0
Fadli Zon @fadlizon
1) Sy menilai bnyk keganjilan dgn dikeluarkannya sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Pulau D Reklamasi untuk PT Kapuk Naga Indah.
Fadli Zon @fadlizon
2) Sertifikat HGB tsbt dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara tanggal 24 Agustus 2017 lalu.
Fadli Zon @fadlizon
3) Saya menilai dikeluarkannya sertifikat tersebut sebagai akrobat hukum yang luar biasa, dan bisa mengarah pada abuse of power.
Fadli Zon @fadlizon
4) Penerbitan sertifikat HGB Pulau C dan D Reklamasi ini menunjukkan bagaimana rusaknya penegakkan hukum di Indonesia.
Fadli Zon @fadlizon
5) Alih-alih memberikan sanksi terhadap para pengembang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik pelanggaran dalam proses reklamasi.
Fadli Zon @fadlizon
6) pelanggaran dlm thpn pembangunan di pulau2 hasil reklamasi, sblm moratorium dicabut pemerintah kini malah menyerahkan HGB kpd mereka.
Fadli Zon @fadlizon
7) Itu tindakan yang mencederai akal sehat dan mengusik rasa keadilan masyarakat.
Fadli Zon @fadlizon
8) Ada beberapa persoalan kenapa pemberian HGB itu harus dipersoalkan. Pertama, pemerintah tidak konsisten dengan moratorium reklamasi.
Fadli Zon @fadlizon
9) Apalagi, pulau C dan D, juga pulau G, hingga kini posisinya masih disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Fadli Zon @fadlizon
10) Posisinya masih disegel karena melanggar perizinan terkait IMB, AMDAL, dan sejumlah ketentuan lainnya.
Fadli Zon @fadlizon
11) Kedua, ini bisa mnjd preseden buruk penegakan hukum dlm politik tata ruang, khususnya untuk kasus2 yg melibatkan pengembang2 besar.
Fadli Zon @fadlizon
12) Kebijakan pemerintah ini seolah membenarkan para pengembang untuk mengerjakan proyek lebih dahulu sblm mereka mengurus perizinannya.
Fadli Zon @fadlizon
13) Ini bahaya. Bisa-bisa politik tata ruang kita nantinya didikte sepenuhnya oleh para pengembang.
Fadli Zon @fadlizon
14) Jangan lupa, di luar polemik reklamasi kita juga sdg menghadapi persoalan terkait perizinan proyek Meikarta.
Fadli Zon @fadlizon
15) Proyek Meikarta pun menurut Wagub Jabar @Deddy_Mizwar_ perizinannya belum lengkap. Pemberian HGB pulau D ini benar2 preseden buruk.
Fadli Zon @fadlizon
16) Ketiga, secara administratif penerbitan HGB pulau D juga dicurigai mengandung banyak cacat.
Fadli Zon @fadlizon
17) Konon HGB ini diterbitkan hanya berselang sehari sesudah surat ukur lahannya diberikan. Ini proses super kilat yang tak masuk akal.
Fadli Zon @fadlizon
18) Lalu, sertifikat ini diterbitkannya oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara, pdhl luas lahan di-HGB-kan mencapai 3,12 juta meter persegi.
Fadli Zon @fadlizon
19) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2/2013, Kantor Pertanahan hny bisa mmbrkn HGB atas tanah maksimal 20 ribu meter persegi.
Fadli Zon @fadlizon
20) Jadi, bgmn ceritanya sebuah kantor pertanahan di level kota/kabupaten bisa memberikan HGB tanah lebih dari tiga juga meter persegi?
Fadli Zon @fadlizon
21) Bahkan kanwil pertanahan di provinsi saja sesuai aturan hanya bisa memberikan HGB maksimal untuk tanah seluas 150 ribu meter persegi.
Fadli Zon @fadlizon
22) Selain itu, ketidakberesan juga bisa dilihat dari sertifikat HGB satu pulau yang hanya diberikan kepada satu perusahaan pengembang saja.
Fadli Zon @fadlizon
23) Padahal, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Agraria/Kepala BPN No. 500-1698 tanggal 14 Juli 1997,
Fadli Zon @fadlizon
24) Disebutkan jika permohonan izin lokasi dan hak atas tanah yang meliputi keseluruhan dari satu pulau adalah tidak diperkenankan.
Fadli Zon @fadlizon
25) Nah, ini satu pulau reklamasi yang perizinannya bermasalah, HGB-nya diserahkan begitu saja hanya kpd satu pengembang.
Load Remaining (12)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.