Add to Favorite
0
Login and hide ads.
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 09:38:59 WIB
Pandangan Umum Fraksi Demokrat – PAN terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2018 demokratdki.or.id/2017/11/16/par… pic.twitter.com/S9AHR7oPYD
 Expand pic
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 12:38:35 WIB
Hari Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dilanjutkan untuk mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi menanggapi pidato Gubernur @aniesbaswedan kemarin terkait Visi Misi dan RAPBD 2018.
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 12:40:31 WIB
@aniesbaswedan Berikut #PandanganUmum Fraksi @PDemokrat DPRD DKI Jakarta, menanggapi Pidato Gubernur @aniesbaswedan kemarin sebagai sikap resmi DPD PD DKI Jakarta.
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 12:45:35 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat Visi misi dan program kerja yg mengedepankan filosofi pembangunan inklusif, sangat sejalan dgn platform perjuangan partai kami. Untuk itu, kami mendesak agar benar-benar direalisasikan dan tdk hanya menjadi retorika dan wacana politik di atas kerta saja!
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 12:48:56 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat APBD DKI Jakarta t/a 2018 diproyeksikan meningkat 7,17 persen dari APBD-P 2017. Peningkatan tsb disebabkan adanya proyeksi peningkatan PAD Rp2,87 triliun dan Dana Perimbangan Rp2,63 triliun.
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 12:49:39 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat Sumber Peningkatan PAD berasal dari Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp2,76 triliun; Retribusi sebesar Rp9,74 miliar; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp67,03 miliar; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp34,35 miliar.
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 12:51:07 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat Peningkatan target penerimaan pajak dlm APBD 2018 tsb disertai dgn kenaikan bbrp tarif pajak daerah, di antaranya pajak parkir dari 20% mnjd 30%; BBNKB dari 10% mnjd 15%; Pajak Penerangan Jalan dari 2,6% mnjd 6%; dan peningkatan PBB secara signifikan utk zona komersial.
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 12:52:51 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat Fraksi @PDemokrat DPRD DKI Jakarta, meminta Pemprov DKI agar peningkatan target pajak tsb tdk disertai dgn peningkatan tarif pajak krn mnjd potensi menambah beban rakyat yg saat ini mengalami kesulitan ekonomi yg terindikasi pada menurunnya daya beli.
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 12:54:40 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat Kami mendesak agar kenaikan target tsb dilakukan dgn optimalisasi dan mengurangi kebocoran pajak. Utk mengurangi kebocoran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Tax Compliance), penerapan Online System Pemungutan Pajak hrs segera diterapkan dgn maksimal. Jgn main-main!
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 12:56:02 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat Terkait pembahasan RAPBD 2018 secara umum, kami mendesak agar penambahan kegiatan yg diusulkan dlm pembahasan anggaran di tingkat komisi, dpt dievaluasi kembali, mengingat usulan tsb diiringi dgn peningkatan target pajak daerah yg membebani rakyat Jakarta.
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 12:58:28 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat Rencana peningkatan biaya Operasional RT/RW yg diusulkan Rp2jt utk RT dan 2,5jt utk RW, kami menyambut baik usulan tsb dan meminta segera disiapkan perubahan regulasi terkait ini dan bisa diatur melalui PERDA.
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 13:00:25 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat Pemprov @DKIJakarta perlu mengalokasikan anggaran utk menyediakan pengacara2 profesional dan handal guna menghadapi persoalan2 hukum di lingkungan Provinsi DKI dan maksimalisasi pendampingan hukum bagi PNS DKI yg menghadapi permasalahan hukum, khususnya akibat kebijakan!
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 13:01:36 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat @DKIJakarta Penyediaan ruang, sarana dan prasarana laktasi di kantor2 pemerintah dan fasilitas publik lainnya hrs menjadi program prioritas Pemprov DKI. Ini sgt penting bagi produktivitas pegawai dan menurunkan tingkat kematian anak melalui pemberian ASI Ekslusif.
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 13:03:26 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat @DKIJakarta Terkait dengan Penetapan UMP 2018, kami meminta agar Pemprov DKI segera mengimplementasikan substitusi dari kesepakatan UMP dgn pihak buruh/pekerja dlm bentuk ketentuan hukum yg konkret. Buktikan keberpihakan Pemprov @DKIJakarta pd peningkatan kesejahteraan buruh/pekerja!
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 13:05:19 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat @DKIJakarta Terkait Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) untuk BUMD, kami meminta audit trhdp seluruh BUMD/Perusahaan Daerah yg pernah menerima PMPD utk memastikan tujuan penyertaan modal telah sesuai dgn rencana yg tertuang dlm business plan pada saat pengajuannya!
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 13:07:21 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat @DKIJakarta Rencana Pengembalian PMP PT Jakarta Propertindo tahun 2015 sebesar Rp650 M utk menutupi penambahan usulan kegiatan, hrs direalisasikan. Hal ini hrs menjadi perhatian yg seksama dari Pemprov @DKIJakarta DKI krn blm adanya regulasi ttng pengembalian dana Penyertaan Modal.
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 13:08:32 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat @DKIJakarta BUMD milik Pemprov @DKIJakarta agar diberikan peran utk mendorong pembangunan, antara lain berperan sbg land bank utk penyediaan lahan guna implementasi program rumah DP 0 Rupiah!
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 13:09:39 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat @DKIJakarta Perlu dipercepat pembangunan pelabuhan penumpang dan pariwisata di 2018 ini guna melayani warga DKI dan Wisatawan di Kepulauan Seribu. Hal ini diperlukan krn yg ada sdh tdk manusiawi lagi utk penumpang biasa, apalagi sbg destinasi wisata!
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 13:11:15 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat @DKIJakarta Dlm tata kelola Keuangan Daerah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, msh ada pelanggaran peraturan yg terjadi, seperti: Pemanfaatan denda pelampauan KLB yg dilakukan tanpa terlebih dahulu dicatat dlm pendapatan denda ke dalam Rencana Pendapatan APBD! Ini bahaya!
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 13:11:49 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat @DKIJakarta Fraksi @PDemokrat DPRD DKI Jakarta meminta agar kebijakan sepihak tanpa dasar hukum yang kuat ini tidak terulang lagi pada tahun-tahun mendatang, karena melanggar undang-undang tentang Pengelolaan Keuangan Negara!
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 13:13:06 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat @DKIJakarta Beberapa bulan yang lalu, kita dikejutkan dgn rencana pengusiran warga penghuni rusun yg menunggak pembayaran. Kebijakan tsb, menurut pandangan kami merupakan suatu kebijakan yg sangat tdk manusiawi dan bertentangan dengan akal sehat kita semua!
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 13:14:56 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat @DKIJakarta Data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dlm rapat kerja dgn DPRD DKI, diketahui dari 23 lokasi di 4 wilayah kota terdapat 15.375 unit rusun, dgn yang terhuni 14.159 unit. Dari jumlah tsb, 11.686 unit menunggak pembayaran atau 82,53 % dari seluruh unit.
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 13:17:49 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat @DKIJakarta Menurut DPRKP, ada 4 faktor yg sebabkan tunggakan: 1. Rata2 penghasilan perbulan di bawah UMP; 2. Tipisnya selisih penghasilan dan pengeluaran; 3. Tingkat pendidikan sebagian besar hanya SMP dan SMA, akibatnya sulit dapatkan pekerjaan; 4. Kurangnya disiplin dalam menabung.
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 13:19:45 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat @DKIJakarta Secara prinsip, Pemprov @DKIJakarta akui bhw ketidakmampuan ekonomi warga merupakan faktor utama yg sebabkan mrk tdk mampu membayar tunggakan. Dan ini mendasar, krn juga tidak disediakannya program2 penguatan, bahkan kemauan utk penghapusan tunggakan!
Fraksi Demokrat DPRD DKI @FDemokratDKI 16/11/2017 13:20:47 WIB
@aniesbaswedan @PDemokrat @DKIJakarta Oleh karena itu, Pemprov DKI tidak boleh menutup mata bahwa tindakan pengusiran akan mengakibatkan para penghuni rusun kehilangan tempat tinggal, memaksa mrk utk mendirikan permukiman liar di bantaran kali, kolong jembatan, pinggiran rel dan sebagainya.
Load Remaining (32)

Bookmarked tags

No tags
Login and hide ads.