jubelekete
PS
@PartaiSocmed
19/01/2018 20:21:09 WIB
Sebelumnya, mari kita bahas secara singkat makhluk apakah cantrang itu dan mengapa sampai dilarang?
PS
@PartaiSocmed
19/01/2018 20:30:08 WIB
Cantrang sebenarnya mulai diijinkan pada tahun 1997 untuk mengakomodir nelayan2 kecil menangkap ikan demersal. Ingat, khusus utk nelayan kecil. Bahkan pada 1997 itu cantrang hanya untuk kapal dibawal 5 GT (Gross Ton) pic.twitter.com/1jG8nnMh2K
Expand pic
PS
@PartaiSocmed
19/01/2018 20:38:10 WIB
Cantrang sendiri adalah modifikasi dari trawl/pukat yg karena tidak ramah lingkungan sebab menjaring semua ukuran ikan (termasuk bayi2 mereka) di tahun 1997 dilarang. Bedanya cantrang hanya boleh utk kapal ukuran kecil alias nelayan kecil saja.
PS
@PartaiSocmed
19/01/2018 20:42:09 WIB
Masalahnya, pengusaha2 perikanan yg dulu biasa pakai pukat kini tak bisa lagi karena sudah dilarang sejak orba itu. Maka dicarilah cara agar cantrang yg awalnya hanya diperbolehkan untuk nelayan2 kecil itu juga bisa digunakan oleh kapal2 besar milik para juragan.
PS
@PartaiSocmed
19/01/2018 20:47:14 WIB
Maka dilakukanlah cara2 curang yaitu dgn melakukan markdown. Jika selama ini di dunia perkorupsian kita mengenal istilah markup maka sekarang istilah markdown juga dipakai.
PS
@PartaiSocmed
19/01/2018 20:50:55 WIB
Maksudnya adalah kapal aslinya berukuran lebih besar dari dokumen kapal dan izin yg diterbitkan.
Saat ini izin cantrang hanya boleh untuk kapal kurang dari 30 GT, jadi di dokumen tertera 29 GT. Padahal aslinya bisa 70 atau bahkan 150 GT. Itulah yg dimaksud markdown.
PS
@PartaiSocmed
19/01/2018 20:58:09 WIB
Jadi paham kan kenapa di hadapan pendemo kemarin bu @susipudjiastuti secara spesifik menyinggung soal markdown ini? Sebab memang banyak pengusaha besar yg melakukan markdown ukuran kapalnya semata agar bisa menggunakan cantrang. pic.twitter.com/ZMgGfsXbuQ
PS
@PartaiSocmed
19/01/2018 21:07:08 WIB
Tentu saja markdown ini tidak bisa terjadi tanpa kongkalikong dengan para pejabat di pemda. Sebab utk kapal ukuran lebih dari 30 GT harus ijin KKP (Pusat) dan kurang dari 30 GT adalah izin Pemda. Jadi pemda juga ada main.
PS
@PartaiSocmed
19/01/2018 21:13:03 WIB
Tegal bisa dibilang merupakan pusat perlawanan terhadap larangan cantrang ini. Sangat besar kemungkinan Walikota Tegal yg akhirnya ditahan KPK ini juga jadi bagian dari markdown kapal2 cantrang tsb. pic.twitter.com/SS3ixflRek
Expand pic
PS
@PartaiSocmed
19/01/2018 21:15:10 WIB
Jadi cantrang dilarang karena menghabiskan cadangan ikan sebab ikut menangkap bayi2 ikan dan banyak terjadi penyelewengan izin berupa markdown.
PS
@PartaiSocmed
19/01/2018 21:21:23 WIB
Lantas siapakah yg paling diuntungkan dengan keberadaan cantrang ini? Tak lain dan tak bukan adalah pengusaha pabrik surimi. Dimana pabrik surimi ini mengambil bahan baku dari ikan rucah (ikan kecil2) tangkapan cantrang karena harganya murah.
PS
@PartaiSocmed
19/01/2018 21:23:17 WIB
ABK cantrang sebenarnya lebih senang menangkap ikan2 besar karena bisa dilelang di TPI dan mendapat bagi hasil yg lebih baik.
PS
@PartaiSocmed
19/01/2018 21:26:41 WIB
Sementara untuk ikan rucah yg masuk ke pengolahan surimi untuk dilumat dijadikan pasta atau surimi blok tanpa mempertimbangkan jenis ikannya, para ABK hanya dapat gaji saja karena pengusaha kapal sudah ada deal dgn pihak pabrik
PS
@PartaiSocmed
19/01/2018 21:30:01 WIB
Jadi jelas ya, yg diuntungkan dari cantrang itu adalah para juragan kapal dan pabrik surimi. Bagaimana dengan nelayan kecil dan tradisional? Mereka adalah korban cantrang.
PS
@PartaiSocmed
19/01/2018 21:33:12 WIB
Lantas mengapa protes yg mengatasnamakan nelayan tersebut sampai melibatkan partai2 dan tokoh2 politik?
PS
@PartaiSocmed
19/01/2018 21:35:18 WIB
Alasannya antara lain adalah karena isu cantrang ini sudah dijadikan sebagai komoditi kampanye dan tarik menarik kepentingan politik. Maka terjadilah simbiosis mutualisme antara para juragan kapal dan partai2 serta politikus
PS
@PartaiSocmed
19/01/2018 21:39:00 WIB
Siapa2 sajakah nama2 partai dan tokoh2 yg terlibat dalam carut marut isu cantrang ini? Kami mendapatkan nama2 ini dan kami akan ulas satu persatu keterkaitannya pic.twitter.com/wxnPBO0S4m
Expand pic
PS
@PartaiSocmed
20/01/2018 10:41:11 WIB
Baiklah, mari kita teruskan. Kultwit semalam memang sengaja kami stop ditengah jalan. Berhubung kita sedang bahas soal nelayan maka kami pun pakai cara2 nelayan memancing ikan. Lempar umpan dulu lalu tunggu ikan2 datang dan memakan umpan.
PS
@PartaiSocmed
20/01/2018 10:44:25 WIB
Dan ternyata persis seperti yg dikatakan bu @susipudjiastuti, laut kita jika dikelola dengan baik sungguh kaya raya. Nyatanya, baru saja semalam umpan dilempar sudah banyak yg tersangkut di mata pancing dan secara tak sadar mengakuinya sendiri2.
PS
@PartaiSocmed
20/01/2018 10:53:36 WIB
Salah satunya adalah dari sahabat kami mas @DanielJohanw yg baru disebut namanya saja sudah langsung ada pengakuan sudah bergerak di pihak pengguna cantrang, bahkan sejak permen dibuat. Jadi disini kami tidak menuduh apapun ya :) pic.twitter.com/V8eQfUNsDk
Expand pic
PS
@PartaiSocmed
20/01/2018 10:58:25 WIB
Selanjutnya ada akun @chalistarano yg ikut2an memakan umpan dan tak sengaja justru mengkonfirmasi adanya keterlibatan oknum BPK yg bermain politik serta adanya media konsultan yg dipakai utk meramaikan kasus ini. Demi menutup jejak pagi ini akun kami diblok. Tapi sudah kami ss. pic.twitter.com/jikkxLy4yX
Expand pic
PS
@PartaiSocmed
20/01/2018 11:04:56 WIB
Akun @chalistarano alias Leidien Chalistarano Samawa adalah orangnya Rusdianto Samawa yg namanya tercantum dalam daftar nama2 kemarin. Mereka dari media konsultan yg khusus untuk menggoreng isu cantrang ini. pic.twitter.com/I8XwUYHOJs
Expand pic
Expand pic
Expand pic
PS
@PartaiSocmed
20/01/2018 11:09:56 WIB
Mungkin karena saking semangatnya menyamber umpan si Chalistarano Samawa ini menggunakan bukti yg justru mengungkap adanya hangky pangky dengan oknum BPK pic.twitter.com/80mU4IX58g
Expand pic
PS
@PartaiSocmed
20/01/2018 11:36:04 WIB
Baru dapat info bahwa @chalistarano ternyata adalah akunnya Rusdianto Samawa juga. Dokumen ini adalah dokumen internal BPK, yg harusnya hanya dimiliki BPK atau KKP. Tapi berhubung belum ada tanda tangan penerima maka pasti dokumen ini dibocorkan oleh oknum BPK pic.twitter.com/iq8svGcVK2
Expand pic
