 dan 6.7 juta keping blanko EKTP yang hilang misterius
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
KPK terindikasi kuat merekayasa kasus korupsi ektp menjadi alat dan senjata politik utk menjerat politisi tertentu dan merusak partai tertentu Sebaliknya KPK melindungi politisi dan partai tertentu meski terbukti korupsi ektp Terkait pemilu - pilpres 2019 @KPK_RI melanggar UU
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
Tebang Pilih Korupsi EKTP KPK melindungi Komisi II, Banggar, Pejabat tertentu di Setkab, Kemendagi, Kemenkeu Pengalihan Isu KPK sibuk bersandiwara gegap gempita melalui penetapan trsangka F Yunadi, Dokter (tapi tidak terhadap Hilman Mattauch supir Setnov/wartawan Metro TV)
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
Memperhatikan proses penyidikan kasus korupsi ektp yg dilakukan @KPK_RI dari sejak awal hingga sekarang, terindikasi KPK tidak bermaksud menuntaskan korupsi ektp secara benar KPK tebang pilih KPK mengalihkan isu KPK melindungi koruptor tertentu KPK ditunggangi motif politik
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
KPK menjerat Setya Novanto tapi TIDAK menjerat Pimpinan - anggota Komisi II DPR koruptor proyek EKTP KPK berdalih itu adalah strategi penyidikan KPK terbukti berbohong Karena KPK diam2 meminta/menerima pengembalian uang hasil korupsi EKTP dari para koruptor EKTP tertentu
Dewi Keadilan @Dewi_Themis
KPK telah periksa Sekjen DPR KPK telah periksa Pimp Banggar DPR @KPK_RI pasti sdh paham prosedur penyusunan anggaran, perubahan sumber anggaran, pengesahan anggaran dst Semua proses terkait anggaran proyek EKTP terbukti melanggar prosedur utk memudahkan KKN, negara dirugikan
Load Remaining (7)
Login and hide ads.