Disiarkan di TV Nasional, Begini Murka Jokowi Tegur Bawahannya yang Tertangkap Basah Membengkakkan Anggaran

Jokowi ambil contoh anggaran pemulangan TKI yang biayanya hanya seperempat dari anggaran 3 miliar
anggaran politician dipa Jokowi Istana Kepresidenan
3358 View 0 comments
2
Login and hide ads.
MurTayo 🚦 @MurtadhaOne
Di depan para kepala daerah dan menteri2 Presiden Jokowi Marah Besar karena adanya penyalahgunaan anggaran Momen ini terjadi saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, pic.twitter.com/UILuwXQoOB
MurTayo 🚦 @MurtadhaOne
Jokowi: "Model-model seperti ini harus berhenti, kalau tidak, nanti akan saya buka satu per satu...." pic.twitter.com/4FeamNTAeU
zamhuri @hoeryaja
@MurtadhaOne @BurhanMuhtadi Terima kasih Pak @jokowi telah bersikap dan menegur bawahannya yg keliru. Marahnya orang jawa ya seperti ini.
Rieska Pratiwi @pratiwi_rieska
@MurtadhaOne Ngga kebayang betapa lelahnya jadi beliau seperti bekerja sendirian, selamat menjalankan puasa sunah pak @jokowi sehat selalu πŸ™πŸ™πŸ™
Vinka Karo @VinkaKaro
@hoeryaja @MurtadhaOne @BurhanMuhtadi @jokowi Untung Pak @jokowi bkn org Batak ya, Mas. πŸ˜… Ngga marah aza suaranya udah keras, apalg kalo marah... Bisa hijrah ke planet lain yg kena tegur.
Richard Hutahaean @richhutahaean
@MurtadhaOne Masalahnya adalah : sudah berapa daerah yg menggunakan e-budgeting dengan sistem terbuka seperti Jakarta? Lagian, ini kritik buat Pak @jokowi , mengapa daerah daerah tidak dipaksa pakai E-budgeting sih? Gaung nya juga nyaris ga terdengar deh.
Richard Hutahaean @richhutahaean
@soeramiharja @MurtadhaOne @jokowi Tidak begitu paham Pak. Saya serius nanya dan ingin tahu. Intinya : mengapa Presiden tidak memaksa saja daerah untuk menggunakan e-budgeting agar masyarakat dapat dengan mudah ikut mengontrol.
#2019GaAntiPresiden @soeramiharja
@richhutahaean @MurtadhaOne @jokowi presiden memang gabisa memaksa kang, karena setiap daerah otonom menentukan kebijakannya sendiri
Richard Hutahaean @richhutahaean
@soeramiharja @MurtadhaOne @jokowi Repot banget kalau begitu ya Pak. Lalu fungsi kontrol Pusat terhadap daerah dimana Pak? Masa semua anggaran yang tidak masuk akal disetujui sih.
Angga Rinaldi @anggarinaldi
@richhutahaean @soeramiharja @MurtadhaOne @jokowi Fungsi kontrolnya ada di Kemendagri, setelah APBD disahkan DPRD baru masuk ke sana, kayak APBD DKI yg sedang direview pak Sumarsono Ditjen Otda
Richard Hutahaean @richhutahaean
@anggarinaldi @soeramiharja @MurtadhaOne @jokowi Bila demikian hal nya, sayang sekali bila masyarakat banyak tidak dapat mengakses Anggaran Pemda yang di ajukan ke Kemendagri. Seharusnya, menurut saya, semakin banyak orang terlibat dalam proses Anggaran semakin baik. Tampak nya diperlukan terobosan agar Pemda pakai E-budget
Adhel Rusd @Dheldhel
@MurtadhaOne Nih pak @aniesbaswedan @sandiuno, udah diingetin lagi (dan lagi dan lagi). Ayo, kerja kerja kerja!
Jeng Rini🌷 @Widyarenee
@MurtadhaOne Pingin tauu tampangnya Gabener Jkt di situ kayak apa ? Kezel ? Woles ? EGP ? Budeg ? Atau apa ..?
Angga Rinaldi @anggarinaldi
@richhutahaean @soeramiharja @MurtadhaOne @jokowi Hal itu tergantung kepala daerahnya Pak, tp setau saya Presiden sedang menyiapkan Perpres yg mendorong agar anggaran dibuat secara elektronik shg lebih transparan
Adhel Rusd @Dheldhel
@VinkaKaro @Skbmboy1 @MurtadhaOne @aniesbaswedan @sandiuno Setidaknya yg bs kita lakukan adalah mengingatkan belio2 kl ada kejanggalan
Vinka Karo @VinkaKaro
@Dheldhel @Skbmboy1 @MurtadhaOne @aniesbaswedan @sandiuno Dan sptnya sih udah berulangkali dikasi tau, dinasehatin, diingetin... makanya sampe ada yg blg β€œga bakal”. πŸ˜ŠπŸ™
Adhel Rusd @Dheldhel
@VinkaKaro @Skbmboy1 @MurtadhaOne @aniesbaswedan @sandiuno Nah, tugas kita untuk jangan pernah lelah untuk ngasih tau, nasehatin, ngingetin walaupun berulang-ulang kali. Justru kita yg bs menjadi juru pantaunya.
Login and hide ads.