"RUU Pemilu Yang Tak Kunjung Selesai Walau Amanat UUD '45 & Putusan MK Final" by @TeddyGusnaidi

Chirpified By @M4ngU5il
0
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

1. Pemilu 2019 sesuai dengan amanat UUD45 dan putusan MK, tdk ada lagi Presidential threshold dan Parliamentary threshold. Itu sudah Final..

13/06/2017 20:12:31 WIB
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

2. RUU Pemilu hingga hari ini masih belum selesai karena pembahasan Presidential threshold dan Parliamentary threshold. Itu kan aneh..

13/06/2017 20:14:47 WIB
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

3. Masih ada yang ingin mempertahankan walaupun mereka tau bahwa keputusan MK dan UUD 1945 tidak memperbolehkan hal itu. Ini aneh bin konyol

13/06/2017 20:17:00 WIB
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

4. Setiap Partai politik boleh mengusulkan capres dan cawapres. Tidak ada kewajiban harus koalisi, tapi tidak ada larangan untuk koalisi.

13/06/2017 20:18:37 WIB
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

5. Partai politik peserta Pemilu 2019 utk sementara ada 12 Partai. Jadi jika setiap parpol mengusulkan capres/cawapres maka ada 12 Pasangan.

13/06/2017 20:21:45 WIB
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

6. Begitupun ketika 12 Parpol mencalonkan anggota DPR. Tidak ada lagi ambang batas, siapapun calon yg dapat suara tertinggi itu yg dilantik.

13/06/2017 20:23:25 WIB
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

7. Presidential threshold dan Parliamentary threshold adalah aturan ilegal yg dulu dilegalkan untuk membatasi hak politik warga negara.

13/06/2017 20:28:01 WIB
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

8. Presidential threshold dan Parliamentary threshold jika dipaksakan dilegalkan dalam UU, maka akan sangat mudah dibatalkan. Yaitu:

13/06/2017 20:32:54 WIB
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

9. Pertama,karena Pemilu serentak, Anggota DPR terpilih & Presiden yg memenangkan Pilpres dibatalkan karena Partainya tdk memenuhi Threshold

13/06/2017 20:39:14 WIB
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

10. Jadi nanti ketika Capres yang diusulkan Partai X menang, kemenangannya dibatalkan karena Partai X tidak mencukupi ambang batas.

13/06/2017 20:40:39 WIB
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

11. Jelas hal itu tdk dapat dibenarkan karena Presiden yg dipilih oleh rakyat, dianulir hanya karena partai pengusul tdk lolos ambang batas.

13/06/2017 20:43:01 WIB
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

12. Itu jelas bertentangan dgn Pasal 6A UUD 45, Presiden dan wapres diusulkan oleh Parpol peserta pemilu & dipilih scr langsung oleh rakyat

13/06/2017 20:49:56 WIB
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

13. Kedua, jika ambang batas dimunculkan dgn menggunakan hasil pemilu legislatif 2014 seperti yg tercantum di RUU Pemilu sekarang, maka...

13/06/2017 20:55:06 WIB
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

14. Para Caleg 2014 sebagai Pemilik suara Pemilu 2014 akan meminta hak mereka, karena merekalah pemilik suara tsb, bukan caleg Pemilu 2019.

13/06/2017 21:00:50 WIB
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

15. Kalau hasil suara Pemilu 2014 dilegalkan lagi, maka mereka para pemilik suara 2014 punya hak utk dilantik menjadi anggota DPR 2019-2024.

13/06/2017 21:03:51 WIB
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

16. Kalau mereka tidak dilantik, maka tidak bisa hasil usaha jerih payah caleg 2014 diambil begitu saja tanpa ada kompensasi bagi mereka.

13/06/2017 21:07:38 WIB
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

17. Dari hal ini dan tentu saja hasil keputusan MK soal Pemilu serentak, maka pasal ambang batas dengan mudah dapat digugurkan oleh MK.

13/06/2017 21:11:56 WIB
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

18. DPR dan Pemerintah segera selesaikan RUU Pemilu ini tapi sesuai dengan keputusan MK dan tentu saja UUD 1945, agar bisa dipergunakan.

13/06/2017 21:16:40 WIB
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

19. Yang pasti setiap Parpol yg sudah menjadi peserta pemilu 2019 berhak mengusulkan Capres & Cawapres utk dipilih rakyat tanpa ambang batas

13/06/2017 21:19:00 WIB
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi

20. Semoga bermanfaat dan tidak lagi oknum yang berupaya untuk memanipulasi sesuatu yang sudah jelas diamanatkan oleh UUD 45. Terima kasih

13/06/2017 21:22:04 WIB

Comment

No comments yet. Write yours!