0
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
1. PBNU sudah pernah mengeluarkan fatwa pada 1999 tentang hukum memilih pemimpin non-Muslim.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
2. Prinsipnya Fatwa PBNU 1999 adalah haram memilih pemimpin non muslim.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
3.Fatwa itu jg menjelaskan bahwa boleh memilih pemimpin non-Muslim tapi ada syarat; pertama memang tidak ada orang Islam yg mampu memimpin.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
4. Syarat kedua, dalam hal ada calon beragama Islam, tetapi karena dikhawatirkan berkhianat, boleh memilih alternatifnya yang non-Muslim.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
5. Ketiga, memilih pemimpin non-Muslim selama tokoh itu dianggap tidak jadi ancaman bagi umat Islam.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
6. Tidak ada perbedaan dalam hal fatwa NU soal memilih pemimpin yang seagama.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
7. Di DKI warga NU tak perlu bertanya lagi soal fatwa 1999 yang sudah jelas itu. Pilih yang muslim karena..
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
8. Dari dua calon yang tersedia maka pilihannya tinggal @aniesbaswedan dan tak ada dalil dan syarat yg terpenuhi untuk memilih @basuki_btp
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
9. Pertama, sudah ada Anies yg beragama Islam yg mampu memimpin. Dia tidak punya kriteria untuk disebut tidak mampu memimpin.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
10. Kedua, sudah ada calon gubernur beragama Islam yakni @aniesbaswedan dan kiranya tak perlu lagi dikhawatirkan akan berkhianat.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
11. Dan @basuki_btp memang bukan jadi ancaman bagi umat Islam tapi umat Islam sudah punya calon Gubernur yang Islam yakni @aniesbaswedan
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
12. Teranglah sudah fatwa NU yang dikeluarkan pada tahun 1999 dan sampai sekarang masih tetap berlaku. Wajib pilih yg muslim.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
13. 12 poin di atas adalah cuplikan kultwit saya sebelumnya. Kali ini tanpa tagar atau hastag karena bisa saja tagar malah menggerus esensi.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
14. Sebelumnya, netizen tmsk @na_dirs menanggapi kultwit saya dan sepertinya ada yg terganggu atau tersinggung dengan tagar #jangantertipu
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
15. Padahal inti fatwa NU 1999; TIDAK BOLEH menguasakan urusan kenegaraan kepada non Muslim kecuali darurat. Tidak Boleh = Dilarang
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
16. Kondisi darurat sdh dijelaskan sblmnya. Kini bagaimana dgn konteks Pilgub DKI? Apakah fatwa NU 1999 an sich soal memilih DPR/legislatif?
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
17. Tentu saja fatwa NU tidak membatasi soal memilih anggota DPR/MPR non Muslim karena menguasakan urusan kenegaraan bukan ranah DPR semata.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
18. Fatwa NU itu lentur dan fleksibel tapi prinsipnya tetap tegas: Dilarang alias tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kpd non Muslim.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
19. Fleksibilitas fatwa NU itu menurut saya bukan pada asas TIDAK BOLEH MENGUASAKAN URUSAN KENEGARAAN KEPADA NON-MUSLIM tapi fleksibel...
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
20. ..fleksibel pada mengambil posisi/pendapat apakah kondisi darurat itu terpenuhi atau tidak. Nah untuk Pilgub DKI, saya berpendapat..
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
21. Kondisi darurat tersebut belum terpenuhi sama sekali. Tidak ada unsur darurat dlm wujud kontestasi Pilgub DKI. Kembalikan ke asas. Apa?
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
22. TIDAK boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada non Muslim. < asas pokok. Boleh jika memang terpenuhi kondisi darurat < fleksibel
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
23. Asas pokok dkm fatwa NU bukan berarti mutlak haram memilih pemimpin nonMuslim. Ahok boleh dipilih jika misalnya pesaingnya Udar Prastono
Load Remaining (7)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.