0
Nusantara Link @lingkarpalapa
Hotman Paris mendadak sebar press rilis dan posting di halaman Facebook, gugat alat bukti rekaman CCTV kasus Jessica Sianida.
Nusantara Link @lingkarpalapa
Padahal Hotman bukan tim pengacara Jessica #AdaApa?
Nusantara Link @lingkarpalapa
Tim Otto Hasibuan adalah tim pembela Jessica, bekerja secara gratis. Hotman Paris tidak termasuk tim Otto
Nusantara Link @lingkarpalapa
Hotman sebut CCTV kasus Jessica tidak sah sebagai alat bukti karena dibuat oleh Cafe Olivier, dan bukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH)
Nusantara Link @lingkarpalapa
Hotman kaitkan pandangan ini dg Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 7 Sept 2016 yg membatalkan alat bukti penyadapan oleh Maroef Sjamsoeddin
Nusantara Link @lingkarpalapa
Hotman sedang berupaya memanipulasi penafsiran terhadap dua konteks hukum yang berbeda
Nusantara Link @lingkarpalapa
Harapannya, jika manipulasi berhasil, Jessica bisa lolos dari tuntutan hukuman 20 tahun penjara
Nusantara Link @lingkarpalapa
Dalam persidangan, alat bukti harus diajukan Aparat Penegak Hukum (APH)
Nusantara Link @lingkarpalapa
Rekaman Maroef tidak dianggap valid oleh Kejaksaan, maka tidak diajukan sebagai alat bukti oleh Kejaksaan (APH)
Nusantara Link @lingkarpalapa
Di kasus Jessica, CCTV diakui sebagai alat bukti oleh Polri dan Kejaksaan (APH), maka diajukan sbg alat bukti dan sah
Nusantara Link @lingkarpalapa
5 (lima) alat bukti sah-KUHAP Pasal 184 ayat (1) : a. keterangan saksi b. keterangan ahli c. surat d. petunjuk e. keterangan terdakwa
Nusantara Link @lingkarpalapa
Informasi elektronik yg bersifat publik diantaranya: percakapan pengaduan layanan operator telekomunikasi yg direkam oleh operator, …
Nusantara Link @lingkarpalapa
…perekaman dg perangkat CCTV pd pusat perbelanjaan dan jalan raya, perekaman suara/video dalam rangka kepentingan pemberitaan tertentu, dll
Nusantara Link @lingkarpalapa
Dokumen elektronik yg diajukan oleh Maroef berbeda dg dokumen elektronik rekaman CCTV dalam sidang Jessica
Nusantara Link @lingkarpalapa
UU ITE mengatur soal dokumen elektronik, di antaranya : Ranah Publik dan Ranah APH
Nusantara Link @lingkarpalapa
UU ITE melarang Publik lakukan Penyadapan otonom. Sementara Maroef (publik) menyadap, maka yg dilakukannya adl perbuatan yg melanggar hukum
Nusantara Link @lingkarpalapa
Ranah APH mengatur salah satunya soal Penyadapan yg hanya boleh dilakukan oleh APH
Nusantara Link @lingkarpalapa
Barang bukti Maroef tidak bisa dijadikan alat bukti karena 2 hal:
Nusantara Link @lingkarpalapa
1) Penyadapan bukan atas permintaan APH (di luar kewenangan publik), sehingga MK putuskan Pemohon Menang
Nusantara Link @lingkarpalapa
2) maka APH, dalam hal ini Kejaksaan, tidak mengajukan Rekaman Maroef sebagai alat Bukti di Persidangan
Nusantara Link @lingkarpalapa
Beda dg kasus Jessica, CCTV diakui sebagai alat bukti oleh Polri dan Kejaksaan (APH), maka diajukan sebagai alat bukti dan sah
Nusantara Link @lingkarpalapa
Mengacu Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Rekaman kamera CCTV yg digunakan sbg alat bukti sidang Jessica dibuat olh publik: pengelola Cafe Olivier
Nusantara Link @lingkarpalapa
Termasuk salah satu dari lima alat bukti yang sah yaitu perekaman menggunakan perangkat CCTV pada pusat perbelanjaan dan jalan raya
Nusantara Link @lingkarpalapa
Hotman berupaya menyamakan kedudukan rekaman penyadapan yang dilakukan Maroef Sjamsoeddin dg rekaman CCTV yang dipasang Cafe Olivier
Load Remaining (24)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.