1
Tempo Institute @TempoInstitute
1-Pemerintah telah lakukan langkah keliru dgn terbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ttg Perubahan atas UU No 17 Thn 2013 ttg Ormas #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
2-Alasan kegentingan krn lahirnya perpu tsb hrs dipertanyakan, selain berpotensi mengekang demokrasi & hak asasi warga negara #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
3-Perpu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli lalu itu memuat perubahan signifikan atas Undang-Undang Ormas #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
4-Secara hukum, penerbitan perpu ini tak salah karena diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
5-Namun, dari segi obyektivitas dan substansi, banyak persoalan di dalamnya #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
6-Faktor “kegentingan yang memaksa”, yang menjadi prasyarat penerbitan perpu tersebut, bisa dipersoalkan #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
7-Menko Polhukam Wiranto menilai kegentingan itu sudah terpenuhi #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
8-Sesuai Putusan MK No.139/PUU-VII/2009, perpu bs diterbitkan jk UU yg ada tak lg memadai & pembuatan aturan baru bth waktu lama #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
9-Namun klaim itu lemah. Pemerintah bahkan bisa dianggap hanya mencari jalan pintas #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
10-Situasi skr tak cerminkan kegentingan. Tak ada ormas di Indonesia yg scr nyata & jls lakukan gerakan mengancam kedaulatan ngr #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
11-Kekosongan hukum juga tak tecermin di masyarakat #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
12-UU Ormas sdh beri ruang bagi pemerintah utk melakukan penertiban, termasuk pembubaran organisasi masyarakat lewat pengadilan #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
13-Karena itu, sepantasnya DPR mencabut perpu ini saat membahasnya dlm masa persidangan berikutnya, sekitar September mendatang #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
14-Salah satu pasal krusial dalam perpu ini mengatur penyederhanaan mekanisme proses pembubaran ormas #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
15-Peringatan tertulis untuk organisasi melanggar, yang semula ditetapkan tiga kali, dalam perpu dipangkas jadi sekali #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
16-Aturan ini jg beri kewenangan pemerintah utk lgsg bubarkan ormas tnp pertimbangan MA & tgg ptsn pengadilan, spt dlm UU lama #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
17-Prosedur baru ini memberi kewenangan tanpa batas kepada pemerintah #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
18-Hal itu rawan disalahgunakan untuk membungkam dan membubarkan ormas yang kritis terhadap pemerintah #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
19-Pemerintah tak secara spesifik menyebutkan ormas yang jadi sasaran perpu ini #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
21-Pada Mei lalu pemerintah menyatakan akan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
22-HTI dianggap ancam ideologi ngr krn mengumandangkan tegaknya kepemimpinan Islam sejagat (khilafah), yg bertentangan Pancasila #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
23-Tak mengherankan jk bgt perpu terbit, kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra, lgsg menyatakan akan mengajukan judicial review #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
24-Langkah menempuh jalur hukum itu pantas didukung. Hal tersebut bisa menjadi solusi terbaik sebelum DPR mencabut perpu itu #TajukTempo

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.