0
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
1. Pemilu 2019 sesuai dengan amanat UUD45 dan putusan MK, tdk ada lagi Presidential threshold dan Parliamentary threshold. Itu sudah Final..
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
2. RUU Pemilu hingga hari ini masih belum selesai karena pembahasan Presidential threshold dan Parliamentary threshold. Itu kan aneh..
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
3. Masih ada yang ingin mempertahankan walaupun mereka tau bahwa keputusan MK dan UUD 1945 tidak memperbolehkan hal itu. Ini aneh bin konyol
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
4. Setiap Partai politik boleh mengusulkan capres dan cawapres. Tidak ada kewajiban harus koalisi, tapi tidak ada larangan untuk koalisi.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
5. Partai politik peserta Pemilu 2019 utk sementara ada 12 Partai. Jadi jika setiap parpol mengusulkan capres/cawapres maka ada 12 Pasangan.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
6. Begitupun ketika 12 Parpol mencalonkan anggota DPR. Tidak ada lagi ambang batas, siapapun calon yg dapat suara tertinggi itu yg dilantik.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
7. Presidential threshold dan Parliamentary threshold adalah aturan ilegal yg dulu dilegalkan untuk membatasi hak politik warga negara.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
8. Presidential threshold dan Parliamentary threshold jika dipaksakan dilegalkan dalam UU, maka akan sangat mudah dibatalkan. Yaitu:
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
9. Pertama,karena Pemilu serentak, Anggota DPR terpilih & Presiden yg memenangkan Pilpres dibatalkan karena Partainya tdk memenuhi Threshold
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
10. Jadi nanti ketika Capres yang diusulkan Partai X menang, kemenangannya dibatalkan karena Partai X tidak mencukupi ambang batas.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
11. Jelas hal itu tdk dapat dibenarkan karena Presiden yg dipilih oleh rakyat, dianulir hanya karena partai pengusul tdk lolos ambang batas.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
12. Itu jelas bertentangan dgn Pasal 6A UUD 45, Presiden dan wapres diusulkan oleh Parpol peserta pemilu & dipilih scr langsung oleh rakyat
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
13. Kedua, jika ambang batas dimunculkan dgn menggunakan hasil pemilu legislatif 2014 seperti yg tercantum di RUU Pemilu sekarang, maka...
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
14. Para Caleg 2014 sebagai Pemilik suara Pemilu 2014 akan meminta hak mereka, karena merekalah pemilik suara tsb, bukan caleg Pemilu 2019.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
15. Kalau hasil suara Pemilu 2014 dilegalkan lagi, maka mereka para pemilik suara 2014 punya hak utk dilantik menjadi anggota DPR 2019-2024.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
16. Kalau mereka tidak dilantik, maka tidak bisa hasil usaha jerih payah caleg 2014 diambil begitu saja tanpa ada kompensasi bagi mereka.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
17. Dari hal ini dan tentu saja hasil keputusan MK soal Pemilu serentak, maka pasal ambang batas dengan mudah dapat digugurkan oleh MK.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
18. DPR dan Pemerintah segera selesaikan RUU Pemilu ini tapi sesuai dengan keputusan MK dan tentu saja UUD 1945, agar bisa dipergunakan.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
19. Yang pasti setiap Parpol yg sudah menjadi peserta pemilu 2019 berhak mengusulkan Capres & Cawapres utk dipilih rakyat tanpa ambang batas
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
20. Semoga bermanfaat dan tidak lagi oknum yang berupaya untuk memanipulasi sesuatu yang sudah jelas diamanatkan oleh UUD 45. Terima kasih

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.