PANDANGAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI TERHADAP RUU TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PEMBICARAAN TINGKAT II (PENGAMBILAN KEPUTUSAN) PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI

PANDANGAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI TERHADAP RUU TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PEMBICARAAN TINGKAT II (PENGAMBILAN KEPUTUSAN) PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
Party
0
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
PANDANGAN FRAKSI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI TERHADAP RUU TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PEMBICARAAN TINGKAT II pic.twitter.com/BqK1RehXxp
Expand pic
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
1.Terdapat lima (5) isu krusial dgn dinamika perbedaan pandangan dan pendapat yg cukup tajam antar fraksi dgn fraksi, fraksi dgn pemerintah
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
2. Berkaitan dengan ketentuan ambang batas 20%/25% persen untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
3. Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengaturannya dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu.
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
4. Untuk itu Fraksi Partai Demokrat secara tegas menolak penentuan besaran Ambang Batas
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
5. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu ini dengan dasar dan alasan :
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
6. Pertama : Ketentuan Ambang Batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) yang pada intinya memuat ketentuan,
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
7. Bahwa yang berhak mencalonkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah Partai Politik peserta Pemilu
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
8. Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh 20% (dua puluh persen) kursi di DPR RI
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
9. Atau 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah dalam Pemilu 2014 yang lalu.
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
10. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa ketentuan ini jelas tidak sesuai dengan hukum, logika dan akal sehat.
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
11. Krn Hasil Pemilu Legislatif pada 2014 telah dipergunakan utk mencalonkan Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden dlm Pilpres 2014,
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
12. Dan masuk akal, karena Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dalam Pemilu 2014 tidak serentak.
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
13. Kedua : ketentuan yang mensyaratkan hanya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang memperoleh 20% kursi di DPR RI
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
14. 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah dlm Pemilu 2014 yg dpt mengajukan Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden Pemilu 2019
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
15. Jelas tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada 2019 diadakan serentak
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
16. Karena diadakan serentak, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi maka seharusnya setiap Partai Politik peserta Pemilu 2019
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
17. Memiliki hak yang sama untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presidennya.
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
18. Dengan putusan MK tersebut, semua Partai Politik peserta Pemilu mempunyai kedudukan, hak dan kewajibannya yang sama di depan hukum.
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
19. Namun dengan adanya ketentuan Ambang Batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) tersebut
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
20. Jelas bersifat diskriminatif karena membeda-bedakan status dan kedudukan setiap Partai Politik Peserta Pemilu
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
21. Khususnya berkaitan dengan hak mengajukan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
22. Ketiga : Partai Politik peserta Partai Politik peserta Pemilu 2019 bukan hanya Partai Politik peserta Pemilu 2014,
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
23. Melainkan juga Partai Politik yang pada 2019 baru menjadi peserta Pemilu.
Fraksi Demokrat DPR @FPD_DPR
24. Maka itu, hasil Pemilu Legislatif 2014 yang digunakan sebagai rujukan untuk Pemilu Presiden 2019 sangat jelas
Load Remaining (61)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.