Add to Favorite
0
MuhHusniThamrin @monethamrin
Sepertinya para legislator sedang asyik sibuk dgn perkara pansus KPK dan menangkis tuduhan kasus E-KTP
MuhHusniThamrin @monethamrin
Semoga tidak lupa dan soal threshold presiden dan menjadi basi. Atau karena presiden pun sdg berkunjung ke LN?
MuhHusniThamrin @monethamrin
1. Hingga kini Partai Demokrat tetap menginginkan threshold presiden 0 persen, tuk membuka persaingan calon yang lebih terbuka.
MuhHusniThamrin @monethamrin
2. Banyak calon presiden jadi lebih bagus bukan? pilihan banyak, persaingan yg baik, bukankah akan memunculkan pemimpin yg lbh baik?
MuhHusniThamrin @monethamrin
3. Munculkan calon2 pemimpin alternatif yang lbh bail yang ada sekarang. Jika perlu pemimpin2 muda, bukan yg sdh “aging”
MuhHusniThamrin @monethamrin
4. Jangan2 semerawut politik. ekonomi, sosial yg ada sekarang krn ulah para pemimpin tua yg tak memahami semangat jaman yg ada skrg.
MuhHusniThamrin @monethamrin
5. Ngototnya pemerintah dgn threshold president 20-25 persen terkesan ingin memenangkan pilpres sjk awal. kalau bisa di 2017 ini sdh menang.
MuhHusniThamrin @monethamrin
6. Pertahana dan partai2 pendukungnya terkesan takut dgn persaingan, berupaya menjegal melalui threshold besar hasil pemilu 2014.
MuhHusniThamrin @monethamrin
7. Padahal sequa tahu tiket threshold tsb smh dipakai pada pilpres 2014. Kini sisa sobekan tiket itu ingin meteka pakai lagi.
MuhHusniThamrin @monethamrin
8. Pemilihan langsung presiden dan pileg yg diadakan bersamaan pd the 2019 mjd unik. Basis dukungan utk pencalonan presiden mjd Nol.
MuhHusniThamrin @monethamrin
9. Pilpres 2014 memakai hasil pemilihan legislatif yg diadakan sebelumnya sbg dasar threshold. Gampang mengukur.
MuhHusniThamrin @monethamrin
10. Partai dgn suara yg cukup atau besar dapat memakai threshold tsb utk pemilihan presiden. Itu di 2014.
MuhHusniThamrin @monethamrin
11. Jk diadakan serentak pd 2019, siapa yg bisa memastikan hasil pemilu legislatief partai pendukung petahana pd akhirnya cukup 20 persen?
MuhHusniThamrin @monethamrin
12. Kini saja banyak kader2 partai pendukung petahana yg dikabarkan terlibat kasus e-KTP. effekt domino kasus korupsi tsb bisa smp 2019.
MuhHusniThamrin @monethamrin
13. Christmas comes earlier. Jokowi dan tiga partai pendukungnya, PDIP, Golkar, Nasdem, sdh ancang2 utk 2019, mencoba menjegal pesaing
MuhHusniThamrin @monethamrin
14. Jika narasi kompetisi politik disusun dgn sarat kepentingan satu kelompok, Kita ini Bangsa apa? (mau mengutip @fadjroeL lagi)
MuhHusniThamrin @monethamrin
15. Demokrasi yg baru seumur jagung tak boleh disusun dgn pendidikan politik yang salah. monopoli kekuasaan tak boleh jd panglima.
MuhHusniThamrin @monethamrin
16. Populisme dgn jargon kerakyatan dan upaya menghacurkan para pesaing politik pernah dilakukan oleh Hitler di Jerman.
MuhHusniThamrin @monethamrin
17. Langkah yg diambil Hitler tsb menjadi contoh buruk idelogi populistik kerakyatan yang dilakukan dgn paksa.
MuhHusniThamrin @monethamrin
18. Jegal menjegal melalui threshold juga tak boleh diikuti dennen menjegal calon pesaing dgn cara yg lain, dlm kasus Hari Tanoe misalnya.
MuhHusniThamrin @monethamrin
19. Perindo ataupun Partai Period hrs mendapat hak yang sama dalam kompetisi politik, meski pendatang baru.
MuhHusniThamrin @monethamrin
20. Prinsip persaingan yg sehat ini menjadi acuan pokok Partai Demokrat. Partai2 baru sort Perindo atau @psi_id memiliki hak yg sama.
MuhHusniThamrin @monethamrin
21. Partai2 baru memiliki hak yg sama dlm persaingan, bkn tanya pada pemilihan legislatif ttp juga pada pemilihan Presiden.
MuhHusniThamrin @monethamrin
22. Oleh krnnya Partai Demokrat akan terus memperjuangkan threshold presiden NOL PERSEN.
Load Remaining (1)
Login and hide ads.