0
Fadli Zon @fadlizon
1) Sy menilai bnyk keganjilan dgn dikeluarkannya sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Pulau D Reklamasi untuk PT Kapuk Naga Indah.
Fadli Zon @fadlizon
2) Sertifikat HGB tsbt dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara tanggal 24 Agustus 2017 lalu.
Fadli Zon @fadlizon
3) Saya menilai dikeluarkannya sertifikat tersebut sebagai akrobat hukum yang luar biasa, dan bisa mengarah pada abuse of power.
Fadli Zon @fadlizon
4) Penerbitan sertifikat HGB Pulau C dan D Reklamasi ini menunjukkan bagaimana rusaknya penegakkan hukum di Indonesia.
Fadli Zon @fadlizon
5) Alih-alih memberikan sanksi terhadap para pengembang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik pelanggaran dalam proses reklamasi.
Fadli Zon @fadlizon
6) pelanggaran dlm thpn pembangunan di pulau2 hasil reklamasi, sblm moratorium dicabut pemerintah kini malah menyerahkan HGB kpd mereka.
Fadli Zon @fadlizon
7) Itu tindakan yang mencederai akal sehat dan mengusik rasa keadilan masyarakat.
Fadli Zon @fadlizon
8) Ada beberapa persoalan kenapa pemberian HGB itu harus dipersoalkan. Pertama, pemerintah tidak konsisten dengan moratorium reklamasi.
Fadli Zon @fadlizon
9) Apalagi, pulau C dan D, juga pulau G, hingga kini posisinya masih disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Fadli Zon @fadlizon
10) Posisinya masih disegel karena melanggar perizinan terkait IMB, AMDAL, dan sejumlah ketentuan lainnya.
Fadli Zon @fadlizon
11) Kedua, ini bisa mnjd preseden buruk penegakan hukum dlm politik tata ruang, khususnya untuk kasus2 yg melibatkan pengembang2 besar.
Fadli Zon @fadlizon
12) Kebijakan pemerintah ini seolah membenarkan para pengembang untuk mengerjakan proyek lebih dahulu sblm mereka mengurus perizinannya.
Fadli Zon @fadlizon
13) Ini bahaya. Bisa-bisa politik tata ruang kita nantinya didikte sepenuhnya oleh para pengembang.
Fadli Zon @fadlizon
14) Jangan lupa, di luar polemik reklamasi kita juga sdg menghadapi persoalan terkait perizinan proyek Meikarta.
Fadli Zon @fadlizon
15) Proyek Meikarta pun menurut Wagub Jabar @Deddy_Mizwar_ perizinannya belum lengkap. Pemberian HGB pulau D ini benar2 preseden buruk.
Fadli Zon @fadlizon
16) Ketiga, secara administratif penerbitan HGB pulau D juga dicurigai mengandung banyak cacat.
Fadli Zon @fadlizon
17) Konon HGB ini diterbitkan hanya berselang sehari sesudah surat ukur lahannya diberikan. Ini proses super kilat yang tak masuk akal.
Fadli Zon @fadlizon
18) Lalu, sertifikat ini diterbitkannya oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara, pdhl luas lahan di-HGB-kan mencapai 3,12 juta meter persegi.
Fadli Zon @fadlizon
19) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2/2013, Kantor Pertanahan hny bisa mmbrkn HGB atas tanah maksimal 20 ribu meter persegi.
Fadli Zon @fadlizon
20) Jadi, bgmn ceritanya sebuah kantor pertanahan di level kota/kabupaten bisa memberikan HGB tanah lebih dari tiga juga meter persegi?
Fadli Zon @fadlizon
21) Bahkan kanwil pertanahan di provinsi saja sesuai aturan hanya bisa memberikan HGB maksimal untuk tanah seluas 150 ribu meter persegi.
Fadli Zon @fadlizon
22) Selain itu, ketidakberesan juga bisa dilihat dari sertifikat HGB satu pulau yang hanya diberikan kepada satu perusahaan pengembang saja.
Fadli Zon @fadlizon
23) Padahal, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Agraria/Kepala BPN No. 500-1698 tanggal 14 Juli 1997,
Fadli Zon @fadlizon
24) Disebutkan jika permohonan izin lokasi dan hak atas tanah yang meliputi keseluruhan dari satu pulau adalah tidak diperkenankan.
Load Remaining (13)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.