Brutal! Ini Dia Lelang Proyek Ilegal Triliunan Pemprov DKI

Baru kali ini pelelangan proyek-proyek pemerintahan propinsi DKI Jakarta bernilai triliunan rupiah dilalukan sebelum DPRD membahasnya.
publicpolicy
0
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Pemprov DKI Jakarta ditengarai membuka pendaftaran lelang secara ilegal terhadap sejumlah proyek pembangunan fisik di Ibu Kota.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Hal itu terungkap lewat temuan yang diperoleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta | #Ngeri
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Yakni lelang proyek ilegal bernilai triliunan rupiah di lingkungan pemprov DKI.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Pemprov DKI diminta DPRD agar segera menghentikan semua (lelang) ini, kerena sudah jelas-jelas ilegal.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 baru diagendakan dibahas DPRD pada akhir Oktober ini.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Akan tetapi, sejumlah proyek untuk tahun depan telah dilelang duluan oleh Pemda DKI.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Tak tanggung-tanggung, dari beberapa proyek yang dilelang itu ada yang nilainya mencapai Rp 1 triliun lebih.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Apa yg terjadi jika nantinya ternyata yang dilelangkan itu tidak disetujui DPRD? bagaimana? Siapakah yg akan bertanggung jawab?"
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Berdasarkan data, ada bbrp paket proyek fisik 2017 yg kini sdh dibuka lelangnya yi proyek pemb Rusun Polri di Pesing, dg HPS Rp 98,1M.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Paket proyek pemb rusun di wilayah JakUt dan JakBar dg HPS Rp 1,2 triliun.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Ada pula paket lelang proyek pembangunan rusun di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat dengan HPS mencapai Rp 1,8T.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Pemda DKI jg membuka paket lelang proyek pelaksanaan fisik pemb Rusun Blok Nagrak di Jakarta Utara dengan HPS senilai Rp 987,7 miliar.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Selain ada belasan paket proyek fisik 2017 lainnya yang diumumkan Pemda DKI lewat laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik--Red).
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Batas akhir pendaftaran paket-paket tersebut cukup bervariasi, yakni dengan rentang antara Oktober-November 2016.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Nilai HPS semuanya mencapai Rp 4 triliun lebih.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Padahal, belum mengeksekusi satu proyek, ada beberapa persyaratan prosedural yang mesti dipenuhi Pemprov DKI.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Pertama, proyek itu harus dibahas terlebih dahulu dalam rapat kebijakan umum anggaran dan perioritas plafon sementara (KUAPPS).
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Kemudian, setelah itu, anggaran untuk proyek tersebut harus disetujui DPRD dalam rapat paripurna APBD.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
KUAPPS-nya saja belum dibahas, apalagi diketok palu APBD. Tapi proyeknya sudah dilelang duluan.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Ini cara-cara kotor dalam permainan proyek Pemprov DKI pimpinan Gubernur, Basuki TP.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
DPRD harusnya segera telusuri ada kepentingan apa di balik ini semua.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Sedikitnya ada enam SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di Pemprov DKI yang terkait dengan lelang ilegal tersebut.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Di antaranya adalah Dinas Perumahan dan Gedung, Dinas Kebersihan, serta Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Sudah seharusnya DPRD segera memanggil pejabat terkait pelelangan ilegal di Pemprov DKI.
PenjarakanAhok! @bangzul_pni
Jk hanya mengumumkan rencana proyek ke publik, masih dimaklumi, akan tetapi, untuk urusan lelang, ada aturan yang mesti ditaati Pemprov DKI.
Load Remaining (3)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.