0
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 RDPU dgn Mendagri, Asosiasi Pemerintah Kab, dan para pakar membahas evaluasi daerah otonom, dijadwalkan pukul 16.00 WIB.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 @LukmanEdy_HM @FraksiPKB #riau2: laporan sekretariat, semua fraksi sdh hadir kcuali Hanura.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Raker dan RDPU dgn Mendagri dan Pakar dipimpin @LukmanEdy_HM @FraksiPKB #riau2, dibuka pukul 16.36 WIB. Terbuka utk umum
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 @LukmanEdy_HM @FraksiPKB #riau2: agenda pertama, aspirasi soal otonomi daerah dr masy, ada pengolakan di daerah.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 @LukmanEdy_HM @FraksiPKB #riau2: kita evaluasi bersama, sblum kami membuat pembicaraan sistematis trkait penguatan otda.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 @LukmanEdy_HM @FraksiPKB #riau2: agenda kedua, kita bertanya kpd Mendagri soal UU Pemilu. Walau belum tentu lewat kom2 atau Pansus
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 @LukmanEdy_HM @FraksiPKB #riau2: para LSM di bidang Pemilu mendesak kita agar tahun ini bisa selesai.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 @LukmanEdy_HM @FraksiPKB #riau2: kita mulai jam 16.35, semoga jam 17.45 sdh selesai.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Hanif (Pakar): UU No 23 thn 2016, dan UU lainnya ada kemiripan dgn zaman kolonial.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Hanif (Pakar): Hanif Nurcholis M.Si
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Hanif (Pakar): model pemerintah langsung, mulai dr Gub Jenderal, terus sampai kecamatan.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Hanif (Pakar): itu lah yg disebut pemerintahan langsung, kemudian juga ada in derect rule
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Hanif (Pakar): pemerintah belanda membuat kontrak poitik kepada kesultanan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Hanif (Pakar): Pemerintah Belanda membuat kontrak politik kpd Kesultanan, dan kontrol politik kpd komunitas Pribumi.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Hanif (Pakar): komunitas pribumi ini dijadikan badan hukum agar belanda masuk ke situ untuk bisa mengontrol
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Hanif (Pakar): dgn Indirect atau pemerintah tdk langsung itu, Belanda tdk membiayai hanya mengontrol politik.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Hanif (Pakar): Yg kedua agar bisa memobilisir, utk bangun perkebunan 50hari. Itu modal pemerintah jaman Belanda.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Hanif (Pakar): pada jaman merdeka itu berubah total karena dalam UU hanya mengontrol daerah otonom
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Hanif (Pakar): Skrg saat sdh merdeka, semua diubah ada UU No 27/1948 dan UU No 1/1957.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Hanif (Pakar): UU iji belum bisa dilaksanakan dgn baik, lalu ada Perpres No 6/1969. Ini embrio UU Desa.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Hanif (Pakar): UU tsb dianulir lalu kembali lagi pada bina desa.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Hanif (Pakar): uu 574 itu mengembalikan lagi ke dalam 1 wilayah provinsi, ini kan kembali lagi menjadi seperti belanda
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Hanif (Pakar): zaman Soeharto lebih panjang lagi alur pemerintahannya, ada pembantu Gubernur dll. Sampai ke lurah.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Hanif (Pakar): daerah otonom itu jalurnya ke bawah, kalo administrasi itu ke atas.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#kom2 Hanif (Pakar): sehingga ketika diberikan alur seperti ini kan tidak akan berkembang daerah otonomnya
Load Remaining (177)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.