#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
1. Yusril: Untuk Antisipasi Pilkada Serentak 2018, Pemerintah dan DPR Harus Segera Bentuk Pengadilan Pilkada
#CatatanYusril
@Yusrilihza_Mhd pic.twitter.com/goMVoybQuf
Expand pic
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
2. Pemerintah dan DPR disesak segera mewujudkan amanat Pasal 157 UU tentang Perubahan UU Pilkada...
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
3. mewujudkan amanat Pasal 157 UU tentang Perubahan UU Pilkada untuk membentuk pengadilan khusus guna manangani sengketa hasil Pilkada.
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
4. Hal itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas Pilkada dan meminimaalisasi terjadinya kecurangan.
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
5. Desakan tersebut disampaikan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dlm diskusi panel “Permasalahan Hukum dalam Pilkada” (20/5/17).
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
6. Langkah pemerintah itu sangat penting, apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mampu lagi menangani sengketa pilkada,
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
7. apalagi Pilkada serentak yang kali ini akan dilaksanakan di 171 daerah. Karena Pilkada bukanlah termasuk ke dalam kategori Pemilu,
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
8. MK sendiri sudah lama menyatakan bahwa lembaga itu tidak berwenang mengadili sengketa Pilkada,” tegas Yusril.
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
9. Diskusi panel yg diselenggarakan dalam rangka pembukaan Ihza & Ihza Law Firm Palembang Office itu dihadiri oleh Wagub Sumsel Isak Mekki,
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
10. Walikota Palembang Harnojoyo, sejumlah bakal calon gubernur, bupati dan walikota se-Sumtera Selatan, serta para politisi dan aktivis.
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
11. Yusril menegaskan. alternatif lembaga peradilan khusus untuk Pikada adalah menyerahkannya kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
12. Namun jumlah PT TUN harus ditambah dari empat yang ada sekarang menjadi delapan, yakni PT TUN Medan, Palembang,
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
13. Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar dan Ambon.
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
14. Putusan pengadilan tinggi TUN itu nantinya dapat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung.
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
15. Ia berpendapat, Pengadilan Tinggi TUN relevan mengadili sengketa hasil Pilkada krn yg digugat adlh Keputusn KPU setmpat ttg rekapitulasi
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
16. penghitungan suara dan penetapan pasangan pemenang. Keputusan KPU, lanjut Yusril, adalah Keputusan lembaga tata usaha negara.
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
17. PT TUN mengadili perkara itu dengan menilai apakah Keputusan KPU itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku,
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
18. asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas-asas penyelenggaraan pemilu.
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
19. “Berdasarkan pengalama saya sebagai Menteri Kehakiman dan HAM, membentuk Pengadilan Tinggi TUN seperti itu tidaklah sulit.
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
20. Banyak hakim PTUN yang antri untuk dipromosi nenjadi hakim tinggi.
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
21. Kalau fasilitas gedung, sementara bisa minta bantuan gubernur di daerah-daerah,”
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
22. Yusril menegaskan, diserahkannya penyelesaian sengketa hasil Pilkada kepada PT TUN adalah upaya untuk..
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
23. membuka akses yang lebih luas bagi rakyat dalam mencari keadilan yang cepat dan biayanya murah.
#CatatanYusril
@Catatan_Yusril
24. Kalau semua dibawa ke MK ongkosnya sangat mahal, apalagi dari daerah-daerah yang jauh dari ibu kota.
