Kenapa Demokrat Lebih Pilih Jalan Melingkar untuk Masalah Krusial? by @panca66

Demokrat setuju Perppu Ormas dengan syarat pemerintah mau merevisi
UU demokrat revisi ormas Party perppu
0
Cipta Panca Laksana @panca66
Partai Demokrat dan Ketum @SBYudhoyono meminta pembubaran ormas harus melalui proses hukum yang akuntabel dan adil. Revisi harus dilakukan pic.twitter.com/5lAqZvDzcP
 Expand pic
Cipta Panca Laksana @panca66
Ikhtiar nyata dilakukan dengan serius. Pagi ini Sekjen @hincapandjaitan menyerahkan naskah akademik revisi UU Ormas ke Depdagri pic.twitter.com/BGRXr8NPWb
 Expand pic
 Expand pic
Cipta Panca Laksana @panca66
Selain menyerahkan naskah akademik revisi ke Kemendagri, hari ini juga @PDemokrat akan menyerahkan ke Depkumham dan DPR RI pic.twitter.com/cWyy0pycQb
 Expand pic
Cipta Panca Laksana @panca66
@PDemokrat Kesepakatan menyetujui Perppu Ormas dengan syarat pemerintah mau revisi ditindak lanjuti dengan aksi nyata.
Cipta Panca Laksana @panca66
@PDemokrat Ketum @SBYudhoyono tak diragukan lagi komitmennya untuk penegakan hukum yang adil dan menjaga kebebasan berserikat dan berpendapat
Cipta Panca Laksana @panca66
@PDemokrat @SBYudhoyono Walau cara yang ditempuh mungkin tak memuaskan sebagian pihak yang tahunya hanya dengan menolak menunjukan keberpihakan
Cipta Panca Laksana @panca66
@PDemokrat @SBYudhoyono Ketika kekuatan kalah besar, dalam politik ada cara lain. Soal kekhawatiran Perppu Ormas berbahaya, SBY lebih khawatir dr kebanyakan orang
Cipta Panca Laksana @panca66
@PDemokrat @SBYudhoyono SBY sangat detil menelisik satu per satu pasal2 dalam Perppu Ormas. Saya tahu krn saya diajak dalam membahas ini dengan teman2 Komisi 2 FPD
Cipta Panca Laksana @panca66
@PDemokrat @SBYudhoyono Ada jg kawan2 yg diajak diskusi usulkan dgn keras untuk langsung MENOLAK. Tapi SBY perspektifnya lebih luas. Melihat yg tak terlihat awam
Cipta Panca Laksana @panca66
@PDemokrat @SBYudhoyono SBY membuka ruang dialog dengan pemerintah untuk bersedia melakukan revisi. Tak mau semua menghantam tembok tebal. Memilih jalan melingkar
Cipta Panca Laksana @panca66
@PDemokrat @SBYudhoyono Kalau Perppu tak direvisi, ada sejumlah pasal2 krusial yang mematikan kebebasan berserikat dan berpendapat. Penegakan hukum yg tak adil
Cipta Panca Laksana @panca66
@PDemokrat @SBYudhoyono Pemerintah ingin menjadi penafsir tunggal siapa yang melanggar Pancasila lewat Mendagri dan Menkumham. Jabatan politis. Berbahaya
Cipta Panca Laksana @panca66
@PDemokrat @SBYudhoyono Belum lagi kalau kata kawan @jansen_jsp pemerintah seperti ingin menjadikan pembubaran ormas seperti tipiring tilang, yanpa pengadilan
Cipta Panca Laksana @panca66
@PDemokrat @SBYudhoyono @jansen_jsp Aturan pembubaran dibikin spt tipiring tilang tanpa proses pengadilan tp sanksi buat anggota ormas yg dibubarkan maksimal, seumur hidup
Cipta Panca Laksana @panca66
@PDemokrat @SBYudhoyono @jansen_jsp Bahayanya lagi, sanksi hukuman seumur hidup bukan hanya buat "sopir" atau pimpinan ormas, tapi dikenakan ke semua "penumpang" atau anggota
Cipta Panca Laksana @panca66
@PDemokrat @SBYudhoyono @jansen_jsp Bayangkan kl ada ormas yg anggotanya jutaan atau ratusan ribu, kalau dibubarkan dan dianggap melawan Pancasila, semua dipenjara seumur hidup
Cipta Panca Laksana @panca66
@PDemokrat @SBYudhoyono @jansen_jsp Ini tentu tidak adil. Ini harus direvisi. Tentu dengan sejumlah pasal lain yang dianggap @PDemokrat tidak sesuai dengan due process of law
Cipta Panca Laksana @panca66
@Faisal_Er26 @PDemokrat @SBYudhoyono Baca twitnya baik2. Itu dalam konteks diskusi kami, ada yg ingin langsung menolak. Awam seperti kami kader Demokrat yg ingin langsung nolak
Login and hide ads.