Fadli Zon
@fadlizon
1) Kemenkumham scr resmi mengumumkan pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disertai pembubaran organisasi tsbt.
Fadli Zon
@fadlizon
2)Pak Romli Atmasasmita yg terlibat dlm perumusan Perppu Ormas menyangkal jika Perppu tsbt menghapus prosedur hukum ttg pembubaran ormas.
Fadli Zon
@fadlizon
(3) Tapi yg kita saksikan hari ini, pencabutan status hukum n pembubaran HTI terbukti tdk melalui prosedur tbt
Fadli Zon
@fadlizon
(4) Tdk ada peringatan n proses pendahuluan.Tdk adanya ‘due process of law’ ini berbahaya bagi demokrasi yang sedang kita bangun.
Fadli Zon
@fadlizon
(5) Lebih jauh lagi, sy melihat jika pemerintahan sekarang ini cenderung kian memperluas subyektivitasnya dalam proses penegakkan hukum
Fadli Zon
@fadlizon
(6) Bukan hanya dalam Perppu No. 2/2017 ttg Ormas saja, tapi juga dalam naskah revisi UU Anti-terorisme yg tengah mereka ajukan
Fadli Zon
@fadlizon
(7) Misalnya, setiap pihak yang diduga teroris oleh aparat bisa langsung ditahan tanpa perlu bukti apapun.
Fadli Zon
@fadlizon
(8) Dalam kasus ormas, setiap ormas yg diduga bertentangan dgn Pancasila dan UUD 1945 bisa langsung dibubarkan
Fadli Zon
@fadlizon
(9) Sy tegaskan, bhw pembubaran Ormas tanpa melalui lembaga peradilan, sangat berbahaya bagi keberlangsungan iklim demokrasi kita.
Fadli Zon
@fadlizon
(10) Dgn subyektivitasnya tadi pemerintah telah mengabaikan prinsip negara hukum (rechtstaat) yang selama ini kita pegang.
Fadli Zon
@fadlizon
(11) Pemerintah hari ini, mereka lebih mementingkan prinsip negara kekuasaan (machtstaat)
Fadli Zon
@fadlizon
(12) Langkah pemerintah tsbt akan dievaluasi oleh DPR, terutama posisi Perppu Ormas. DPR punya kuasa untuk menolak atau menerima Perppu tsbt
Fadli Zon
@fadlizon
(13) Sy melihat Perppu Ormas tsbt bukanlah hendak mengisi kekosongan hukum, tapi malah mengubah tatanan hukum
Fadli Zon
@fadlizon
(14) Perppu Ormas tsbt mengubah tatanan hukum, terutama terkait hak berserikat dan berkumpul yg sebenarnya dijamin oleh konstitusi
Fadli Zon
@fadlizon
15) Dlm negara hukum demokratis, subyektivisme negara seharusnya dibatasi oleh regulasi, itu filosofi penyusunan UU No 17/2013 ttg Ormas
Fadli Zon
@fadlizon
16) Namun, filosofi ini tlh dibatalkan oleh Perppu yg sepenuhnya mengedepankan aspek kedaulatan negara. DPR hrs menolak Perppu ini mnjd UU.
