0
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
Upaya Penguasa memperpanjang masa kekuasaannya kian gencar dilakukan. Setelah bergabungnya partai Golkar,
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
pemerintah semakin jumawa dan bertindak layaknya dewa tanpa cela. Saat ini pemerintah sedang melakukan pengajuan RUU Pemilu
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
untuk segera disahkan menjadi UU Pemilu yang akan mengatur jalannya pemilu serentak pada tahun 2019.
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
Banyak hal dibahas dalam RUU ini dan tidak sedikit pula yang memunculkan kontroversi, aturan ambang batas parlemen
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
dan ambang batas untuk mengajukan calon presiden menjadi isu yang menarik.
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
Pemerintah melalui mitra politiknya yg dimotori oleh PDIP & Golkar mencoba memasukan pasal2 yg sebenarnya bertentangan dengan putusan MK.
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
Tidak bisa dipungkiri seluruh produk hukum lahir dari proses politik atau paling tidak ada intervensi politik disana.
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
Masalahnya apakah intervensi politik boleh menabrak aturan yang ada dalam hal ini putusan MK.
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
Sebenarnya banyak pasal-pasal yang janggal dalam draft RUU pemilu, mulai dari yang menyebutkan syarat calon,
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
penyelenggaraan, sistem, keterwakilan perempuan, larangan kampanye, sanksi, pemilu susulan,putusan kode eteik dewan kehormatan penyelenggara
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
sampai syarat pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden oleh parpol.
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
Tumpang tindih aturan dengan putusan MK 14/PUU-XI-2013 yg menyebutkan bahwa apabila suatu partai partai politik dinyatakan lolos verifikasi
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
maka secara langsung berhak untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presidennya menjadi....
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
... menjadi bukti indikasi pemerintah menyusupkan pasal-pasal hanya untuk menjegal para lawan politiknya bertarung di pemilu 2019.
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
Satu contoh yang bertentangan dengan putusan MK adalah pasal 190 draft RUU Pemilu yang menyebutkan
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
bahwa pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu harus memenuhi persyaratan
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah Nasional
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
Ketentuan adanya kewajiban 20 persen kursi atau 25 persen suara dalam pasal 190 merupakan ketentuan inkonstitusional
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
sehingga dalam hal ini paara politisi yang duduk sebagai anggota dewan harus berani menolak usulan pemerintah itu dan kembali berpegang pada
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
putusan MK. Perlu dipahami bahwa angka 20 persen pada awalnya diberlakukan dari pemilu tahun 2014 dimana pada saat itu pemilihan umum...
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
pemilihan umum belum dilakukan serentak. Ada jeda antara pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden,
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
pileg pada saat itu diadakan bulan april sedangkan pilpres pada bulan Juli.
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
Sedangkan yang akan kita hadapi di tahun 2019 nanti adalah pemilihan serentak, tidak ada jeda antara pileg dan pilpres.
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
Kalau masih memaksakan angka 20 persen sebagai syarat minimal parpol mengajukan capres dan cawapres
Sok Rakyat @wakilrakyatkaya
berarti dia hendak menjegal lawan politiknya bertarung dalam pemilu sehingga pemerintah saat ini bisa berkuasa lagi di periode selanjutnya.
Load Remaining (1)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.