"YIM: HTI & Beberapa Ormas Segera Ajukan Uji Materil Perppu Perubahan UU Ormas" by @Catatan_Yusril

Chirpified By @M4ngU5il
0
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

1. Hizbut Tahrir dan Beberapa Ormas Segera Ajukan Uji Materil Perppu Perubahan Ormas ke MK By: @Yusrilihza_Mhd #CatatanYusril pic.twitter.com/zZgI6dSrrf

12/07/2017 17:32:53 WIB
Expand pic
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

2. Tadi siang Rabu 12/7/2017 jam 12.00 Pimpinan Pusat HTI yang diketuai Ismail Yusanto mengadakan pertemuan dengan Yusril Ihza Mahendra

12/07/2017 17:33:52 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

3. Pemerintah mengumumkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas No 17 Tahun 2003.

12/07/2017 17:34:29 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

4. HTI memutuskn memberi kuasa kpd Ihza-Ihza Law Firm untk mengajukn permhonn uji materil ats Perpu tsb yg diyakini bertentangn dg UUD 1945.

12/07/2017 17:36:46 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

5. Langkah yang ditempuh HTI menurut Yusril akan disusul oleh beberapa ormas lain,

12/07/2017 17:38:46 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

6. yang sama-sama menganggap Perpu ini merupakan kemunduran demokrasi di tanah air.

12/07/2017 17:39:10 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

7. Sebab, Perpu ini membuka peluang untuk Pemerintah berbuat sewenang-wenang membubarkan Ormas...

12/07/2017 17:39:51 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

8. yang secara secara subyektif dianggap Pemerintah bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses peradilan.

12/07/2017 17:40:28 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

9. Kewenangan absolut Pemerintah untuk secara sepihak membubarkan ormas sebagaimana diatur dalm Perpu No 2 Tahun 2017 adalah bertentangan...

12/07/2017 17:41:53 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

10. Perpu No 2 Tahun 2017 bertentangan dg prinsip negara hukum, karena kebebasan berserikat adalah hak warganegara yg dijamin oleh UUD 1945.

12/07/2017 17:42:52 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

11. Norma undang-undang yang mengatur kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan norma UUD yang lebih tinggi kedudukannya.

12/07/2017 17:43:34 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

12. Selain pertimbangan diatas, Yusril berpendapat bahwa tidak cukup alasan bagi Presiden untuk menerbitkan Perpu..

12/07/2017 17:44:59 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

13. Yusril berpendapat bahwa tidak cukup alasan bagi Presiden untuk menerbitkan Perpu sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 45.

12/07/2017 17:45:23 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

14. Perpu hanya bisa diterbitkan dalam "hal ikhwal kegentingan yang memaksa".

12/07/2017 17:47:57 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

15. Tafsir ttg kegentingan yg memaksa itu ada dlm Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 yg menyebutkan adanya kebutuhan mendesak

12/07/2017 17:50:57 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

16. menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang tetapi undang2nya belum ada, atau undang2nya ada tapi tidak memadai.

12/07/2017 17:52:49 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

17. Sementara waktu sangat mendesak sehingga akan memerlukan waktu yg lama untuk menyusun UU dengan persetujuan DPR.

12/07/2017 17:53:27 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

18. UU No. 17 Tahun 2003 itu lebih daripada lengkap mengatur prosedur sanksi administratif sampai pembubaran ormas.

12/07/2017 17:53:57 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

19. Tapi Pemerintah dengan Perpu No 2 Tahun 2017 ini justru memangkasnya, dengan menghapus kewenangan pengadilan...

12/07/2017 17:54:53 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

20. dan memberi kewenangan absolut pada Pemerintah untuk secara subyektif menilai adanya alasan yang cukup untuk membubarkan ormas.

12/07/2017 17:55:17 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

21. Perpu ini juga mengandung tumpang tindih pengaturan dengan norma2 dalam KUHP, terkait delik penodaan agama, ...

12/07/2017 17:56:23 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

22. permusuhan yang bersifat suku, agama, ras dan golongan, serta delik makar yang sudah diatur dalam KUHP.

12/07/2017 17:56:56 WIB
#CatatanYusril @Catatan_Yusril

23. Adanya tumpang tindih ini bisa menghilangkan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945... Jakarta, 12 Juli 2017 #CatatanYusril

12/07/2017 17:57:35 WIB

Comment

No comments yet. Write yours!