Add to Favorite
0
Login and hide ads.
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:16:06 WIB
1. PRESIDEN PRESIDEN TIDAK BISA BUBARKAN ORMAS DENGAN KEPPRES TANPA PERSETUJUAN PENGADILAN Oleh @Yusrilihza_Mhd #CatatanYusril pic.twitter.com/wwBnaCcYKG
 Expand pic
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:17:24 WIB
2. Prof Jimly Asshiddiqy kemarin menyarankn agar Presiden membubarkan ormas yg bertntangan dg Pancasila melalui Keputusan Presiden (Keppres)
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:18:05 WIB
3. dengan tetap memberikan peluang bagi ormas tersebut untuk melakukan perlawanan melalui pengadilan. #CatatanYusril
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:18:39 WIB
4. Kalau pengadilan memenangkan Presiden, maka ormas tersebut bubar selamanya.  #CatatanYusril
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:19:15 WIB
5. Namun jika Presiden dikalahkan pengadilan, ormas tersebut dapat dihidupkan kembali. #CatatanYusril
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:22:42 WIB
6. Bersamaan dengan Profesor Jimly, Presiden Joko Widodo usai bertemu dengan pemred berbagai media, mengatakan akan "menggebuk" ormas...
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:23:26 WIB
7. Ormas yang bertentangan dengan "empat pilar kebangsaan", yakni Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan RI dan Bhineka Tunggal Ika.
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:24:20 WIB
8. Penggebukan itu, menurut beliau, akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk kepada gerakan komunis,  #CatatanYusril
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:25:05 WIB
9. jika sekiranya PKI yang dulunya adalah partai politik, bukan ormas akan dihidupkan kembali. #CatatanYusril
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:25:47 WIB
10. Pembubaran ormas seperti disarankan Prof Jimly itu menyimpang jauh dari norma hukum positif yang kini berlaku,  #CatatanYusril
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:26:22 WIB
11. yakni UU No 17 Tahun 2013 yang di dalamnya mengatur prosedur pembubaran ormas. #CatatanYusril
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:27:48 WIB
12. Ormas yg sdh disahkan sbg badan hukum, tdk dpat dibubarkn begitu saja olh Pemerintah, melainkan setelah ada izin/persetujuan pengadilan.
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:28:57 WIB
13. Ini semata-mata dilakukan untuk mencegah Presiden bertindak sewenang-wenang membubarkan ormas yg mungkin saja berseberangan dg dirinya.
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:31:13 WIB
14. Dlm negara hukum yg demokratis sbgmana dianut olh UUD 45, tdk ada tindakn penyelnggra negara yg dpt dilakukn tnpa landasn hukum yg jelas
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:31:55 WIB
15. Karena itu, kita wajib mencegah dibukakannya pintu bagi Presiden untuk bertindak sewenang-wenang di luar hukum,  #CatatanYusril
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:32:55 WIB
16. kecuali ada situasi sangat genting yang memaksa Presiden untuk mengambil langkah revolusioner...
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:33:27 WIB
17. langkah revolusioner dalam keadaan yang tidak normal untuk menyelamatkan bangsa dan negara.
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:33:56 WIB
18. Membubarkan ormas dengan cara "menggebuk" jika hal itu diartikan sebagai tindakan di luar hukum positif yang berlaku,
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:35:46 WIB
19. akan membawa implikasi politik yg luas, krena sumpah jabatan Presiden mengatkan akan berlaku adil serta memegang teguh undang2 dasar,
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:36:27 WIB
20. undang2 dan segala peraturannya dengan selurus-lurusnya. Pelanggaran sengaja atas sumpah jabatan bisa membuka peluang bagi pemakzulan.
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:37:14 WIB
21. Kalau Presiden diberi kewenangan membubarkan ormas lebih dahulu, meskipun ormas itu dapat melakukan perlawanan ke pengadilan,
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:37:47 WIB
22. secara diam-diam kita telah membuka pintu untuk Presiden bertindak sewenang-wenang.
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:38:23 WIB
23. Kalau kedudukan Presiden makin kuat akibat kesewenang-wenangan itu,
Cyber Brihiz @CyberBrihiz 18/05/2017 20:38:47 WIB
24. lambat laut Presiden akan kembali memusatkan kekuasaan di tangannya dan mendikte lembaga lain termasuk pengadilan.
Load Remaining (19)

All Categories

Category related to Public Policy

Login and hide ads.
Login and hide ads.