0
Bongkar @bongkar
Pemerintah memastikan akan menempuh langkah hukum untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Bongkar @bongkar
“Sebagai ormas berbadan hukum, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
Bongkar @bongkar
kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dgn Pancasila dan UUD 1945 seperti diatur dalam UU Nomor 17/2013 tentang Ormas,” - Kata Wiranto
Bongkar @bongkar
Wiranto menambahkan aktivitas HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat sehingga dikhaw­tirkan mengancam keamanan & ketertiban masyarakat
Bongkar @bongkar
Dan kegiatan HTI juga membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bongkar @bongkar
Ini semua menjadi alasan pemerintah menempuh langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI. Kami ajukan lewat peradil­an
Bongkar @bongkar
Pemerintah tidak sewenang-wenang, tetapi bertumpu pada hukum.
Bongkar @bongkar
Pemerintah juga mengkaji ormas Islam lain yang terindikasi anti-Pancasila,” ujar Wiranto
Bongkar @bongkar
Kapolri Tito Karnavian mengemukakan pihaknya telah menerima sejumlah pengaduan dan penolakan masyarakat terhadap HTI.
Bongkar @bongkar
Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi mendukung langkah pemerintah tersebut.
Bongkar @bongkar
MUI menegaskan bentuk NKRI berdasarkan Pancasila adalah final dan mengikat rakyat Indonesia
Bongkar @bongkar
“Jika ada ormas mengusung paham yang berbeda dengan Pancasila dan berpotensi menimbulkan benturan, pemerintah wajib bertindak tegas.
Bongkar @bongkar
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun menyetujui rencana pemerintah membubarkan HTI melalui prosedur hukum.
Bongkar @bongkar
Menurut Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, HTI terbukti merongrong keutuhan NKRI dengan hendak mengganti Pancasila dengan khilafah.
Bongkar @bongkar
“Ormas dan komunitas keagamaan harus menjaga fondasi keindonesiaan itu.
Bongkar @bongkar
Para pendiri negara sudah memilih konsep negara bangsa, bukan negara Islam atau negara suku.”
Bongkar @bongkar
Pengamat politik Universitas Padjadjaran Muradi mengapresiasi langkah pemerintah membubarkan HTI melalui jalur hukum.
Bongkar @bongkar
“Meskipun sedikit telat, harus diapresiasi. Ormas lain seperti FPI dan GNPF-MUI juga perlu dievaluasi.”
Bongkar @bongkar
Kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai langkah yang tepat.
Bongkar @bongkar
Pembubaran HTI sangat tepat,” ujar Kepala Program Doktor Studi Kebijakan UGM, Prof. Muhadjir Darwin di Yogyakarta
Bongkar @bongkar
Ia menegaskan, bahwa komitmen kepada ideologi negara Pancasila tidak bisa ditawar. Dan wajib hukumnya untuk menerima dan mematuhinya.
Bongkar @bongkar
HTI dibeberapa Negara juga dilarang karena kegiatannya yang menyimpang dan dianggap Radikal
Bongkar @bongkar
Malaysia, Hizbut Tahrir (HT) dilarang berkembang. Pada 17 September 2015 melalui Komite Fatwa Negara Bagian Selangor
Bongkar @bongkar
Malaysia menyatakan Hizbut Tahrir (HT) sebagai kelompok yang menyimpang.
Bongkar @bongkar
Yordani merupakan Negara asal berdirinya Hizbut Tahrir (HT), sampai sekarang masih menjadi organisasi HT dengan status terlarang.
Load Remaining (21)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.