0
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
1. Hizbut Tahrir dan Beberapa Ormas Segera Ajukan Uji Materil Perppu Perubahan Ormas ke MK By: @Yusrilihza_Mhd #CatatanYusril pic.twitter.com/zZgI6dSrrf
Expand pic
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
2. Tadi siang Rabu 12/7/2017 jam 12.00 Pimpinan Pusat HTI yang diketuai Ismail Yusanto mengadakan pertemuan dengan Yusril Ihza Mahendra
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
3. Pemerintah mengumumkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas No 17 Tahun 2003.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
4. HTI memutuskn memberi kuasa kpd Ihza-Ihza Law Firm untk mengajukn permhonn uji materil ats Perpu tsb yg diyakini bertentangn dg UUD 1945.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
5. Langkah yang ditempuh HTI menurut Yusril akan disusul oleh beberapa ormas lain,
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
6. yang sama-sama menganggap Perpu ini merupakan kemunduran demokrasi di tanah air.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
7. Sebab, Perpu ini membuka peluang untuk Pemerintah berbuat sewenang-wenang membubarkan Ormas...
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
8. yang secara secara subyektif dianggap Pemerintah bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses peradilan.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
9. Kewenangan absolut Pemerintah untuk secara sepihak membubarkan ormas sebagaimana diatur dalm Perpu No 2 Tahun 2017 adalah bertentangan...
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
10. Perpu No 2 Tahun 2017 bertentangan dg prinsip negara hukum, karena kebebasan berserikat adalah hak warganegara yg dijamin oleh UUD 1945.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
11. Norma undang-undang yang mengatur kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan norma UUD yang lebih tinggi kedudukannya.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
12. Selain pertimbangan diatas, Yusril berpendapat bahwa tidak cukup alasan bagi Presiden untuk menerbitkan Perpu..
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
13. Yusril berpendapat bahwa tidak cukup alasan bagi Presiden untuk menerbitkan Perpu sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 45.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
14. Perpu hanya bisa diterbitkan dalam "hal ikhwal kegentingan yang memaksa".
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
15. Tafsir ttg kegentingan yg memaksa itu ada dlm Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 yg menyebutkan adanya kebutuhan mendesak
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
16. menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang tetapi undang2nya belum ada, atau undang2nya ada tapi tidak memadai.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
17. Sementara waktu sangat mendesak sehingga akan memerlukan waktu yg lama untuk menyusun UU dengan persetujuan DPR.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
18. UU No. 17 Tahun 2003 itu lebih daripada lengkap mengatur prosedur sanksi administratif sampai pembubaran ormas.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
19. Tapi Pemerintah dengan Perpu No 2 Tahun 2017 ini justru memangkasnya, dengan menghapus kewenangan pengadilan...
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
20. dan memberi kewenangan absolut pada Pemerintah untuk secara subyektif menilai adanya alasan yang cukup untuk membubarkan ormas.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
21. Perpu ini juga mengandung tumpang tindih pengaturan dengan norma2 dalam KUHP, terkait delik penodaan agama, ...
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
22. permusuhan yang bersifat suku, agama, ras dan golongan, serta delik makar yang sudah diatur dalam KUHP.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
23. Adanya tumpang tindih ini bisa menghilangkan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945... Jakarta, 12 Juli 2017 #CatatanYusril

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.