Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
PANDANGAN FRAKSI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI TERHADAP RUU TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PEMBICARAAN TINGKAT II pic.twitter.com/BqK1RehXxp
Expand pic
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
1.Terdapat lima (5) isu krusial dgn dinamika perbedaan pandangan dan pendapat yg cukup tajam antar fraksi dgn fraksi, fraksi dgn pemerintah
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
2. Berkaitan dengan ketentuan ambang batas 20%/25% persen untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
3. Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengaturannya dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu.
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
4. Untuk itu Fraksi Partai Demokrat secara tegas menolak penentuan besaran Ambang Batas
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
5. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu ini dengan dasar dan alasan :
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
6. Pertama : Ketentuan Ambang Batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) yang pada intinya memuat ketentuan,
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
7. Bahwa yang berhak mencalonkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah Partai Politik peserta Pemilu
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
8. Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh 20% (dua puluh persen) kursi di DPR RI
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
9. Atau 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah dalam Pemilu 2014 yang lalu.
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
10. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa ketentuan ini jelas tidak sesuai dengan hukum, logika dan akal sehat.
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
11. Krn Hasil Pemilu Legislatif pada 2014 telah dipergunakan utk mencalonkan Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden dlm Pilpres 2014,
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
12. Dan masuk akal, karena Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dalam Pemilu 2014 tidak serentak.
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
13. Kedua : ketentuan yang mensyaratkan hanya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang memperoleh 20% kursi di DPR RI
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
14. 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah dlm Pemilu 2014 yg dpt mengajukan Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden Pemilu 2019
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
15. Jelas tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada 2019 diadakan serentak
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
16. Karena diadakan serentak, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi maka seharusnya setiap Partai Politik peserta Pemilu 2019
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
17. Memiliki hak yang sama untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presidennya.
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
18. Dengan putusan MK tersebut, semua Partai Politik peserta Pemilu mempunyai kedudukan, hak dan kewajibannya yang sama di depan hukum.
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
19. Namun dengan adanya ketentuan Ambang Batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) tersebut
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
20. Jelas bersifat diskriminatif karena membeda-bedakan status dan kedudukan setiap Partai Politik Peserta Pemilu
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
21. Khususnya berkaitan dengan hak mengajukan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
22. Ketiga : Partai Politik peserta Partai Politik peserta Pemilu 2019 bukan hanya Partai Politik peserta Pemilu 2014,
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
23. Melainkan juga Partai Politik yang pada 2019 baru menjadi peserta Pemilu.
Fraksi Demokrat DPR
@FPD_DPR
24. Maka itu, hasil Pemilu Legislatif 2014 yang digunakan sebagai rujukan untuk Pemilu Presiden 2019 sangat jelas
