Jubir KPk dan ICW sering buat Opini Sesat! #ICWhumasKPK

Kami mengharap KPK kerja pada koridor hukum yang sebenarnya, jangan menghasut opini masyarakat dengan pendapat hukum yang sesat yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.
icw viralnow kpk
0
Son Angku @SonAngku
Penyimpangan pemahaman hukum oleh juru bicara KPK Febri Diansyah dan ICW antara lain :
Son Angku @SonAngku
1. KPK selalu mengeklem instansinya adalah Lex specialis derogat legi generali, sehingga segala tindakan KPK yang dilakukan
Son Angku @SonAngku
bisa mengabaikan satu2nya hukum acara pidana (KUHAP) Undang2 No 8/1981.
Son Angku @SonAngku
Coba simak pasal 38 UU No 30/2002 tentang KPK:Pasal 38
Son Angku @SonAngku
(1) Segala kewenangan yg berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, & penuntutan yg diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang..
Son Angku @SonAngku
Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Son Angku @SonAngku
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi..
Son Angku @SonAngku
penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
Son Angku @SonAngku
KPK berdalih pasal 39 undang 2 tentang KPK : Pasal 39
Son Angku @SonAngku
(1) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan..
Son Angku @SonAngku
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20..
Son Angku @SonAngku
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Son Angku @SonAngku
(2) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk..
Son Angku @SonAngku
dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.
Son Angku @SonAngku
KPK tidak mengerti perbedaan hukum materiil dan hukum formil :
Son Angku @SonAngku
1. Hukum Materiil, yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan.
Son Angku @SonAngku
Seperti KUHP, KUHPerdata, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi( UU No 31/1999 jo UU No 20/2001), UU No 20/2002 tentang KPK, UU No 2/2002
Son Angku @SonAngku
tentang kepolisian , dan sebagainya .
Son Angku @SonAngku
2. Hukum Formil, yaitu hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil. dengan kata lain,
Son Angku @SonAngku
hukum yang memuat peraturan yang mengenai caracara menegakkan /menjalankan hukum materiil, memeriksa seseorang,
Son Angku @SonAngku
mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan.
Son Angku @SonAngku
Seperti Hukum Acara Perdata/Hetherziene Indonesisch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia Baru (RIB).Hukum Acara pidana( UU No 8/1981) .
Son Angku @SonAngku
Dalam pasal 38 sudah sangat jelas dan tegas bahwa kpk menjalankan tugas dan wewenang nya berdasarkan hukum acara pidana UU No 8/1981.
Son Angku @SonAngku
Sedangkan pasal 39 menegaskan ulang Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum
Son Angku @SonAngku
acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Load Remaining (36)

Comment

Sammy Lachosta @sammy_lachosta 13/10/2017 14:40:46 WIB
Cari Yang Aman Dan Terpercaya ? Disini Tempatnya ... Game Terlengkap dan Terbaik Disediakan Untuk Anda Pertama Di Indonesia w-w-w.id303.c-o-m PINBBM-7-B-3-1-3-0-B-F
Login and hide ads.
Login and hide ads.