0
Partai Gerindra @Gerindra
1. Gubernur DKI Jakarta @aniesbaswedan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menunda dan membatalkan hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi. pic.twitter.com/nI3oF4xs72
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
2. Karena penerbitan HGB untuk Pulau 2A atau D yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak sesuai prosedur. pic.twitter.com/V601kkZVBc
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
3. Karena urutan yang benar seharusnya ada perda zonasi terkait reklamasi dulu, baru kemudian diatur soal lahannya kita pakai untuk apa. Namun yang telah terjadi sekarang perda belum ada namun sudah keluar HGB. Itu adalah salah.
Partai Gerindra @Gerindra
4. Kita memintan Kementerian yang dipimpin Bapak Sofyan Djalil segera menanggapi dengan serius perihal HGB pulau reklamasi tersebut. pic.twitter.com/7lsBqPjgXk
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
5. Pak @aniesbaswedan meminta semua dokumen yang pernah dikirim Pemprov DKI terkait proses tersebut ditarik kembali.
Partai Gerindra @Gerindra
6. Kita juga berharap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat menanggapi masalah ini dengan adil tanpa tekanan-tekanan dari pihak tertentu seperti isu yang beredar saat ini. pic.twitter.com/ubYXWkd9E6
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
7. Jadi apapun yang dikerjakan baik yang sudah dikeluarkan maupuan yang sedang dalam proses kita minta untuk disetop. pic.twitter.com/hFKfJhIssU
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
8. Pemprov DKI akan menarik kembali semua surat terkait reklamasi yang berdampak pada penerbitan HGB kepada pihak ketiga atas seluruh pulau-pulau reklamasi di Pantai Utara Jakarta.
Partai Gerindra @Gerindra
9. Partai Gerindra mendukung dan mengawal @aniesbaswedan untuk melakukan kajian mendalam dan komperhensif terhadap kebijakan reklamasi. pic.twitter.com/tDKYE17S6k
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
10. Saat ini Pemprov DKI sedang menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura).
Partai Gerindra @Gerindra
11. Jadi sekali lagi kita meminta kepada BPN untuk tidak menerbitkan dan membatalkan HGB yang telah diterbitkan.
Partai Gerindra @Gerindra
12. Disini kami juga ingin menegaskan apapun yang dilakukan @aniesbaswedan dan @sandiuno selama itu hal baik, benar, dan untuk kepentingan rakyat banyak, maka kami akan mendukung dan mengamankannya. pic.twitter.com/7VlU4zwcpz
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
Oke. Akan kita bahas, tolong disimak dan dikoreksi jika ada yang salah perihal proses pencabutan HGB: twitter.com/cak_daus/statu…
Partai Gerindra @Gerindra
Seperti tertuang dalam Bagian Kedua Pasal 106 disebutkan bahwa permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan. twitter.com/cak_daus/statu…
Partai Gerindra @Gerindra
Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan. twitter.com/cak_daus/statu…
Partai Gerindra @Gerindra
Berikut bunyi lengkap pasal yang 106 Permen Agraria nomor 9 tahun 1999: .. twitter.com/cak_daus/statu…
Partai Gerindra @Gerindra
Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacad Hukum Administratif Pasal 106 (1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan. twitter.com/cak_daus/statu…
Partai Gerindra @Gerindra
(2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan. twitter.com/cak_daus/statu…

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.