0

Anies Baswedan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dibiayai oleh pihak swasta. Padahal tim ini berkerja untuk pemerintah DKI karena itu sudah seharus mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Anies, sekarang TGUPP telah dibiayai oleh pemerintah. Kebijakan ini dipilih agar tim tidak akan bergantung kepada swasta sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan. "Anda cek saja di berita-berita. Dulu (staf gubernur) dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik anda bandingkan, dan lihat dulu dibiayai dengan siapa sekarang dengan siapa," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa, 21 November 2017.

Anies mengatakan, pembiayaan tim gubernur yang menggunakan dana APBD akan lebih jelas pertanggungjawabannya dan lebih transparan. Anggota tim juga akan bekerja 100 persen untuk pemerintah DKI. Sedangkan staf gubernur yang dibiayai oleh swasta justru tidak lazim. "Kan lucu, secara kepegawaian dibiayai swasta, tapi keberadaan di kantor gubernur,” kata Anies. “Terus yang bersangkutan bekerja untuk gubernur atau perusahaan swasta?"

URL Tempo 5251 Anies Baswedan Sebut Tim Gubernur Era Ahok Dibiayai Swasta Jika tim gubernur untuk percepatan pembangunan dibiayai swasta, kata Anies Baswedan, justru menimbulkan konflik kepentingan.

Rian Ernest

JAKARTA, KOMPAS.com — Rian Ernest, salah seorang staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kala menjabat Gubernur DKI Jakarta, menyebut Anies Baswedan mispersepsi jika mengatakan dirinya dan staf lainnya digaji perusahaan swasta.

"Pak Anies ini mispersepsi kalau menyebutkan kami, staf gubernur terdahulu, dibayar atau digaji perusahaan swasta. Enggak ada itu," kata Rian yang merupakan staf Ahok di bidang hukum saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/11/2017).

Rian menyayangkan ucapan tersebut karena semestinya hal itu tidak keluar dari mulut seorang gubernur yang ketika kampanye mengedepankan dialog.

"Saya menyayangkan sikap Pak Anies yang langsung menuduh seperti itu, padahal ketika kampanye dia mengedepankan dialog, tetapi ini enggak ada dialog, enggak ada konfirmasi apa-apa, tiba-tiba bilang begitu," ujarnya.

"Kami (staf) ini digaji setiap bulan langsung ditransfer ke Bank DKI dari uang APBD yang masuk dalam biaya penunjang operasional gubernur yang jumlahnya gede itu. Saya sendiri waktu itu digaji Rp 20 juta per bulan," ujarnya.

Menurut Rian, ketika pertama kali resmi menjadi staf Ahok, dirinya langsung diminta membuat rekening Bank DKI agar segala macam proses transfer bisa lebih mudah karena langsung dari biaya penunjang operasional gubernur yang ada di dalam APBD.

URL KOMPAS.com 24937 Rian Ernest, Mantan Staf Ahok: Kami Digaji dari Uang Operasional Gubernur - Kompas.com 'Kami ini digaji tiap bulan langsung ditransfer ke Bank DKI dari uang APBD yang masuk dalam biaya penunjang operasional gubernur...'

Team Anies VS Stafsus Ahok

Reiza Patters @Reiza_Patters
Lucu haters Anies ini. Yg tercatat di APBD kok dibilang bancakan. Itu bisa diaudit keles. Lah yg gak tercatat di APBD malah disembah-sembah. Trus yg statusnya gak jelas kayak Sunny di balaikota sbg apa, malah dibela. Yg bancakan yg mana jadinya, coba? Raja biawak dipercaya. :-)))
Reiza Patters @Reiza_Patters
Ntar aja liat stlh diumumin, bukan cuma 1 tim yg aka dibuat, tapi bbrp dgn 1 nomenklatur anggaran itu. Selaaww.. :-)))
Reiza Patters @Reiza_Patters
Mrk manfaatkan ingatan publik yg pendek, saat dianggap terlibat dgn kasus korupsi reklamasi, yg jd bosnya aja bingung-bingung tentukan posisi Sunny di balaikota sbg apa. Sebentar blg anak magang, sebentar blg staf khusus. Terakhir blg gak ada hubungannya.
Reiza Patters @Reiza_Patters
Posisi gak jelas sbg apa, tapi punya meja dan kuasa perintah-perintah ke SKPD. Giliran terlibat dlm kasus korupsi reklamasi, sampe bosnya aja gak bisa kasih penjelasan dia posisinya apa. Hahaha.
Reiza Patters @Reiza_Patters
Jadi panglima kecebong segede biawak, mending ngaca kalo mau banding-bandingin soal bancakan atau bukan. Ukurannya jelas, tercatat dan auditable atau kagak. Jgn asal ngoceh. :-)))
Ismail Al Anshori @thedufresne
@Nedika @Reiza_Patters Om @Reiza_Patters_ mungkin ada baiknya baca PP 109 tahun 2000 utk memahami ttg dana operasional gubernur: keberadaan dana tsb, cara membelanjakan, & pertanggungjawabannya. 🙂
sumantri suwarno @mantriss
Saya sendiri lebih senang pejabat diberi anggaran yang cukup. Yang penting memberi nilai tambah dan tidak korupsi. Tim Gubernur 100 M tidak masalah, asal ada penghematan atau create value 1T misalnya.
abdul @ngabdul
Masalahnya itu: ongkosnya kelihatan nilai tambahnya tidak. Malah muncul pertanyaan baru: apa Gubernur segitu tak percayanya sama kemampuan pejabat struktural sampai perlu punya staf banyak? twitter.com/mantriss/statu…
Tokugawa Ieyasu @dayatia
Dulu Ahok juga timnya banyak om hehehe. Bahkan Sunny malah gak jelas posisinya twitter.com/ngabdul/status…
Ismail Al Anshori @thedufresne
@ngabdul @dayatia Tim ahok banyak, posisinya spt PRT. Digaji pake dana operasional gubernur. Tdk mengganggu alokasi belanja daerah.
Tokugawa Ieyasu @dayatia
Coba dibaca pengakuan ini om @ngabdul Mas Ismail dibayar gak pakai APBD, tp diatas pakai APBD ada 15 orang bergaji 27 juta. Nah kok beda? twitter.com/thedufresne/st…
abdul @ngabdul
@dayatia Pak Dokter yang harus baca dengan benar hahaha @thedufresne
Ismail Al Anshori @thedufresne
@ngabdul @dayatia Saya ga masuk TGUPP. Jd sy digaji pake dana operasional gub.
abdul @ngabdul
@dayatia @thedufresne Wong yang diomingin TGUPP kok, yang skr jauh lebih besar. Bukan staf macam Mas Anshori yg dibayar pakai dana operasional gubernur
Tokugawa Ieyasu @dayatia
@ngabdul @thedufresne Krena dulu staf yg sekarang masuk TGUPP dibayar pakai uang operasional. Jumlah orang bisa saja sama. Gitu lho om. Kompas kan spin disini
Load Remaining (60)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.