"Melihat Alasan Dibalik Demokrat 'Menolak Dengan Catatan' Perppu/UU Ormas" by @Eliya_MKom

Chirpified By @M4ngU5il
publicpolicy perppu ormas
0
Eliya @eliya_mkom
Yuk bahas soal perppu ormas. Pertama tama saya tegaskan bahwa saya bukan kader @PDemokrat utk menjaga subjektifitas pendapat yg disampaikan
Eliya @eliya_mkom
Soal isi perppu ormas kita sudah paham semua, banyak isinya yang tak adil, dan berpotensi menimbulkan kesewenangan dalam bubarkan ormas.
Eliya @eliya_mkom
Bubarkan ormas harus lewat pengadilan, walau sebagian orang masih meragukan kualitas peradilan, setidaknya masih ada mekanisme hukumnya.
Eliya @eliya_mkom
Peradilan ada proses yang panjang, melibatkan banyak pihak, dua sisi dengan hakim sebagai pemutusnya. Lebih baik ketimbang cuma satu orang.
Eliya @eliya_mkom
Selain itu ada proses berjenjang yg dapat dilakukan utk keadilan. Walau kadang terasa tak adil, masih mending daripada cuma menteri doang.
Eliya @eliya_mkom
Publik sepakat bahwa UU Ormas yg baru disahkan tak layak tayang, apalagi ada ancaman hukuman yg sangat berat, minimal 5 tahun. Seumur hidup.
Eliya @eliya_mkom
Persoalannya pemerintah merasa sangat memerlukan sehingga menggeluarkan perppu. Dugaannya karena kekalahan yang diterima di Pilkada DKI.
Eliya @eliya_mkom
Masalah SARA yang diangkat oleh Ahok, masih bergulir bagaikan bola salju, membelah bangsa ini menjadi 2 bagian. Teman ahok vs lawan ahok.
Eliya @eliya_mkom
Pendukung ahok dapat stigma sebagai pendukung penista agama, lawannya distempel sebagai pembela Umat Islam yg 88 % jumlahnya di Indonesia.
Eliya @eliya_mkom
Begitu juga parpol pendukung mendapay stigma yang sama, pendukung penista agama dan pendukung aksi bela Islam. Terbelah dua bangsa ini.
Eliya @eliya_mkom
Tentu bagi parpol yg distempel sebagai parpol pendukung penista agama kondisi ini tak enak dan harus dirubah, direkondisi. Gimana caranya ?
Eliya @eliya_mkom
Ada banyak cara yang mudah, yang ternyata gak mudah bagi parpol dan tak dapat dilaksanakan yaitu berpihak kepada rakyat. Sulit ???
Eliya @eliya_mkom
Pilihannya adalah melakukan usaha membatasi gerakan massa penekan seperti yang terjadi pada Aksi Bela Islam, harusnya via revisi UU ormas.
Eliya @eliya_mkom
Utk melakukan merubah UU Ormas diperlukan negosiasi panjang pemerintah dengan DPR agar dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional.
Eliya @eliya_mkom
Membuat UU tak seperti bikin bakwan, masukin sayuran ke adonan diaduk trus digoreng, bisa langsung dihidang. Ada prosesnya.
Eliya @eliya_mkom
Prolegnas adalah mekanisme perencanaan, semua UU yang akan dibuat dimasukan dalam ProlegNas dan direncanakan. Tak bisa Ujug ujug masuk.
Eliya @eliya_mkom
Perlu pembahasan di Badan Legislasi ( Baleg), ProLegNas disusun karena banyak UU yg harus dibuat. Antrinya panjang. Harus sistematis terpadu
Eliya @eliya_mkom
Karena itulah utk mengatasi kondisi itu, pemerintah mengerluarkan Perppu (peraturan pemerintah penggantun Undang Undang) krn tak bisa masuk.
Eliya @eliya_mkom
Perrpu bisa disahkan menjadi UU oleh DPR, jika sudah disahkan berarti berlaku. biasanya UU yg baru disahkan butuh waktu lama utk direvisi.
Eliya @eliya_mkom
Disinilah strategisnya yg dilakukan oleh @PDemokrat dlm forum loby pembahasan perppu ormas jadi UU di sela sela Paripurna. Strategis Ciamik😄
Eliya @eliya_mkom
Dari segi jumlah jika @PDemokrat turut menolak bersama @Gerindra @PKSejahtera @Official_PAN dah jelas kalah. Parpol pemerintah lebih banyak.
Eliya @eliya_mkom
Jika @PDemokrat turut menolak dan kalah voting, tertutup kesempatan merevisi UU Ormas dalam waktu dekat. Tunggu antrian panjang Prolegnas.
Eliya @eliya_mkom
Strategi Ciamik @PDemokrat menerima dengan catatan yang disepakati oleh Parpol penerima dan pemerintah selamatkan Rakyat dari malapetaka.
Eliya @eliya_mkom
Berkat strategi Ciamik @PDemokrat disepakati revisi UU Ormas yg baru saja disahkan masuk dalam Prolegnas tahun 2018. Terima kasih Demokrat
Load Remaining (10)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.