0
#TakeOver# @GheMaX
Membahas soal merger 3 BUMN oleh pemerintah bisa menyebabkan Jokowi untuk dilengserkan karena sudah melanggar UU No.17 tahun 2007 tentang Keuangan Negara.
#TakeOver# @GheMaX
Jokowi harus menghentikan langkah yang dilakukan mentri Rinso ini karena dengan tiba-tiba akan mengadakan RUPS untuk melebur tiga BUMN tambang menjadi Holding.
#TakeOver# @GheMaX
Yaitu PT Aneka Tambang Tbk , PT Bukit Asam Tbk dan PT Timah Tbk. Padahal ketiga BUMN ini telah menjadi perusahan publik (Tbk) yang sangat sehat.
#TakeOver# @GheMaX
Yang menjadi pertanyaan kenapa 3 perusahaan kemudian di merger menjadi anak usaha PT Inalum yang semula adalah PMA Jepang, kemudian tahun 2013 telah menjadi milik pemerintah.
#TakeOver# @GheMaX
Dan anehnya 3 perusahaan tersebut harus menyerahkan 65% sahamnya untuk penyertaan modal.
#TakeOver# @GheMaX
Sedangkan info yang didapat PT Inalum ini dimiliki oleh Pemda Sumut dan sebagian sahamnnya dimiliki oleh orang dekat Jokowi.
#TakeOver# @GheMaX
ternyata ORANG DEKAT JOKOWI TERSEBUT ADALAH BROKER ASET-ASET INDONESIA KE PIHAK ASING YAITU LUHUT PANJAITAN.
#TakeOver# @GheMaX
Menurut penulusuran bloomberg PT. Toba Sejahtera milik Luhut Panjaitan Toba sempat berambisi merebut 10% saham PT Inalum yang telah diserahkan perusahaan Jepang ke Pemerintah Indonesia. gatra.com/fokus-berita/4…
#TakeOver# @GheMaX
Luhut memang sukses melobi 10 kabupaten di Sumatera Utara untuk bekerja sama. Kala itu, Toba ingin mengakuisisi 58,88% saham Inalum dan telah mengantongi dana senilai US$ 600 juta.
#TakeOver# @GheMaX
Dana didapat melalui pinjaman dari lembaga keuangan, yakni BNP Paribas dan Morgan Stanley.
#TakeOver# @GheMaX
Hampir semua unit usaha yang ada di bawah Toba Coal and Mining berlokasi di Kalimantan Timur dan menggarap bidang pertambangan.
#TakeOver# @GheMaX
Jelas keputusan untuk mengholding 3 BUMN ini semata-mata adalah akal bulus pemerintahan untuk mencari rente
#TakeOver# @GheMaX
Motif dari holding BUMN adalah agar Kementerian BUMN dan kroco-kroconya leluasa menentukan tindakan terhadap korporasi negara tanpa seizin DPR. PP 72/2016 adalah pintu masuk menghilangkan peran check and balances DPR terhadap korporasi negara.
#TakeOver# @GheMaX
Tujuannya yaitu agar mendapatkan kredit lunak dari china dan ini akan menyandera aset negara.
#TakeOver# @GheMaX
Pengkhianatan rezim jokowi ini yang terus menerus menjual dan menggadai aset negara adalah sesuatu yang tidak bisa terus didiamkan.
#TakeOver# @GheMaX
Apakah kita masih akan diam dan membiarkan aset negara diobral satu persatu oleh rezim cepot dan negara ini jatuh kedalam kemiskinan tanpa punya aset apapun lagi?

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.