"Kediktatoran Gaya Baru Ala Rezim Dengan Mengeuarkan Perppu Perubahan UU Ormas" by @FadliZon

Fadli Zon @fadlizon

(1) Menurut saya Perppu Tentang Keormasan perlu ditolak karena Perppu ini bentuk kediktatoran gaya baru.

Fadli Zon @fadlizon

(2) 10/07/17, Perppu Tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tlh ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Fadli Zon @fadlizon

(3) Dengan hadirnya Perppu ini, terjadi perubahan sekaligus penghapusan pada beberapa pasal UU No.17 tahun 2013.

Fadli Zon @fadlizon

(4) saya menilai pembentukan Perppu Tentang Keormasan secara substantif mengarah pada model kediktatoran gaya baru.

Fadli Zon @fadlizon

(5) Perppu tersebut menghapuskan pasal 68 UU No.17 Tahun 2013 yang mengatur ketentuan pembubaran Ormas melalui mekanisme lembaga peradilan.

Fadli Zon @fadlizon

(6) Begitupun Pasal 65, yg mewajibkan pemerintah meminta pertimbangan hukum dari MA dlm hal penjatuhan sanksi terhadap Ormas, jg dihapuskan.

Fadli Zon @fadlizon

(7) Bahkan spirit persuasif dalam memberikan peringatan terhadap Ormas, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 60, juga sudah ditiadakan.

Fadli Zon @fadlizon

(8) Perppu tersebut juga tidak lagi mengatur peringatan berjenjang terhadap Ormas yang dinilai melakukan pelanggaran.

Fadli Zon @fadlizon

(9) Dimana hal ini sebelumnya diatur dalam Pasal 62 UU No.17 tahun 2013.

Fadli Zon @fadlizon

(10) Artinya, kehadiran Perppu tersebut selain memberikan kewenangan yang semakin tanpa batas kepada Pemerintah

Fadli Zon @fadlizon

(11) juga tidak lagi memiliki semangat untuk melakukan pembinaan terhadap Ormas. Ini kemunduran total dalam demokrasi kita.

Fadli Zon @fadlizon

(12) Jika kita merujuk pada konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perppu

Fadli Zon @fadlizon

(13) Perppu dikeluarkan dalam suatu kondisi kegentingan yang memaksa.

Fadli Zon @fadlizon

(14) Pertanyaannya sekarang, adakah kondisi kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah membutuhkan Perppu?

Fadli Zon @fadlizon

(15) Kegentingan ini harus didefinisikan secara objektif. Tidak bisa parsial.

Fadli Zon @fadlizon

(16) Perppu ini akan memunculkan keresahan baru dan mengancam ebebasan berserikat yang sudah dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 dan 28E.

Fadli Zon @fadlizon

(17) Perppu ini mengandung semangat yang sangat jauh dari semangat demokrasi.

Fadli Zon @fadlizon

(18) Perppu tsb berpotensi mnjd alat kesewenangan Pemerintah untuk membubarkan ormas2 yg kritis pd Pemerintah

Fadli Zon @fadlizon

(19) Pembubaran ormas2 tersebut tanpa harus melalui mekanisme persidangan lembaga peradilan

Fadli Zon @fadlizon

(20) Dan hal itu berbahaya bagi jaminan keberlangsungan kebebasan berserikat di Indonesia.

Fadli Zon @fadlizon

(21) Merujuk paDa UU MD3 pasal 71, DPR berwenang untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap Perppu yang diajukan pemerintah.

Fadli Zon @fadlizon

(22) Artinya, jika berpotensi mengekang kebebasan berserikat dan merugikan masyarakat, DPR memiliki dasar untuk menolak Perpu tersebut.