KPK Diminta Penuhi Panggilan Pansus

Hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi memang sudah disetujui di Rapat Paripurna DPR pada 28 April lalu. Langkah selanjutnya adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) KPK, yang merepresentasikan perwakilan dari 10 fraksi di DPR.
breakingnews pansuskpk kpk hakangket
0
budi santoso @budiS_88
Hak angket DPR terhadap KPK memang sudah disetujui di Rapat Paripurna DPR pada 28 April lalu. goo.gl/j508BY #PansusKPK
budi santoso @budiS_88
Langkah selanjutnya adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) KPK, yg merepresentasikan perwakilan dari 10 fraksi di DPR. #PansusKPK
budi santoso @budiS_88
Proses pembentukan Pansus KPK sendiri akn sgra berjalan stlah berakhirnya masa reses anggota dewan, goo.gl/j508BY #PansusKPK
budi santoso @budiS_88
setelah 17 Mei mendatang. Menurut aturan, batas akhir pembentukan pansus adalah dua bulan goo.gl/j508BY #PansusKPK
budi santoso @budiS_88
atau 60 hari setelah diberikannya persetujuan hak angket melalui rapat paripurna DPR tersebut. goo.gl/j508BY #PansusKPK
budi santoso @budiS_88
Meski Pansus KPK masih diperjungkan, namun lembaga antirasuah tersebut dihimbau untuk goo.gl/j508BY #PansusKPK
budi santoso @budiS_88
memenuhi panggilan jika nantinya pansus sudah terbentuk. KPK wajib menjawab pertanyaan terkait goo.gl/j508BY #PansusKPK
budi santoso @budiS_88
dugaan tujuh penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara yang mereka lakukan. goo.gl/j508BY #PansusKPK
budi santoso @budiS_88
Penyelewengan atau pelanggaran terhadap kepatuhan undang-undang adalah ranah yg bisa goo.gl/j508BY #PansusKPK
budi santoso @budiS_88
didalami oleh anggota dewan melalui Pansus KPK nantinya. goo.gl/j508BY #PansusKPK
budi santoso @budiS_88
Pelanggaran terhadap kepatuhan undang-undang berada di luar ketentuan yg goo.gl/j508BY #PansusKPK
budi santoso @budiS_88
terangkum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. goo.gl/j508BY #PansusKPK
budi santoso @budiS_88
Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, menyatakan bahwa KPK sebaiknya memenuhi goo.gl/j508BY #PansusKPK
budi santoso @budiS_88
panggilan pansus apabila nantinya sudah terbentuk. Melakukan atau merasa tidak melalukan pelanggaran, goo.gl/j508BY #PansusKPK
budi santoso @budiS_88
pimpinan KPK bisa menyampaikannya secara terbuka ke Pansus KPK. goo.gl/j508BY #PansusKPK
budi santoso @budiS_88
“Lebih baik menghadiri panggilan pansus, walau mgkn KPK bisa memilih tak datang,” kata Bivitri Susanti. goo.gl/j508BY #PansusKPK
budi santoso @budiS_88
“Tapi dia harus siap dengan segala konsekuensi lainnya. goo.gl/j508BY #PansusKPK
budi santoso @budiS_88
Kalau dia tidak datang, bisa saja dikenakan sandera maksudnya semacam ada konsekuensi hukum,” kata Bivitri. goo.gl/j508BY
budi santoso @budiS_88
Hal itu juga disampaikan Bivitri Susanti pada diskusi ‘Hak Angket DPR & Pemberantasan Korupsi’, Minggu (7/5) lalu. goo.gl/j508BY
budi santoso @budiS_88
KPK telah mendapat dorongan agar lebih dulu datang. Soal penolakan berbagai hal dalam pemeriksaan, goo.gl/j508BY #PansusKPK
budi santoso @budiS_88
bisa dilakukan ketika sudah menghadapi anggota dewan. Termasuk soal pembukaan rekaman goo.gl/j508BY #PansusKPK
Load Remaining (4)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.