0
Politik Today @PolitikToday
1. Pembahasan ambang batas pencalonan presiden di sidang paripurna Senayan, kembali deadlock. #TolakPresidentialTreshold20persen
Politik Today @PolitikToday
2. Pemerintah dan fraksi-2 di DPR belum satu suara menetapkan poin penting dalam pembahasan RUU Pemilu. #TolakPresidentialThreshold20persen
Politik Today @PolitikToday
3. Tampaknya, “sogokan” pemerintah menaikkan dana bantuan parpol belum mampu membuat wakil rakyat tunduk pada keinginan penguasa. #Opini
Politik Today @PolitikToday
4. Dalam pembahasan PT, pemerintah ngotot, hendaki ambang batas 20 - 25 persen dari perolehan suara partai politik dlm pileg. #PolitikToday
Politik Today @PolitikToday
5. Meski pemilu mendatang sudah berubah: serentak dalam waktu bersamaan. Tetapi pemerintah tetap memaksakan berlakunya aturan yang lama.
Politik Today @PolitikToday
6. Banyak yg menduga, Jokowi tak ingin memiliki pesaing dlm kontestasi politik guna melanggengkan kekuasaannya pada periode kedua. #Opini
Politik Today @PolitikToday
7. Maka itu, ia bersikeras syarat pencalonan presiden harus berat, agar tdk banyak capres yg mencuat, syukur-2 menghasilkan calon tunggal.
Politik Today @PolitikToday
8. Ambisi ke arah sana terlihat nyata. Tiga parpol seperti PDIP, Partai Golkar dan Nasdem, satu suara degan pemerintah. #PolitikToday
Politik Today @PolitikToday
9. Kepentingan Jokowi dan parpol pendukungnya, sudah disatukan mjd arogansi kekuasaan, mengarah pada hasrat monopolistik kekuasaan otoriter.
Politik Today @PolitikToday
10. Partai-2 politik pendukung Jokowi berfusi sbg satu partai tunggal pembela kepentingan pemerintah. #TolakPresidentialThreshold20persen
Politik Today @PolitikToday
11. Konsep ini mirip keinginan Soekarno di awal kemerdekaan Indonesia, hanya ada satu partai negara. Contoh yg buruk dlm sejarah Indonesia.
Politik Today @PolitikToday
12. Hal inilah yg banyak ditentang wakil rakyat. Bagi mereka aturan itu sudah menyalahi akal sehat. #TolakPresidentialThreshold20persen
Politik Today @PolitikToday
13. Bgmn bisa pemilu digelar pada 2019, acuan yg dijadikan syarat pencalonan capres merujuk pada pemilu lima tahun sebelumnya, yakni 2014.
Politik Today @PolitikToday
14 Semestinya, jk pemilu digelar serentak, syarat pilpres yg mengacu pd hasil pileg, terhapus dgn sendirinya. #TolakPresidentialThreshold20
Politik Today @PolitikToday
15. Pandangan serupa jg disuarakan pengamat hukum dan politik serta pemerhati pemilu. Upaya pemerintah ini menyalahi demokrasi. #Opini
Politik Today @PolitikToday
16. Bahkan Yusril Ihza Mahendra menilai pemberlakuan PT itu bisa dikategorikan inkonstitusional, bertentangan dengan UUD 1945. #PolitikToday
Politik Today @PolitikToday
17. Pegiat Perludem, Titi Anggraeni, yakin jika PT tetap ada di RUU Pemilu lalu digugat ke MK, maka aturan itu berpotensi dibatalkan. #Opini
Politik Today @PolitikToday
18. Intinya, pemilu 2014 udh selesai. Jadi tidak relevan jika masih menggunakan hasil-nya untuk Pemilu 2019. #TolakPresidentialThreshold20
Politik Today @PolitikToday
19. Selain 3 parpol yg mendukung, ada dua fraksi yg keras menolak wacana tsb, Fraksi @PDemokrat dan @Gerindra #TolakPresidentialThreshold20
Politik Today @PolitikToday
20. Sisanya berupaya mengambil jalan tengah, mengusulkan syarat PT berkisar antara 10 hingga 15 persen saja. #TolakPresidentialThreshold20
Politik Today @PolitikToday
21. Hal ini tetap saja di luar nalar dan juga tidak sehat bagi alam demokrasi kita. #Opini #PolitikToday #TolakPresidentialThreshold20
Politik Today @PolitikToday
22. Aturan PT dalam pilpres dan pileg yang digelar serentak, tidak pernah terjadi dlm sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini.
Politik Today @PolitikToday
23. Karena hakikat dari pilpres adalah memilih pemimpin yang menjadi hak politik setiap individu. #Opini #TolakPresidentialThreshold20
Politik Today @PolitikToday
24. Itu sebabnya di negara-2 demokratis tak hanya partai yg dapat memajukan calon presiden, setiap individu pun memiliki hak. #PolitikToday
Load Remaining (4)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.