Di Balik Bocornya Surat Sri Mulyani untuk Jonan & Rini: Inikah Sebab PLN Terancam Gagal Bayar Utang?

Apa yang menjadikan PLN terancam gagal bayar utang? Pemerintah sudah tiga kali mengajukan waiver kepada kreditur PLN karena PLN tidak mampu memenuhi kewajiban covenant.
National rinisoemarno menterikeuangan ignasiusjonan PLN srimulyani Gagal Bayar
0
Tᴜᴀɴ Mᴜᴅᴀ @teazmee
Bocornya surat Sri Mulyani tentang @pln_123 terancam gagal bayar utang. Bukti bahwa #EkonomiGagalMeroket pic.twitter.com/Fb7FOlyQmg
Expand pic
#2019PrabowoPresiden @MANISPOLOS
Si @KemenkeuRI saat in lg stress tingkat tinggi karna jatuh tempo pinjaman @pln_123 terancam Gagal bayar Utang pic.twitter.com/oRSijDlfNX
Expand pic
Yayan Mulyati @YayanMulyati
@liputan6dotcom Lho..harganya sudah naik..yg 900 w..tdk ada subsidi
Vito Corleone @Devito_137
@liputan6dotcom Waduh.. padahal dananya ada... anggarannya ada.... tinggal kita mau kerja apa ndak...
Be - Ka @Sutan_AdiL
@liputan6dotcom PLN satu satu nya perusahaan yg mendominasi tapi selalu Rugi...??? Tanya kenapa?
URL www.viva.co.id 1535 PLN Berisiko Gagal Bayar Utang, Jokowi Larang TDL Naik - VIVA.co.id Jika tarif tidak berubah, keuntungan PLN akan berkurang.
Kang_ritwit @yasin_jalu
@VIVAcoid Larang tdl naik karena bentar lg musim pemilu

Sebabnya karena produksi PLN melebihi demand konsumen?





Langkah yang ditempuh PT PLN menanggapi surat Menkeu.

URL katadata.co.id 3826 Sri Mulyani Surati Jonan dan Rini Soal Risiko Gagal Bayar Utang PLN - Katadata News Berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PLN, kewajiban pokok dan bunga pinjaman PLN diproyeksikan terus meningkat di beberapa tahun mendatang.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan masih mengkonsolidasikan surat tersebut. Ia pun memberikan tiga poin catatan terkait persoalan PLN itu.

Pertama, PLN melakukan pengendalian terhadap parameter pertumbuhan penjualan listrik, volume penjualan dan bauran energi. “Target di 2017 bahwa pangsa pasar primer BBM pada pembangkit listrik sebesar 4,66%,” kata dia kepada Katadata, Selasa (26/9).

Kedua, komponen perhitungan Biaya Pokok Penyediaan Listrik (BPP) dan biaya yang tidak boleh dibebankan kepada konsumen telah dirinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 tahun 2017. Hal itu juga sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.

Ketiga, Kementerian ESDM telah mengeluarkan beberapa regulasi agar bisnis ketenagalistrikan efisien dan mendapatkan harga yang wajar. Aturan itu yakni Peraturan Menteri Nomor 49 tahun 2017, Peraturan Menteri Nomor 45 tahun 2017, Peraturan Menteri Nomor 50 tahun 2017, Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Nomor 24 tahun 2017.

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.