0
KPK @KPK_RI
Selamat siang, sambil menikmati akhir pekan, kami akan menemani anda dg pernyataan Sikap akademik DPP APHTN-HAN & PUSAKO #TolakHakAngket
KPK @KPK_RI
Sejak diusulkan pada tgl 19 april 2017, Proses hak angket terhadap KPK bergulir ke arah yg inkonstitusional.
KPK @KPK_RI
2.Sulit dihindari pandangan bahwa hak angket erat kaitannya dengan kepentingan politik anggota DPR atas kasus e-KTP #TolakHakAngket
KPK @KPK_RI
3.Menggunakan hak angket adalah modus pola baru utk menyerang kredibilitas KPK dalam membongkar perkara korupsi.
KPK @KPK_RI
4. APHTN-HAN dan PUSAKO FH Universitas Andalas melakukan kajian hak angket terhadap proses hukum. Hasil kajian meliputi:
KPK @KPK_RI
5.Pertama, hak angket ini ilegal karena memiliki cacat objek yang diselidiki dan cacat subjek yang diselidiki.
KPK @KPK_RI
6.berdasarkn pasal 79 ayat 3 UU No 17 Thn 2014, objek hak angket adl pelaksanaan UU oleh pemerintah dan/atau pelaksanaan kebijakn pemerintah
KPK @KPK_RI
7.Dengan kata lain hak angket adl intrumen DPR utk menyelenggarakan fungsi investigatif atau pengawasan implementasi UU/kebijakan pemerintah
KPK @KPK_RI
8. Jelas dlm pasal tsb yang dimaksud penyelidikan DPR objeknya adl tindakan pemerintah sbg lembaga eksekutif.
KPK @KPK_RI
9.APHTN-HAN & PUSAKO FH Universitas Andalas menilai DPR salah memaknai bhw seluruh pelaksanaan dpt dilakukan penyelidikan.
KPK @KPK_RI
10. Konsekuensi dari pemahaman tsb adl lembaga peradilan sbg pelaksana UU juga dpt dipanggil utk diselidiki DPR
KPK @KPK_RI
11. Padahal lembaga kekuasaan kehakiman adl lembaga yg merdeka dlm menjalankan fungsinya.
KPK @KPK_RI
12. Secara konstitusional, KPK diatur sbg bagian dari kekuasaan kehakiman dlm pasal 24 ayat 1 UUD 1945.
KPK @KPK_RI
13. Pasal 3 UU No 30 Thn 2002 menegaskan bhw KPK adl lembaga yg menjalankan tugas & kewenangan secara independen & bebas dari pengaruh kuasa
KPK @KPK_RI
14. Kedua, hak angket terhadap KPK lemah secara substansial karena objek yang dipermasalahkan atau diselidiki DPR tidak sesuai
KPK @KPK_RI
15.Objek yg dpt dipermasalahkan lewat hak angket adl pelaksanaan UU dan/atau kebijakan pemerintah.
KPK @KPK_RI
16. Masalah tsb bersifat: penting, strategis, & brdampak luas pd kehidupn masyrakat serta DIDUGA bertentangan dg aturan UU. #TolakHakAngket
KPK @KPK_RI
17. Prasyarat kondisi permasalahan haruslah kumulatif berdasarkan pasal 79 ayat 3 UU MD3. #TolakHakAngket
KPK @KPK_RI
18. APHTN-HAN & PUSAKO berpandangan bhw tdk terdapat penjelasan yg signifikan ttg alasan pengajuan hak angket. #TolakHakAngket.
KPK @KPK_RI
19. pengajuan hak angket berkaitan dg kepentingan masyrakat, bangsa & negara seperti apa yang diperjuangkan DPR? #TolakHakAngket
KPK @KPK_RI
20. Sehingga hak angket terlihat lebih kpd perjuangan kepentingan politik sekaligus intervensi proses peradilan kasus e-KTP. #TolakHakAngket
KPK @KPK_RI
21. Ketiga, pengajuan hak angket harus dilakukn lewat mekanisme voting disertai dg materi kebijakan yg akan diselidiki & alasan penyilidikan
KPK @KPK_RI
22. Pengesahan hak angket harus memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan. #TolakHakAngket
KPK @KPK_RI
23. Disamping itu anggota panitia hak angket harus terdiri dari seluruh unsur fraksi yg ada di DPR. #TolakHakAngket
KPK @KPK_RI
24. Bila anggota panitia tidak terpenuhi dari seluruh unsur fraksi, hak angket tdk sesuai kriteria. #TolakHakAngket
Load Remaining (12)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.