Bubarkan HTI Tanpa Peringatan, Penghentian Kegiatan Pemerintah telah Sewenang-wenang by @ferrykoto

Chirpified
0
Ferry Koto @ferrykoto

Hukum itu adalah ilmu yang eksak, semua harus mengandung kepastian, dapat dibuktikan, dan tidak boleh multi tafsir.

19/07/2017 14:33:51 WIB
Ferry Koto @ferrykoto

Mestinya masuk Fakultas hukum itu adalah siswa lulusan IPA (fisik, bio), jangan lulusan IPS/sosial :) Belajar hukum logika harus sangat kuat

19/07/2017 14:35:51 WIB
Ferry Koto @ferrykoto

Apa karena sekarang banyak sarjana hukum background nya IPS, bukan eksak makanya sering produk hukum multitafsir, tidak lugas. #Joke 😀

19/07/2017 14:38:04 WIB
Ferry Koto @ferrykoto

Orang background non eksak itu suka beda pendapat menafsir sesuatu,kalau eksak tdk boleh tafsir beda, harus rigid tafsir sama, gitu jg hukum

19/07/2017 14:40:01 WIB
Ferry Koto @ferrykoto

Makanya di hukum itu jika terjadi beda tafsir, harus dibawa ke MK, untuk diputuskan tafsir mana yg benar. Soal angket KPK misal.

19/07/2017 14:42:15 WIB
Ferry Koto @ferrykoto

Ndak bisa karena tafsir kita atas suatu hukum didukung ratusan Prof lantas klaim yg benar dr tafsir pihak lain. Hukum ndak kenal banyak2an

19/07/2017 14:44:01 WIB
Ferry Koto @ferrykoto

Nah,Perppu 2/2017 ini jelas eksak sekali katakan bahwa pemerintah diberi kewenangan penuh sesukanya memutus ormas, tanpa libatkan pengadilan

19/07/2017 14:45:50 WIB
Ferry Koto @ferrykoto

Bahkan tidak saja tanpa due process of law dlm memutus sebuah kesalahan, ada jg pasal yg sama sekali tidak berikan kesempatan perbaiki diri

19/07/2017 14:48:03 WIB
Ferry Koto @ferrykoto

Jelas dan terang benderang ada pasal demikian, rasanya tdk layak disebut multitafsir.

19/07/2017 14:49:02 WIB
Ferry Koto @ferrykoto

Di Perppu 2/2017 yg membuka pintu pemerintah sewenang2 pd ormas karena tdk dilibatkannya pengadilan, sy lihat ada 2 kategori sanksi

19/07/2017 14:52:34 WIB
Ferry Koto @ferrykoto

Pertama sanksi yg sesuai pernyataan prof @rajasundawiwaha ,dimana ada tahapan sanksi, dr tertulis, penghentian, baru pencabutan (psl 61(1))

19/07/2017 14:55:16 WIB
Ferry Koto @ferrykoto

Kedua sanksi yg serta merta,tanpa peringatan & pembinaan apapun, jika pemerintah anggap melanggar, maka langsung diBUBARkan (psl 61 (3))

19/07/2017 14:58:03 WIB
Ferry Koto @ferrykoto

Jelas sekali pasal 61 ayat 3 ini, hemat saya tidak multitafsir. Sangat jelas sekali membuka pintu kesewanang2an nantinya, pada ormas apapun

19/07/2017 14:59:16 WIB
Ferry Koto @ferrykoto

Koq bisa dikatakan sanksi pasal 61 (3) ada tahapan? Wong jelas sekali bunyi butir a dan b, tanpa tahapan peringatan, beda dgn 61 (1) pic.twitter.com/z3RJ8eCxnj

19/07/2017 15:04:06 WIB
Expand pic
Ferry Koto @ferrykoto

Sanksi Administratif di psl 61(3) merujuk dgn jelas dan tegas pada psl 60(2), yg sanksi administratifnya beda dgn psl 60(1). Clear sekali pic.twitter.com/u4Sd5LFVKu

19/07/2017 15:07:20 WIB
Expand pic
Ferry Koto @ferrykoto

Pelanggaran apa yg langsung dibubarkan dgn sewenang2 tanpa tahapan, juga jelas sekali disebut di psl 60(2) merujuk ke psl 59 (3) dan (4). pic.twitter.com/RcAL1N1VIn

19/07/2017 15:09:31 WIB
Expand pic
Ferry Koto @ferrykoto

Jadi tdk ada multitafsir disini,sangat clear, Perppu ini sewenang2, tdk sj abaikan due process of law, jg tdk beri ruang bela diri&perbaikan

19/07/2017 15:12:16 WIB
Ferry Koto @ferrykoto

Dan terbukti sekarang, pemerintah bubarkan HTI gunakan pasal 61 (3) tanpa peringatan, penghentian kegiatan. Sewenang2 sesuai Ruh Perppu itu

19/07/2017 15:15:06 WIB
Ferry Koto @ferrykoto

Ada yg katakan pemerintah sudah memperingatkan HTI, jelas ini ngawur. Karena hukum menganut asas non rektroaktif, tidak berlaku surut.

19/07/2017 15:17:11 WIB
Ferry Koto @ferrykoto

Kesewenang2an Perppu ini sangat clear tidak hanya akan mengancam HTI, semua ormas terancam dgn Perppu bergaya diktator ini.

19/07/2017 15:19:04 WIB
Ferry Koto @ferrykoto

Coba baca prohibitor/larangan Perppu ini,hanya pemerintah yg diberi kewenangn putuskan suatu ormas melanggar pasal2 ini,tanpa bisa bela diri pic.twitter.com/V129k8ktgu

19/07/2017 15:22:09 WIB
Expand pic
Ferry Koto @ferrykoto

Sangat terbuka kemungkinan penguasa bubarkan Ormas yg bersebarangan/beda pandangan dg pemerintah. Ingat pemerintah itu kekuasaan politik

19/07/2017 15:23:50 WIB
Ferry Koto @ferrykoto

Bahkan, mohon maaf, Ansor pun bisa dibubarkan jk suatu saat penguasa tdk suka, hanya dgn alasan kejadian ini. seruji.co.id/daerah/jatim/a…

19/07/2017 15:26:01 WIB
Ferry Koto @ferrykoto

Melanggar psl 59(3) butir d,jelas sanksi adminstratif yg dimaksud psl 60 (2) adalh sanksi dibubarkan di psl 61(3) tanpa kesempatan bela diri pic.twitter.com/FtWsawuMJU

19/07/2017 15:29:07 WIB
Expand pic
Load Remaining (11)

Comment

No comments yet. Write yours!