0
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Pagi2 menuju kantor, sambil menulis sebuah renungan tentang DUA WAJAH KPK DALAM PENANGANAN PERKARA. Dan Mumpung lagi ramai, mari lihat bagaimana perbedaan penanganan kasus RJ Lino (Dirut BUMN) dan kasus Setya Novanto (Setya DPR). #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Bareskrim Polri melakukan penyidikan atas pengadaan 10 unit mobile crane tahun 2014 oleh RJ Lino sebagai dirut PT Pelindo II. Lalu Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Budi Waseso melakukan penggeledahan ke PT Pelindo II pada 28 Agustus 2015 #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Saat digledah RJ Lino mengontak seorang menteri dan berkata: Mereka (polisi) cari file, ya itu tugas. Mereka saya hormatilah. Tapi yang saya tidak bisa itu begini-ini. Harusnya dipanggil dulu, ditanya dulu dicek dulu ada apa, dll.( masih ingat kan?) #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Terlihat RJ Lino menginginkan agar tidak ada kegaduhan, ini rasional karena pasar tidak suka gaduh, RJ Lino pimpinan sebuah korporasi. Dia bukan pegawai negeri meski dia kerja di perusahaan negara. #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Berdasarkan audit internal yang dilakukan Pelindo II serta hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik Bareskrim, Budi Waseso menemukan bahwa sementara ditaksir kerugian negara mencapai Rp 45 miliar. #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
24 Februari 2016 Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes (Pol) Agung Setya menyebutkan Total kerugian negara atas pengadaan 10 unit mobile crane sebesar Rp 37.970.277.778, Terlihat angka tersebut begitu presisi sampai satuan terkecil. #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Atas penggeledahan tersebut, Budi waseso dikontak oleh Seirang pembesar di negeri ini dari Seoul menanyakan perkara tersebut dan menyampaikan bahwa kebijakan korporasi tak boleh dipidana. #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Terkait permintaan Pejabat tsb, Budi mengaku tidak bisa melakukannya. Dia beralasan jika keinginan Itu dipenuhi maka pidana berbentuk kebijakan tidak bisa diusut. "Tidak bisa dong, jika pidananya tak diusut berarti tidak boleh lagi pelanggaran pidana diusut. #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Sampai hari ini, penyelidikan mabes polri tak kunjung naik status menjadi penyidikan. Kita tahu Buwas Tiba2 dipindahkan ke BNN dan entah oleh siapa kasus itu Gak jalan. Lalu KPK jadi harapan. #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Di sisi yang lain, Jika polisi melakukan penyelidikan atas pembelian 10 Unit Mobil crane oleh PT Pelindo II pada tahun 2014. Maka KPK melakukan penyelidikan pengadaan 3 unit quay container crane (QCC) tahun 2010 yang juga dilakukan oleh RJ Lino di PT Pelindo II.
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Setelah memanggil ahli dari ITB dan BPKP dalam penyeledikan, KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka pada tanggal 18 Desember 2015 karena melakukan penunjukan langsung. #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
RJ Lino disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Hingga hari ini, 2 tahun kurang satu bulan dari penetapan RJ Lino sebagai tersangka, namun Lino tak kunjung ditahan, Lino masih bebas berjalan tidak hanya di dalam negeri namun juga ke luar negeri karena tidak dicekal. #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Febri Juru Bicara KPK mengatakan di banyak perkara yang menggunakan Pasal 2 dan 3 memang butuh waktu untuk membuktikan atau menghitung lebih lanjut indikasi kerugian keuangan negara. (SN juga kena pasal ini). #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Belum tuntasnya menghitung kerugian negara inilah yang membuat KPK belum juga menahan RJ Lino, dan penggunaan pasal 2 dan 3 UU Tipikor membutuhkan waktu yg lama untuk melakukan perhitungan kerugian negara. #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menyimpulkan adanya indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II minimal sebesar US$ 306 juta ekuivalen Rp 4,08 triliun (kurs Rp 13.337/US$). #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Simpulan tersebut merupakan hasil pemeriksaan investigatif atas perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan Pelindo II berupa kerja sama usaha dengan PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT). #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Selanjutnya Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka telah menyerahkan hasil temuan itu kepada KPK 7 Juli 2017. Sampai hari ini, sekali lagi kasus ini masih mengambang. RJ lino masih bebas berkeliaran tanpa penjelasan. #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Di sisi yang lain lagi, ada Setya Novanto seorang ketua DPR RI. 31 Oktober 2017 KPK menetapkan Novanto sbg tersangka kasus EKTP utk yg kedua kalinya. Novanto disangka melakukan pelanggaran terhadap pasal yang sama yang disangkakan pada RJ Lino. #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Kita tidak sedang membela SN dan mengecam RJL. Saya tidak punya urusan bisnis apapun dengan keduanya. Kita sedang melakukan pertanyaan yang menjadi Hak warga negara dalam demokrasi. Tentang penggunaan uang dan kewenangan. #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
SN disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1. Sebelumnya KPK pernah menetapkannya sbg tersangka juga disangkakan melakukan pelanggaran pasal yang sama yaitu Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor. #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Dan Novanto memenangkan prapradilan dengan konsekwensi KPK tidak boleh lagi mengusut kasus yang sama. Atas keputusan itu harusnya KPK segera mengeluarkan SP3 tetapi karena tidak punya kewenangan, harusnya dilimpahkan ke Kejaksaan seperti kasus BG. #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Namun, apesnya Novanto, RJ Lino setelah dua tahun menjadi tersangka tidak juga ditahan krn butuh waktu lama utk menghitung kerugian negara. Namun Novanto langsung ditahan hanya berselang 15 hari setelah bebas dan baru panggilan pertama sbg tersangka. #DuaWajahKPK
#ArahBaru2019 @Fahrihamzah
Dalam kasus E KTP, dua lembaga resmi auditor negara secara kelembagaan mengatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus EKTP. Dua lembaga resmi ini dikalahkan oleh ocehan Nazaruddin yang punya motif kerjasama dengan KPK. #DuaWajahKPK
Load Remaining (16)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.