Fadli Zon
@fadlizon
(1) Menurut saya Perppu Tentang Keormasan perlu ditolak karena Perppu ini bentuk kediktatoran gaya baru.
Fadli Zon
@fadlizon
(2) 10/07/17, Perppu Tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tlh ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Fadli Zon
@fadlizon
(3) Dengan hadirnya Perppu ini, terjadi perubahan sekaligus penghapusan pada beberapa pasal UU No.17 tahun 2013.
Fadli Zon
@fadlizon
(4) saya menilai pembentukan Perppu Tentang Keormasan secara substantif mengarah pada model kediktatoran gaya baru.
Fadli Zon
@fadlizon
(5) Perppu tersebut menghapuskan pasal 68 UU No.17 Tahun 2013 yang mengatur ketentuan pembubaran Ormas melalui mekanisme lembaga peradilan.
Fadli Zon
@fadlizon
(6) Begitupun Pasal 65, yg mewajibkan pemerintah meminta pertimbangan hukum dari MA dlm hal penjatuhan sanksi terhadap Ormas, jg dihapuskan.
Fadli Zon
@fadlizon
(7) Bahkan spirit persuasif dalam memberikan peringatan terhadap Ormas, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 60, juga sudah ditiadakan.
Fadli Zon
@fadlizon
(8) Perppu tersebut juga tidak lagi mengatur peringatan berjenjang terhadap Ormas yang dinilai melakukan pelanggaran.
Fadli Zon
@fadlizon
(10) Artinya, kehadiran Perppu tersebut selain memberikan kewenangan yang semakin tanpa batas kepada Pemerintah
Fadli Zon
@fadlizon
(11) juga tidak lagi memiliki semangat untuk melakukan pembinaan terhadap Ormas. Ini kemunduran total dalam demokrasi kita.
Fadli Zon
@fadlizon
(12) Jika kita merujuk pada konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perppu
Fadli Zon
@fadlizon
(14) Pertanyaannya sekarang, adakah kondisi kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah membutuhkan Perppu?
Fadli Zon
@fadlizon
(16) Perppu ini akan memunculkan keresahan baru dan mengancam ebebasan berserikat yang sudah dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 dan 28E.
Fadli Zon
@fadlizon
(18) Perppu tsb berpotensi mnjd alat kesewenangan Pemerintah untuk membubarkan ormas2 yg kritis pd Pemerintah
Fadli Zon
@fadlizon
(19) Pembubaran ormas2 tersebut tanpa harus melalui mekanisme persidangan lembaga peradilan
Fadli Zon
@fadlizon
(20) Dan hal itu berbahaya bagi jaminan keberlangsungan kebebasan berserikat di Indonesia.
Fadli Zon
@fadlizon
(21) Merujuk paDa UU MD3 pasal 71, DPR berwenang untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap Perppu yang diajukan pemerintah.
Fadli Zon
@fadlizon
(22) Artinya, jika berpotensi mengekang kebebasan berserikat dan merugikan masyarakat, DPR memiliki dasar untuk menolak Perpu tersebut.
