1
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
ADA sinyalemen yg terjadi saat ini bhw diskresi & kebijakan dgn dalih menyelamatkan pembangunan seolah-olah diharamkan utk dijerat korupsi.
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
Pertanyaannya, kalau ini benar terjadi, apakah kita ingin kembali ke Orde Baru?
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
Di era itu, diskresi diambil dgn sewenang-wenang & selalu berlindung dibalik dalih atas nama pembangunan. Ujungnya, rakyat yg menjadi tumbal
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
Karena itu, diskresi tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya.
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
Namun ada banyak salah kaprah ttg diskresi yg kerap dijadikan alasan untuk melanggar prosedur hukum, termasuk dalam soal proyek reklamasi.
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
Dalam kasus reklamasi ini ada fakta pengabaian perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
UU 1/2014 yg mengatur ttg pengelolaan wilayah pesisir dan pulau2 kecil tdk mjd acuan hukum dalam perizinan reklamasi Pulau G, F, I, dan K
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
Walhasil, ada upaya delegitimasi pemangku kepentingan utama yg mempunyai kepentingan langsung dlm pemanfaatan sumber daya pesisir & pulau
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
diduga ada tindakan ilegal lain karena pemberian izin reklamasi juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
Ini menimbulkan pertanyaan: apakah tindakan pemberian izin reklamasi sesuai dengan undang-undang.
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
Jika kebijakan ini hendak disebut diskresi, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur diskresi.
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
Ada potensi dan indikasi kuat terjadi pelanggaran atas prinsip-prinsip penting penggunaan diskresi.
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
Ini termasuk kebijakan melahirkan kontribusi tambahan dalam proyek reklamasi.
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
Apalagi ada indikasi proyek ini tidak mungkin menciptakan "keadilan ekonomi".
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
Proyek ekonomi bisnis yang melibatkan konglomerasi ini justru hendak menjauhkan masyarakat pesisir...
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
...seperti nelayan tradisional, pelaku pembudidayaan ikan, dan buruh nelayan, yang jumlahnya 24 ribu, dari habitat mereka.
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
Ini karena ada rencana mereka hendak dipindahkan ke Kepulauan Seribu. Proyek ini bisa menambahkan kemiskinan di sana.
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
Hari ini penduduk miskin di Kepulauan Seribu paling tinggi persentasenya, atau 25 persen dari 373.613 jiwa orang miskin di DKI Jakarta..
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
..dengan rerata indeks kemiskinan sebesar 0,824 atau lebih tinggi dari DKI Jakarta 0,514.
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
Dlm proyek reklamasi Teluk Jkt ini jg ada keangkuhan kekuasaan yg "menantang" putusan pengadilan yg tlh mutus menunda dulu proses reklamasi
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
Ada juga tindakan korupsi yang tengah diperiksa pengadilan yang berkaitan dengan reklamasi.
RelawanNawacitaSumut @RenataSumut
Lebih jauh lagi, nelayan di sebagian pesisir pantai utara Jakarta yang berdekatan dengan wilayah reklamasi kian sulit mengakses laut...
Load Remaining (2)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.