0
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
Buruh Akan ajukan kembali Judicial Review Peraturan Pemerintah No.78/2015 ttg Pengupahan ke @MahkamahAgung cc @DPR_RI @dedeyusuf_1 pic.twitter.com/SK9cBnVJIN
Expand pic
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
1. Pasalnya, keberadaan PP 78/2015 menyebabkan hilangnya hak berunding Buruh dalam penetapan upah Minimum @KemnakerRI @hanifdhakiri
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003. @KemnakerRI @hanifdhakiri @DPR_RI
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
3. Berlakunya PP 78 juga mengakibatkan pembatasan kenaikan upah buruh hanya sebesar 15-20 dollar atau seharga kebab di satu negara.
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
4. Sebelumnya Buruh sdh mengajukan judicial review thp PP 78/2015, tetapi ditolak oleh @MahkamahAgung pic.twitter.com/6yrKkIQxFL
Expand pic
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
5. Alasannya, karena masih ada salah satu pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan yg juga di Judicial Review di @MK_RI
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
6. Saat ini perkara di @MK_RI @Humas_MKRI sudah putus. Tidak ada lagi uji materi terkait UU 13/2003 di MK @updatekomisi9 @dedeyusuf_1
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
7. Sehingga tidak ada alasan bagi @MahkamahAgung untuk tidak memproses uji materi terkait PP 78/3015
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
8. Dalam gugatannya nanti, buruh meminta agar Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) PP 78/2015 dicabut. @KspiCitu @Aspek_Indonesia
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
9. Pasal 44 ayat (2) mengakibatkan hilangnya hak berunding Serikat Buruh. Hak berunding adl hak yg sangat fundamental bagi Serikat Buruh.
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
10. Hal ini ditegaskan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
11. Juga dalam Konvensi ILO Nomor 87, Konvensi ILO Nomor 98, dan Konvensi ILO Nomor 131. @ilo @IndustriALL_GU @updatekomisi9
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
14. Dengan mencabut pasal 44 ayat (2), maka buruh akan kembali memiliki hak berunding dalam penetapan upah minimum provinsi dan kab/kota. pic.twitter.com/uuKj6xbBgp
Expand pic
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
15. Shg kenaikan upah minimum tdk lg menggunakan rumus inflansi + pertumbuhan ekonomi, yg notabene nilai itu ditetapkan sepihak pemerintah pic.twitter.com/gdaZnFJKo6
Expand pic
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
16.Sdgkan Pasal 49 adl berkaitan dgn penetapan upah minimum sektoral yg harus dirundingkan dgn asosiasi pengusaha sektor industri terkait.
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
17. Buruh keberatan dengan ketentuan ini ...
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
18. Karena berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, UMSP dan/atau UMSK dibahas di Dewan Pengupahan. @KemnakerRI
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
19. Bukan dirundingkan dengan asosiasi pengusaha sektor industri terkait. @KemnakerRI @hanifdhakiri @updatekomisi9
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
20. Akibat keberadaan pasal ini, banyak daerah yg UMSP dan UMSK menjadi hilang.@updatekomisi9 @dedeyusuf_1 @Aspek_Indonesia @MPerdjoeangan
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
21.Sudah seharusnya UMSP dan UMSK ditetapkan sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. @updatekomisi9 @MahkamahAgung
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
22. Yaitu UMSP dan UMSK ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan atau Bupati/Walikota
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
23. Buruh akan mendaftarkan gugatan ini dlm waktu dekat, disertai aksi ribuan massa buruh dari berbagai Serikat Pekerja di @MahkamahAgung
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
24. Perjuangan Buruh takkan pernah berhenti, smp keadilan tegak di Negeri ini. Khususnya untuk nasib pekerja @updatekomisi9 @dedeyusuf_1
FSPMI KSPI @FSPMI_KSPI
25. Sekian, Salam Juang dari mimin ✊✊ pic.twitter.com/x2iaXaiLhn
Expand pic
Expand pic

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.