WNI "Non-pribumi" Jogja Masih Dilarang Punya Hak Milik Tanah, Surat Instruksi Wagub 1975 Sudah Tak Lagi Relevan?

Surat Instruksi Wakil Gubernur Jogjakarta tahun 1975 tidak memperbolehkan WNI nonpribumi memiliki hak milik atas tanah.
pribumi jogjakarta tanah Hamengku Buwono X
956 View 0 comments
Add to Favorite
0
Login and hide ads.
Partai Socmed Jogja @PSJogjakarta 27/04/2014 17:35:55 WIB
Pada tahu ga, kalau kebanyakan tanah di Yogya ini statusnya Sultan Ground (SG), dan non pribumi ga bisa punya HM, hanya HGB.
کين مريم @kenmiryam 18/10/2017 11:49:33 WIB
Jadi, gimana? Sultan Yogya lawan inpres Pak Habibie? pic.twitter.com/HMMgjVy91y
 Expand pic
 Expand pic
Militan @SerdaduBiroe 18/10/2017 12:47:59 WIB
@kenmiryam @Privideniya_TL Mba" iki kok mak jleeeb nek gawe states yo 😂😄
Wibawa Utama @UtamaWibawa 18/10/2017 14:00:35 WIB
@kenmiryam Beda mesin ketik jaman dulu dan printer jaman sekarang.
Ring Satoe @RingSatoe 18/10/2017 14:25:40 WIB
Khusus DIY dan aceh, mereka boleh membuat peraturan berbeda dgn pemerintah pusat. Ingat @SBYudhoyono pernah ditentang karena menyinggung HBX twitter.com/kenmiryam/stat…
tirto.id @TirtoID 05/10/2016 19:46:53 WIB
Mengapa Nonpribumi Tak Boleh Punya Tanah di Yogya? tirto.id/bQZl pic.twitter.com/rYs0Mjd8Zb
 Expand pic

tirto.id - Ada dua alasan mengapa WNI nonpribumi tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah di Yogyakarta. Pertama alasan sejarah, kedua karena ketakutan tanah dikuasai WNI nonpribumi. Dua alasan ini menjadi dasar keluarnya Surat Instruksi Wakil Gubernur tahun 1975 yang tidak memperbolehkan WNI nonpribumi memiliki hak milik atas tanah.

Parampara Praja bidang pertanahan Pemda Yogyakarta, Suyitno menjelaskan, surat instruksi itu sudah tepat. Dari aspek sejarah, memang sejak dulu zaman Kesultanan Yogyakarta, pemberian tanah kepada seseorang ada aturannya.

Pada masa itu, Suyitno mengklaim bahwa tanah yang ada di Yogyakarta seluruhnya adalah milik Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Kesultanan dan Pakualaman kemudian memberikan tanah-tanah itu kepada warganya sesuai dengan kebutuhan dengan dasar hukum adat.

[…]

Selain sejarah, latar belakang dikeluarkannya instruksi 1975 itu karena dugaan dominasi kepemilikan tanah oleh warga keturunan Tionghoa di Yogyakarta. Secara riil, Suyitno tidak bisa menunjukan data berapa jumlah warga keturunan Tionghoa yang menguasai tanah serta luasannya di Yogyakarta. Secara kasat mata, dia berani bertaruh jika bangunan-bangunan di utara, selatan, timur dan barat Tugu Yogyakarta yang lokasinya sangat strategis adalah milik keturunan Tionghoa.

“Kalau ditanya data, saya tidak punya. Tapi faktanya, kita lihat saja. Mereka itu sebagian besar adalah ekonomi kuat. Kita bisa lihat bangunan-bangunan di sekitar Tugu, itu punya siapa?” ujar Suyitno.

McGregor @den__dian 22/10/2016 19:23:51 WIB
@TirtoID @infojogja takutnya malah dibuat mall dan ruko semua 😅
Klinik Hukumonline @klinikhukum 31/01/2014 19:11:30 WIB
13. Kepemilikan tanah di Yogya bagi WNI non pribumi merujuk Instruksi Kepala D.I. Yogya. K.898/I/A/1975
Klinik Hukumonline @klinikhukum 31/01/2014 19:11:42 WIB
14. Instruksi Kepala D.I. Yogya. K.898/I/A/1975 ttg Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kpd Seorang WNI Non Pribumi
Klinik Hukumonline @klinikhukum 31/01/2014 19:11:55 WIB
15. Instruksi Kepala D.I. Yogya. K.898/I/A/1975: WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta tidak dapat memiliki hak milik atas tanah
Klinik Hukumonline @klinikhukum 31/01/2014 19:12:13 WIB
16. WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta hanya diberi Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Guna Usaha
Klinik Hukumonline @klinikhukum 31/01/2014 19:12:34 WIB
17. Ada asas2 hukum yg dpt menyampingkan berlakunya Instruksi Kepala D.I. Yogya. K.898/I/A/1975 sebagian maupun keseluruhannya
Klinik Hukumonline @klinikhukum 31/01/2014 19:12:55 WIB
18. Instruksi Kepala D.I. Yogya. K.898/I/A/1975 bs dikesampingkan krn adanya perat. per UU lain yg kedudukannya lebih tinggi
Klinik Hukumonline @klinikhukum 31/01/2014 19:13:21 WIB
19. Seharusnya WNI dpt memiliki hak milik atas tanah tanpa memandang asal usul suku & rasnya
Klinik Hukumonline @klinikhukum 31/01/2014 19:14:04 WIB
20. Kebijakan pertanahan oleh Pemkot Yogya stlh lahirnya UU Kewarganegaraan masih mengacu pada Instruksi Kepala D.I. Yogya. K.898/I/A/1975
Klinik Hukumonline @klinikhukum 31/01/2014 19:14:17 WIB
21. Ditinjau dr tata urutan perat. Per-UU-an & asas preferensi hukum, Instruksi Kepala D.I. Yogya. K.898/I/A/1975 hrsnya sdh tdk relevan lg
𝕂𝕖𝕟 ℕ𝕕𝕒𝕣𝕦 @kenndaru 18/10/2017 16:59:44 WIB
Lihat Sultan HB X msh pake aturan thn 1975, aturan jaman Orba. Kudunya Sultan yg diprotes krn ga sgera perbaharui aturannya. twitter.com/kenmiryam/stat…
Anomali @_Handschar_ 18/10/2017 17:20:03 WIB
Lihat tahunnya mana yang JADUL ...mana yang Jaman NOW ....haregene twitter.com/kenmiryam/stat…
Dito Wicaksono @DitoSatrio_ 18/10/2017 12:29:26 WIB
Nah ini, berhubung isu pribumi lagi hangat, apakah akan jadi pemantik untuk merevisi peraturan pertanahan di Jogja yang spesial itu twitter.com/kenmiryam/stat…

All Categories

Category related to National

Login and hide ads.