WNI "Non-pribumi" Jogja Masih Dilarang Punya Hak Milik Tanah, Surat Instruksi Wagub 1975 Sudah Tak Lagi Relevan?

Surat Instruksi Wakil Gubernur Jogjakarta tahun 1975 tidak memperbolehkan WNI nonpribumi memiliki hak milik atas tanah.
0
Partai Socmed Jogja @PSJogjakarta

Pada tahu ga, kalau kebanyakan tanah di Yogya ini statusnya Sultan Ground (SG), dan non pribumi ga bisa punya HM, hanya HGB.

27/04/2014 17:35:55 WIB
كن مريم @kenmiryam

Jadi, gimana? Sultan Yogya lawan inpres Pak Habibie? pic.twitter.com/HMMgjVy91y

18/10/2017 11:49:33 WIB
Expand pic
Expand pic
Wibawa Utama @UtamaWibawa

@kenmiryam Beda mesin ketik jaman dulu dan printer jaman sekarang.

18/10/2017 14:00:35 WIB
Ring Satoe™ @RingSatoe

Khusus DIY dan aceh, mereka boleh membuat peraturan berbeda dgn pemerintah pusat. Ingat @SBYudhoyono pernah ditentang karena menyinggung HBX twitter.com/kenmiryam/stat…

18/10/2017 14:25:40 WIB
tirtoid @TirtoID

Mengapa Nonpribumi Tak Boleh Punya Tanah di Yogya? tirto.id/bQZl pic.twitter.com/rYs0Mjd8Zb

05/10/2016 19:46:53 WIB
Expand pic

tirto.id - Ada dua alasan mengapa WNI nonpribumi tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah di Yogyakarta. Pertama alasan sejarah, kedua karena ketakutan tanah dikuasai WNI nonpribumi. Dua alasan ini menjadi dasar keluarnya Surat Instruksi Wakil Gubernur tahun 1975 yang tidak memperbolehkan WNI nonpribumi memiliki hak milik atas tanah.

Parampara Praja bidang pertanahan Pemda Yogyakarta, Suyitno menjelaskan, surat instruksi itu sudah tepat. Dari aspek sejarah, memang sejak dulu zaman Kesultanan Yogyakarta, pemberian tanah kepada seseorang ada aturannya.

Pada masa itu, Suyitno mengklaim bahwa tanah yang ada di Yogyakarta seluruhnya adalah milik Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Kesultanan dan Pakualaman kemudian memberikan tanah-tanah itu kepada warganya sesuai dengan kebutuhan dengan dasar hukum adat.

[…]

Selain sejarah, latar belakang dikeluarkannya instruksi 1975 itu karena dugaan dominasi kepemilikan tanah oleh warga keturunan Tionghoa di Yogyakarta. Secara riil, Suyitno tidak bisa menunjukan data berapa jumlah warga keturunan Tionghoa yang menguasai tanah serta luasannya di Yogyakarta. Secara kasat mata, dia berani bertaruh jika bangunan-bangunan di utara, selatan, timur dan barat Tugu Yogyakarta yang lokasinya sangat strategis adalah milik keturunan Tionghoa.

“Kalau ditanya data, saya tidak punya. Tapi faktanya, kita lihat saja. Mereka itu sebagian besar adalah ekonomi kuat. Kita bisa lihat bangunan-bangunan di sekitar Tugu, itu punya siapa?” ujar Suyitno.

McGregor @den__dian

@TirtoID @infojogja takutnya malah dibuat mall dan ruko semua 😅

22/10/2016 19:23:51 WIB
Klinik Hukumonline @klinikhukum

13. Kepemilikan tanah di Yogya bagi WNI non pribumi merujuk Instruksi Kepala D.I. Yogya. K.898/I/A/1975

31/01/2014 19:11:30 WIB
Klinik Hukumonline @klinikhukum

14. Instruksi Kepala D.I. Yogya. K.898/I/A/1975 ttg Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kpd Seorang WNI Non Pribumi

31/01/2014 19:11:42 WIB
Klinik Hukumonline @klinikhukum

15. Instruksi Kepala D.I. Yogya. K.898/I/A/1975: WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta tidak dapat memiliki hak milik atas tanah

31/01/2014 19:11:55 WIB
Klinik Hukumonline @klinikhukum

16. WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta hanya diberi Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Guna Usaha

31/01/2014 19:12:13 WIB
Klinik Hukumonline @klinikhukum

17. Ada asas2 hukum yg dpt menyampingkan berlakunya Instruksi Kepala D.I. Yogya. K.898/I/A/1975 sebagian maupun keseluruhannya

31/01/2014 19:12:34 WIB
Klinik Hukumonline @klinikhukum

18. Instruksi Kepala D.I. Yogya. K.898/I/A/1975 bs dikesampingkan krn adanya perat. per UU lain yg kedudukannya lebih tinggi

31/01/2014 19:12:55 WIB
Klinik Hukumonline @klinikhukum

19. Seharusnya WNI dpt memiliki hak milik atas tanah tanpa memandang asal usul suku & rasnya

31/01/2014 19:13:21 WIB
Klinik Hukumonline @klinikhukum

20. Kebijakan pertanahan oleh Pemkot Yogya stlh lahirnya UU Kewarganegaraan masih mengacu pada Instruksi Kepala D.I. Yogya. K.898/I/A/1975

31/01/2014 19:14:04 WIB
Klinik Hukumonline @klinikhukum

21. Ditinjau dr tata urutan perat. Per-UU-an & asas preferensi hukum, Instruksi Kepala D.I. Yogya. K.898/I/A/1975 hrsnya sdh tdk relevan lg

31/01/2014 19:14:17 WIB
Kᴇɴ Nᴅᴀʀᴜ @kenndaru

Lihat Sultan HB X msh pake aturan thn 1975, aturan jaman Orba. Kudunya Sultan yg diprotes krn ga sgera perbaharui aturannya. twitter.com/kenmiryam/stat…

18/10/2017 16:59:44 WIB
Anomali Sebutir Pasir @__anomali__

Lihat tahunnya mana yang JADUL ...mana yang Jaman NOW ....haregene twitter.com/kenmiryam/stat…

18/10/2017 17:20:03 WIB
Dito Wicaksono @DitoSatrio_

Nah ini, berhubung isu pribumi lagi hangat, apakah akan jadi pemantik untuk merevisi peraturan pertanahan di Jogja yang spesial itu twitter.com/kenmiryam/stat…

18/10/2017 12:29:26 WIB

Comment

No comments yet. Write yours!