Pemerintah menempuh jalur hukum membubarkan ormas HTI - by @bongkar

kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila
0
Bongkar @bongkar

Pemerintah memastikan akan menempuh langkah hukum untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

09/05/2017 11:54:43 WIB
Bongkar @bongkar

“Sebagai ormas berbadan hukum, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

09/05/2017 11:55:15 WIB
Bongkar @bongkar

kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dgn Pancasila dan UUD 1945 seperti diatur dalam UU Nomor 17/2013 tentang Ormas,” - Kata Wiranto

09/05/2017 11:55:52 WIB
Bongkar @bongkar

Wiranto menambahkan aktivitas HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat sehingga dikhaw­tirkan mengancam keamanan & ketertiban masyarakat

09/05/2017 11:56:24 WIB
Bongkar @bongkar

Dan kegiatan HTI juga membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

09/05/2017 11:57:16 WIB
Bongkar @bongkar

Ini semua menjadi alasan pemerintah menempuh langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI. Kami ajukan lewat peradil­an

09/05/2017 11:57:37 WIB
Bongkar @bongkar

Pemerintah tidak sewenang-wenang, tetapi bertumpu pada hukum.

09/05/2017 11:58:16 WIB
Bongkar @bongkar

Pemerintah juga mengkaji ormas Islam lain yang terindikasi anti-Pancasila,” ujar Wiranto

09/05/2017 11:58:20 WIB
Bongkar @bongkar

Kapolri Tito Karnavian mengemukakan pihaknya telah menerima sejumlah pengaduan dan penolakan masyarakat terhadap HTI.

09/05/2017 11:58:37 WIB
Bongkar @bongkar

Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi mendukung langkah pemerintah tersebut.

09/05/2017 11:59:08 WIB
Bongkar @bongkar

MUI menegaskan bentuk NKRI berdasarkan Pancasila adalah final dan mengikat rakyat Indonesia

09/05/2017 11:59:24 WIB
Bongkar @bongkar

“Jika ada ormas mengusung paham yang berbeda dengan Pancasila dan berpotensi menimbulkan benturan, pemerintah wajib bertindak tegas.

09/05/2017 11:59:47 WIB
Bongkar @bongkar

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun menyetujui rencana pemerintah membubarkan HTI melalui prosedur hukum.

09/05/2017 12:00:03 WIB
Bongkar @bongkar

Menurut Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, HTI terbukti merongrong keutuhan NKRI dengan hendak mengganti Pancasila dengan khilafah.

09/05/2017 12:00:16 WIB
Bongkar @bongkar

“Ormas dan komunitas keagamaan harus menjaga fondasi keindonesiaan itu.

09/05/2017 12:00:32 WIB
Bongkar @bongkar

Para pendiri negara sudah memilih konsep negara bangsa, bukan negara Islam atau negara suku.”

09/05/2017 12:00:44 WIB
Bongkar @bongkar

Pengamat politik Universitas Padjadjaran Muradi mengapresiasi langkah pemerintah membubarkan HTI melalui jalur hukum.

09/05/2017 12:00:55 WIB
Bongkar @bongkar

“Meskipun sedikit telat, harus diapresiasi. Ormas lain seperti FPI dan GNPF-MUI juga perlu dievaluasi.”

09/05/2017 12:01:12 WIB
Bongkar @bongkar

Kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai langkah yang tepat.

09/05/2017 12:03:42 WIB
Bongkar @bongkar

Pembubaran HTI sangat tepat,” ujar Kepala Program Doktor Studi Kebijakan UGM, Prof. Muhadjir Darwin di Yogyakarta

09/05/2017 12:03:59 WIB
Bongkar @bongkar

Ia menegaskan, bahwa komitmen kepada ideologi negara Pancasila tidak bisa ditawar. Dan wajib hukumnya untuk menerima dan mematuhinya.

09/05/2017 12:04:40 WIB
Bongkar @bongkar

HTI dibeberapa Negara juga dilarang karena kegiatannya yang menyimpang dan dianggap Radikal

09/05/2017 12:05:49 WIB
Bongkar @bongkar

Malaysia, Hizbut Tahrir (HT) dilarang berkembang. Pada 17 September 2015 melalui Komite Fatwa Negara Bagian Selangor

09/05/2017 12:06:07 WIB
Bongkar @bongkar

Malaysia menyatakan Hizbut Tahrir (HT) sebagai kelompok yang menyimpang.

09/05/2017 12:06:29 WIB
Bongkar @bongkar

Yordani merupakan Negara asal berdirinya Hizbut Tahrir (HT), sampai sekarang masih menjadi organisasi HT dengan status terlarang.

09/05/2017 12:06:37 WIB
Load Remaining (21)

Comment

No comments yet. Write yours!