Add to Favorite
0
Login and hide ads.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 RDP dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri dipimpin oleh Zainudin A. @fraksigolkar #jatim11 dan dibuka pkl 10:47 WIB
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Zainudin A. @fraksigolkar #jatim11 : hari ini akan membahas PKPU dan PerBawaslu verifikasi faktual adalah parpol yg mengikuti pemilu 2014 dan sudah mengikuti pemilu 2014 dan sudah dinyatakan lolos setelah verifikasi administrasi
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Zainudin A. @fraksigolkar #jatim11: hal ini sangat berpengaruh pada UU yg sdh kita sepakati bersama juga uu no.7 th 2017 mau tidak mau hrs ada penyesuaian2, baik aturan maupun kegiatan yg dilakukan oleh KPU. Khususnya menyangkut pelaksanaan PIleg dan Pilpres 2019
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Zainudin A. @fraksigolkar #jatim11: apa saja yg akan dilakukan oleh penyelenggara pemilu utk melaksanakan tugasnya sbgai mana sesuai UU tambahan, agenda pembahasan konstitusi. Agar mendapat pemetaan thdp permasalahan yg sdg dihadapi Mahkamah Konstitusi tsb
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Zainudin A. @fraksigolkar #jatim11: saya mohon menambahkan agenda sebagaimana putusan MK lalu dilanjutkan kepada pembahasan PKPU dan Perbawaslu
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 KPU: yg akan kita bahas 6 PKPU dan pemilihan serentak 2018 dan pemilu 2019 dan putusan mahkamah konstitusi
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 KPU: sebagaimana arahan pimpinan tdi kami akan menyampaikan hal ttg putusan MK dahulu.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Kom2 KPU: Berdasarkan putusan MK 53/PUU-XV/2017 terhadap UU No 7 tahun 2017 tgl 1 Jan 2018 menyatakan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3), UU No 7 th 2017 dinyatakan bertentangan dg UUD 1955 dn tidak memiliki hukum mengikat. Perbedaan perlakuan thdp calon peserta pemilu tdk sesuai
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 KPU: utk melakukan verivikasi faktual. Anggaran utk hal tsb belum dialokasi. Maka pemerintah hrs segera mengalokasikan. Waktu pemilu serentak 2018 dipastikan mengalami pengunduran waktu.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 KPU: pada 2018 sudah mengalokasikan perbaikan namun anggaran yg dianggarkan tdk dialokasikan utk dana verifikasi faktual
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 KPU: mengusulkan kepada DPR dan pemerintah utk merevisi UU mengenai aturan 14 bulan sebelum pemilu segera melakukan verifikasi faktual kepada 12 partai politik
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 KPU: melakukan upaya tindak lanjut yaitu mengusulkan revisi UU No 7 tahun 2017 atau pemerintah mengeluarkan PERPPU
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 kpu : dalam rangka menyelenggarakan pemilu, KPU telah menyampaikan 6 rancangan peraturan KPU untuk dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 KPU: peraturan KPU No 2 th 2018 perubahan ttg jadwal dan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta walikota PKPU No 4 ttg pembentukan dan tata kerja
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 KPU: KPU menerima saran dari DPR dan pemerintah terkait peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum 2019
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 KPU: KPU telah melakukan pengundangan ttg perubahan PKPU ttg tata kerja panitia penyelenggara pemilu
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 KPU: pengundangan ke kementrian hukum dan ham tsb diutamakan krn sebelumnya DPR-RI masih dalam masa reses
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 KPU: Kami menyadari jadwal kom 2 yang cukup padat maka kami mohon izin untuk menyampaikannya dengan Kementerian Hukum dan HAM. Krn tahapannya sudah hrs berjalan pd 9 Januari 2018 apabila pada rapat kali ini ada revisi nnti kami akan menyesuaikan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Mardani @FPKSDPRRI #jabar7: kita harus melakukan penyesuaian karena jika tdk diajukan penyesuaian kita akan menabrak UU Nomor 7 thn 2017 itu ttg penetapan parpol
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Mardani @FPKSDPRRI #jabar7: ada 6 usulan PKPU +1 yakni Ajuan usul utk menindaklanjuti keputusan MK krn ada beberapa hal.Maka dari itu kita akan bahas upaya tindak lanjut 1-7. Wlau pd penjelasan td lobby informal pd pengajuan penyesuaian. Krn kl tdk adanya pengajuan...
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Mardani @FPKSDPRRI #jabar7: ... tersebut akan bertabrakan pada aturan dalam UU no 7 th 2017
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Henry Y. @PDI_Perjuangan #lampung2: Kita pasti akan membenani uang rakyat dalam jumlah berapa puluh milyar dengan tambahan sekian personil dan menabrak undang-undang yang ada terkait batas waktu
Load Remaining (116)
Login and hide ads.