1
penyayang kucing 🐈😻 @Davina_anggeny
perekam jalan rusak ini Menyalahkan pak @jokowi tentang jalan yg rusak, tapi tak menyalahkan gub jabar @aheryawan dan bupati Dll, pic.twitter.com/P6e17b0niR
penyayang kucing 🐈😻 @Davina_anggeny
@jokowi @aheryawan cc @aheryawan lokasi Dusun:bojong sari Desa:sukatani Kec:compreng Kab:subang - JAWA BARAT sumber: m.facebook.com/story.php?stor… pic.twitter.com/yVEwqrUHUm
Expand pic
Expand pic
Kujang🇮🇩Rompang @saputra_M76
@lawan_teroris @jokowi @aheryawan Jawa barat gittu loh... Siapa duku gubernurnya dari partai mana ???
AIB ONta @FPurwatmo
@lawan_teroris @jokowi @aheryawan Soalnya percuma tereak tereak Ama oncom di daerah nya

FYI, soal kewenangan/tanggungjawab level pemerintahan dalam pembangunan jalan

URL mansarPost 245 Mengenal Perbedaan Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Daerah Mengenal Perbedaan Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Daerah Know the Differences between National Road, Provincial and Regional Roads… MansarPost – Sobat pembaca setia mansarpost…

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan, pembagian kewenangan jalan dibagi menjadi beberapa bagian yakni :

1. Jalan Nasional, gampangnya gini, jalan nasional itu adalah jalan yang menghubungkan provinsi (antar provinsi) pada suatu wilayah berada dibawah kewenangan Negara dalam hal ini kementerian PU dimana kalo di daerah dipegang oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) di bawah tanggung jawab Pemerintah Pusat.

2. Jalan Provinsi, jalan yang menghubungkan antar kabupaten/kota dalam sebuah provinsi, misal jalur Subang-Sumedang, di bawah Pemprov.

3. Jalan Kabupaten/Kota, jalan yang menghubungkan antar kelurahan/desa, di bawah kewenangan kabupaten/kota.

4. Jalan Desa, sebetulnya ini tambahan ya, jadi sekarang ini setiap desa punya anggaran sendiri, dan mereka bisa mengelola sendiri dana tersebut, salah satunya untuk pembuatan jalan desa

Meow Pejantan @meow_leader
@lawan_teroris @jokowi @aheryawan ditilep sama lurah, camat , bupati dan gubernur loe kali...! 😌
arif b santoso @arifbsantoso
@lawan_teroris @jokowi @aheryawan Maaf, @aheryawan lagi berdoa supaya tuhannya mau turun memperbaiki jalan.
Yus @221166Yusuf
@lawan_teroris @JajangRidwan19 @jokowi @aheryawan Bloon itu mas. Jln provinsi tgjwb gubernur. Jln kabupaten tg jwb bupati. Kynya itu jln desa. Itu bs diatasi ADD (alokasi dana desa)

Kewenangan desa atau pemerintah daerah?

URL Bisnis.com Aturan Tentang Jalan Desa Tumpang Tindih | Harianjogja - Bisnis.com Aparat pemerintah di tingkat desa dibuat bingung dengan adanya Peraturan Menteri Desa (Permendes) No.5/2015 dengan Undang Undang No.38/2004 yang tumpang tindih. Dua regulasi itu memiliki perbedaan terkait kewenangan pembangunan jalan desa.

Masih ada tumpang tindih Peraturan Menteri Desa (Permendes) No.5/2015 dengan Undang Undang No.38/2004. Dua regulasi itu memiliki perbedaan terkait kewenangan pembangunan jalan desa.

Dalam UU yang mengatur tentang jalan itu disebutkan pembangunan jalan desa merupakan kewenangan pemerintah daerah. Lain lagi dengan Permendes No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Jalan Desa, yang dikeluarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, jalan desa menjadi kewenangan desa (dengan adanya dana desa).

_Ichaa_ @Arti_Okt2017_
@budhiariesandi @lawan_teroris @jokowi @aheryawan Kedah pa @aheryawan kan?? Jalan provinsi mah tg jawab gubernur sanes kitu kang... Jiga bypass sae keneh teu pugah puguh d cor... 😁
Windy Ayuni @WindyAyuni5
@lawan_teroris @badonci @jokowi @aheryawan Bukan menyalahkan Pak Jokowi, tp ingin mengadukan nasib jalanan di desanya krn sdh bertahun2 tdk ada perbaikan pdhal ada dana desa.

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.