Isu pembelian 5000 senjata ilegal oleh institusi yang mencatut nama presiden pertama kali dihembuskan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Isu terus berkembang dengan penjelasan berbeda beberapa pihak






1. Panglima TNI: Benar, itu rekaman suara saya


Panglima TNI Gatot Nurmantyo menanggapi bahwa rekaman penyebutan pembelian lima ribu senjata ilegal memang suara dia. Namun, Gatot tidak mau menanggapi lebih jauh, karena tidak menganggapnya pers release.
"Saya tidak pernah pers release. Hanya saya menyampaikan ke punarwirawan berikut itu keluar. Sehingga saya tidak menanggapi hal itu. Benar itu omongan saya, itu kata-kata saya itu benar. Tapi saya tidak pernah pers release maka tidak perlu menanggapi itu," kata Jenderal Gatot Nurmantyo kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/9/2017).
Terkait Menkopolhukam Wiranto memberi konfirmasi pembelian 500 pucuk senjata merupakan pengadaan Badan Intelijen Nasional (BIN). Menurut Gatot, dia tidak pernah berkata ada keterlibatan BIN.
"Tanyakan ke Pak Wiranto," imbuhnya.
2. Menkopolhunkam Wiranto: 500 senjata untuk BIN
Wiranto menyebut pembelian senjata memang benar adanya,dilakukan oleh PT Pindad. Sekitar 500 pucuk senjata untuk sekolah intelijen oleh Badan Intelijen Negara. Selain itu, tak menggunakan anggaran negara, sehingga bukan institusi lain yang di luar pengawasan Pemerintah.
"500 pucuk senjata buatan Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen BIN. Dan senjata yang dibeli bukan standar TNI, tapi buatan Pindad dan bukan buatan luar negeri," tuturnya.




3. Kapolri Tito Karnavian: 5000pistol untuk polantas hadapi serangan teror
Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada akhir Juli lalu menyebutkan akan membeli 5 ribu unit senjata api jenis pistol bikinan PT Pindad. Digunakan untuk polantas yang kerap menjadi sasaran serangan teroris. Sebenarnya Polri ingin membeli 10 ribu lebih unit pistol, tetapi menurutnya PT Pindad baru menyediakan separuhnya.



4. Klarifikasi PT Pindad
*Menurut Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A. Fiantori, menegaskan BIN memesan 517 pucuk senjata, yang belum dikirim. Bayu juga menyebut, Polri juga berencana memesan senjata dari perusahaannya sebanyak 5000 pucuk.
- "Polisi yang rencananya 5000 pucuk tapi kontraknya belum ada," katanya yang enggan menyebutkan spesifikasi pesanan kedua pihak, namun dia memastikan berbeda.