"Perppu No. 2/2017 Membuka Pintu Kesewanangan Pemerintah Terhadap Ormas" by @FerryKoto

Chirpified By @M4ngU5il
order executive publicpolicy
1
Ferry Koto @ferrykoto
Prof @rajasundawiwaha bukankah ada psl yg tdk melalui due process,yai yg 'dianggap' pemerintah langgar psl 59 (3)(4), tanpa peringatan,bubar pic.twitter.com/hPoLq3AUzI
Expand pic
Expand pic
Expand pic
Ferry Koto @ferrykoto
Maaf prof, terbukti hari ini HTI dibubarkan tanpa peringatan kan prof? Sejak Perppu diundangkan tdk ada peringatan pada HTI. twitter.com/rajasundawiwah…
Ferry Koto @ferrykoto
Diperingati sebelum Perppu diundangkan (menggunakan mekanisme UU 17/2014), bukankah undang2 tdk berlaku surut prof? twitter.com/rajasundawiwah…
Ferry Koto @ferrykoto
Siap prof.... Terimakasih atas penjelasannya. 🙏🙏 twitter.com/rajasundawiwah…
Ferry Koto @ferrykoto
Dari informasi, memang prof @rajasundawiwaha ikut mengkonsep, CMIIW. 🙏 Cuma sy ndak yakin soal psl 60 (2) & 61 (3) beliau yg masukan. twitter.com/sabaleh_11/sta…
Ferry Koto @ferrykoto
Tdk dibenarkan,itu termasuk kategori langgar psl 59(3d),sanksinya psl 60(2) administratif & atau pidana. Administratifnya dibubarkan 61(3). twitter.com/morphogofficia…
Ferry Koto @ferrykoto
Pembacaan sy atas pasal 60(2) tersebut adalah tidak adanya peringatan apapun. Pokoknya menurut pemerintah langgar psl 59 (3)(4), bubar 61(3) twitter.com/ferrykoto/stat…
Ferry Koto @ferrykoto
Terbukti hari ini HTI dibubarkan & sy yakin tanpa lihat SK pun, psl yg digunakan: 59 (4c), 60(2) jo 61 (3). Sepihak & tanpa peringatan twitter.com/ferrykoto/stat…
Ferry Koto @ferrykoto
Perppu seketika diundangkan, langsung berlaku. Semua UU tetap berlaku walau sedang di JR twitter.com/maulansamijo/s…
Ferry Koto @ferrykoto
Inikan jg gawat prof.Suatu saat dg Perppu ini, ormas yg sedang JR di MK, karena dipandang rugikan penguasa, diputus langgar Perrpu, bubar 😀🙏 twitter.com/rajasundawiwah…
Ferry Koto @ferrykoto
Hukum itu adalah ilmu yang eksak, semua harus mengandung kepastian, dapat dibuktikan, dan tidak boleh multi tafsir.
Ferry Koto @ferrykoto
Mestinya masuk Fakultas hukum itu adalah siswa lulusan IPA (fisik, bio), jangan lulusan IPS/sosial :) Belajar hukum logika harus sangat kuat
Ferry Koto @ferrykoto
Apa karena sekarang banyak sarjana hukum background nya IPS, bukan eksak makanya sering produk hukum multitafsir, tidak lugas. #Joke 😀
Ferry Koto @ferrykoto
Orang background non eksak itu suka beda pendapat menafsir sesuatu,kalau eksak tdk boleh tafsir beda, harus rigid tafsir sama, gitu jg hukum
Ferry Koto @ferrykoto
Makanya di hukum itu jika terjadi beda tafsir, harus dibawa ke MK, untuk diputuskan tafsir mana yg benar. Soal angket KPK misal.
Ferry Koto @ferrykoto
Ndak bisa karena tafsir kita atas suatu hukum didukung ratusan Prof lantas klaim yg benar dr tafsir pihak lain. Hukum ndak kenal banyak2an
Ferry Koto @ferrykoto
Nah,Perppu 2/2017 ini jelas eksak sekali katakan bahwa pemerintah diberi kewenangan penuh sesukanya memutus ormas, tanpa libatkan pengadilan
Ferry Koto @ferrykoto
Bahkan tidak saja tanpa due process of law dlm memutus sebuah kesalahan, ada jg pasal yg sama sekali tidak berikan kesempatan perbaiki diri
Ferry Koto @ferrykoto
Jelas dan terang benderang ada pasal demikian, rasanya tdk layak disebut multitafsir.
Ferry Koto @ferrykoto
Di Perppu 2/2017 yg membuka pintu pemerintah sewenang2 pd ormas karena tdk dilibatkannya pengadilan, sy lihat ada 2 kategori sanksi
Ferry Koto @ferrykoto
Pertama sanksi yg sesuai pernyataan prof @rajasundawiwaha ,dimana ada tahapan sanksi, dr tertulis, penghentian, baru pencabutan (psl 61(1))
Ferry Koto @ferrykoto
Kedua sanksi yg serta merta,tanpa peringatan & pembinaan apapun, jika pemerintah anggap melanggar, maka langsung diBUBARkan (psl 61 (3))
Ferry Koto @ferrykoto
Jelas sekali pasal 61 ayat 3 ini, hemat saya tidak multitafsir. Sangat jelas sekali membuka pintu kesewanang2an nantinya, pada ormas apapun
Load Remaining (23)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.